Jakarta, MSINews.com – Situasi politik semakin memanas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 dengan serangkaian pernyataan tajam dari berbagai pihak.
Ahok vs. Jokowi-Gibran: Pertarungan Isu Kesehatan dan Kinerja
Baca juga : Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI
Mantan politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mencetuskan kontroversi dengan menyinggung kinerja Presiden Jokowi dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait isu-isu kesehatan, emosional, dan kinerja. Video pernyataannya viral di media sosial, menimbulkan reaksi tajam.
“Kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Anak presiden itu bisa kerja selama jadi Wali Kota?” Ucapan Ahok, dikutip Tribunnews.com, 7/2/2024.
Gerindra Bantah Tudingan Ahok, Sorot Kinerja Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menanggapi tudingan Ahok dengan menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja Jokowi sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
Ia menegaskan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80 persen, sementara juga membalas sindiran Ahok terhadap kemampuan kerja mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Masyarakat pasti yang lebih tahu kalau Pak Presiden dibilang tidak bisa kerja kan,” kata Habiburokhman dikutip Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Ganjar dan Anies Kompak Kritik Pembagian Bansos.
Baca juga : Forum Dosen Sulsel Serukan Moral dan Amanat Reformasi
Di sisi lain, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, secara bersamaan menyindir cara pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Anies menekankan pentingnya contoh dari pejabat negara dalam membagi bansos, sementara Ganjar mempertanyakan peningkatan penyaluran bansos di tengah pertumbuhan jumlah rakyat miskin.
“Camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh,” kata Anies kepada awak media usai melakukan kampanye akbar di Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).
Anies beranggapan kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh, nantinya pejabat yang di bawah bisa memberikan bansos secara acak dengan asumsi pejabat di atasnya bisa melakukan secara acak.
“Kenapa, karena bansos itu ada daftar penerimanya dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak,” ujarnya.
Sementara, Capres nomor 3 itu mempertanyakan apakah benar jumlah rakyat miskin di Indonesia bertambah, sehingga jumlah bansos yang didistribusikan meningkat.
“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung, dan itu menunjukkan pada publik, kemiskinan meningkat, banyak orang dibantu, atau karena alasan bencana?” kata tanya Ganjar
Menurutnya, bahwa salah satu alasan pemerintah memberikan bansos adalah terkait El Nino.
“Mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat, bahwa ini sesuatu yang tidak wajar,” sambungnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Respon Publik dan Tantangan Masa Depan
Dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang Pilpres 2024, reaksi publik terhadap isu-isu kesehatan, kinerja, dan pembagian bansos menjadi sorotan utama.
Sementara partai-partai peserta pemilu dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat dalam perjalanan menuju pencoblosan pada 14 Februari mendatang. (Ata).