Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

Protes Buruh Minta UMP 2024 Naik 15%, KSPI Sebut Cara Pikir Pemerintah Aneh

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 21 Agt 2023
  • visibility 136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Para persatuan buruh pada saat ini makin ambisi agar pemerintah pusat menaikkan Upah Minimum Pekerja (UMP) swasta sebesar 15% pada pada tahun 2024. Pasalnya pemicu kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa PNS, TNI, dan Polri sebagai pekerja yang mengambil uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat kenaikan gaji 8% semetara buruh masih di bawah uapah minim.

Said menyebut para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

“Saya membayangkan PNS, TNI, Polri itu cost center, mengambil biaya dari APBN yang berasal dari profit center. Siapa profit center? Buruh swasta. Nah, yang profit dapat upah minimum naik sekitar 6,5% kalau pakai rumus Omnibus Law kok yang cost center naiknya 8% karena tidak ada indeks tertentu,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Ia menilai sesuatu hal janggal dan ketidak adilan dalam menentukan kebijakan pemerintah dan tidak berpihak pada para pekerja suasta.

“Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit center menghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini,” ungkapannya

Lebih lanjut Iqbal menegaskan bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15%

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh sehingga dirinya dirinya kecewa atas sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

“Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri, buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja),” ucapannya

“Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng,” imbuhnya

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

“Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun,” rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu lalu. (ror).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DLHK Usir Wartawan Saat Rapat AMDAL, AKPERSI: Bentuk Pembungkaman Publik

    DLHK Usir Wartawan Saat Rapat AMDAL, AKPERSI: Bentuk Pembungkaman Publik

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Msinews.com – Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL/Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, berujung polemik setelah sejumlah wartawan dihalangi masuk dan diminta keluar oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK, Rabu (19/11/2025). Rapat tersebut membahas dokumen lingkungan Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A untuk proyek pengolahan dan pemurnian bijih emas PT Pani Bersama […]

  • Soal Penetapan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Pernyataan Jubir KPK Sudah Jelas

    Soal Penetapan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Pernyataan Jubir KPK Sudah Jelas

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Menyoal perkembangan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Anggota DPR inisial S dan HG hingga saat masih dalam proses. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK bahwa tidak ada perubahan […]

  • Gelar Kuliah Umum MDRR, Pusbangkom SDM Legislatif Beberkan Capaian Kinerja Pengembangan Kompetensi

    Gelar Kuliah Umum MDRR, Pusbangkom SDM Legislatif Beberkan Capaian Kinerja Pengembangan Kompetensi

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif menyelenggarakan Kuliah umum Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Achmad Sani Alhusain mengungkapkan bahwa pelaksanaan kuliah umum ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa magang terkait capaian kinerja Setjen DPR RI dalam melakukan pengembangan kompetensi terhadap para Sumber Daya Manusia […]

  • Obrolan Surealis bersama Cawabup Banyuasin Netta Indian, S.P.: Banyuasin Bangkit

    Obrolan Surealis bersama Cawabup Banyuasin Netta Indian, S.P.: Banyuasin Bangkit

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Rambutan-Banyuasin, msinew.com – Netta Indian, S.P lahir pada 04 Januari 1989 di Tanah Abang, Musi Banyuasin (Muba). Netta adalah puteri dari pasangan H. Usman Gumanti dan Hj. Aminati, berasal dari Desa Tanah Abang, Muba, Sumatra Selatan (Sumsel). Pada 2013 Netta dipersunting oleh H. Bramantya Wibisana, SE. Kini mereka telah dikaruniai sepasang buah cinta, yakni anak […]

  • Menaker Dorong Pertamina Jadi Role Model Hubungan Industrial Pancasila Berbasis SDM Unggul

    Menaker Dorong Pertamina Jadi Role Model Hubungan Industrial Pancasila Berbasis SDM Unggul

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menghadiri dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025–2027 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menaker Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan […]

  • Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    Ketua DPP PDIP Pertanyakan Soal Hasil Survei Ganjar-Mahfud Terendah, ‘Kata Sapa’?

    • calendar_month Minggu, 28 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Makasar, MSINews.com – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, merespons hasil survei yang menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di urutan terakhir. “Kata siapa? Survei yang mana?” tanya Puan usai menghadiri Harlah PPP ke-51 di Makassar, Sulawesi Selatan, terbitkan Minggu 28/1/2024. Baca juga : Presiden Jokowi Bertemu Ketum Demokat AHY, Bahas Situasi Politik […]

expand_less