Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Ini Hasil Fit and Proper Test dari Komite IV DPD RI untuk Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029

Ini Hasil Fit and Proper Test dari Komite IV DPD RI untuk Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 14 Agt 2024
  • visibility 235
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komite IV DPR RI menyampaikan laporan hasil fit and proper test terhadap Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029, dan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Adapun, penyerahan hasil fit and proper test dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI, Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Wakil Ketua Komite IV Elviana mengatakan hasil fit and proper test Calon Anggota BPK RI dilaksanakan dari tanggal 12 dan 13 Agustus 2024 terhadap 75 calon.

Disampaikan bahwa DPD RI memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik, dan tidak memberikan pertimbangan dan penilaian kepada satu calon yang mengundurkan diri, satu calon berhalangan hadir (sakit) serta satu orang calon yang tidak dapat memenuhi undangan untuk hadir secara fisik.

“Fit and proper test Calon Anggota BPK RI dilaksanakan secara berturut-turut dari tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus 2024 terhadap 75 calon,” kata Elviana.

Menurut Senator RI asal Provinsi Jambi itu menyebutkan, sesuai Pasal 14 ayat (2) UU BPK, disebutkan bahwa Pertimbangan DPD RI disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR RI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR RI.

Berdasarkan hasil penilaian fit and proper test yang dilakukan, Komite IV DPD RI menyampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI nama-nama calon Anggota BPK RI 2024-2029 berdasarkan penilaian dari nilai yang tertinggi secara berurutan, yaitu:

1. Mukhamad Misbakhun
2. Budi Prijono
3. Daniel Lumban Tobing
4. Akhsanul Khaq.
5. Jon Erizal
6. Laode Nusriadi
7. Fathan
8. Hasbi Anshory
9. Hendra Susanto
10. Izhari Maward, sampai dengan urutan 75 atas nama Laode Muhamad Syarif yang mengundurkan diri dari pencalonan.

“DPD RI memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang mengikuti fit and proper test yang hadir secara fisik,” ujar Elviana.

Adapun, dalam sidang paripurna tersebut, Komite IV juga memberikan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

1. DPD RI meminta Pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di daerah melalui peningkatan program padat karya dan pemberdayaan UMKM di daerah.

2. DPD RI mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mandatory spending bidang pendidikan yang tersebar di berbagai K/L.

3. DPD RI meminta Pemerintah agar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain meningkatkan subsidi pendidikan bagi seluruh keluarga Indonesia, pemerataan pendidikan di daerah terpencil, dan memberikan lebih banyak kuota beasiswa kepada siswa miskin.

4. DPD RI meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola perpajakan, sehingga penerimaan pajak dapat semakin ditingkatkan.

5. DPD RI meminta agar pemerintah meningkatkan pagu anggaran TKD dan Dana Desa mengingat bahwa TKD masih menjadi tulang punggung daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal dan pembangunan daerah.

6. DPD RI meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mengenai penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur persentase penggunaan dana desa, serta jangan ada lagi program pemerintah untuk desa yang dibiayai melalui anggaran dana desa.

7. DPD RI mendesak agar pemerintah melakukan kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAU specific grant serta segera menjalankan rekomendasi BPK terkait hal ini agar pelaksanaan DAU specific grant ke depan menjadi lebih baik.

8. DPD RI merekomendasikan agar perencanaan DAK menerapkan pola yang lebih bottom-up dan terintegrasi ke dalam mekanisme dan siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Penyusunan Pertimbangan DPD ini juga memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3,” tutupnya. ** (Domi Dese).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SHW Center Dukung Penutupan Marketplace TikTok Shop

    SHW Center Dukung Penutupan Marketplace TikTok Shop

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Founder sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center, Hardjuno Wiwoho mendukung keputusan Menteri Perdagangan (Mendag). Dukungan tentang Mendag Zulkifli Hasan melarang layanan perdagangan online melalui aplikasi marketplace TikTok Shop. Hardjuno mengatakan dukungan SHW Center ini lantaran, perusahaan asal China ini mematikan banyak usaha rakyat di sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah […]

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim ; RI Bisa Jadi Korban ‘Banjir’ Produk Impor Murah Gegara Donald Trump

    Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim ; RI Bisa Jadi Korban ‘Banjir’ Produk Impor Murah Gegara Donald Trump

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, merespon kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk barang asal Indonesia senilai 32 persen. Ia menilai, Indonesia bisa menjadi sasaran pengalihan negara-negara eksportir besar lantaran imbas tarif yang terlalu tinggi. Lanjutnya, bahwa Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang […]

  • Komisi V Pantau Arus Mudik, Hanna Gayatri :  Jangan Sampai Ada Calo di Pelabuhan

    Komisi V Pantau Arus Mudik, Hanna Gayatri :  Jangan Sampai Ada Calo di Pelabuhan

    • calendar_month Senin, 8 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Anggota Komisi V DPR RI, Hanna Gayatri mengapresiasi kondisi Pelabuhan Merak, Banten, saat ini yang dinilainya sudah jauh lebih baik. Meski begitu, Hanna masih berharap bahwa pada mudik kali ini tak ada lagi celah untuk calo tiket beraksi. Pasalnya, tiket feri ekspres dan reguler Pelabuhan Merak-Bakauheni untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan […]

  • Prabowo, Komitmen Terapkan Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Korupsi

    Prabowo, Komitmen Terapkan Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menerapkan pembuktian terbalik sebagai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam acara Paku Integritas KPK pada Rabu 17/1/2024. Prabowo menyatakan, mempercepat mitigasi ketegasan untuk mencegah dan menindak. Baca juga : Mahfud MD Tak Tahu Soal Sri Mulyani Akan Pengunduran Diri, Ada Apa?  “Kita […]

  • Semakin Mudah, Ayo Cek SLIK Sendiri, Gratis Kok !

    Semakin Mudah, Ayo Cek SLIK Sendiri, Gratis Kok !

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Bank Indonesia merilis sebuah sistem yakni BI Checking atau SID yang sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan sistem tersebut maka kini semakin mudah diakses. Adapun, SLIK dikelola langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlu diketahui, bahwa SLIK berisi tentang informasi penting debitur (iDeb). Di dalamnya terdapat riwayat kelancaran kredit atau pembiayaan […]

  • Menuju HPN 2027 Lampung, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

    Menuju HPN 2027 Lampung, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ajang olahraga PWI Half Marathon 2026 sebagai rangkaian Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) Lampung. Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Laporan Ketua Panitia bersama PWI Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat pada Senin, 2 November 2026. Ajang lari bergengsi ini […]

expand_less