Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Yuk..Kenali IKN Nusantara: Arti, Letak dan Otoritanya.

Yuk..Kenali IKN Nusantara: Arti, Letak dan Otoritanya.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 24 Sep 2023
  • visibility 269
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kenali IKN

Progres Pembangunan IKN 38 Persen

Jakarta, Rencana Pemerintah memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera terwujud. Pemerintah pusat dan DPR RI, didukung rakyat Indonesia terus mengebut penyelesaian pembagunan IKN (Ibu Kota Nusantara)

Pemindahan ibu kota tersebut resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta. Adapun megaproyek pembangunan IKN diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun sejak diumumkan.

Baca Juga : Jokowi: IKN Tidak Andalkan Pemerintah Saja, Dunia Usaha Juga Masuk

Namun, Presiden, DPR RI, Kementerian Indonesia Bersatu, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan, ditargetkan sudah pindah ke IKN mulai 2024 mendatang. Bahkan, Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 rencananya akan dilaksanakan di IKN.

Lantas, apa itu IKN, letak, dan otoritanya?

Tentang IKN merupakan singkatan dari Ibu Kota Negara. Istilah tersebut digunakan karena lebih singkat dan mudah untuk disebutkan.

Istilah IKN pun telah banyak digunakan dalam pembasan ibu kota negara yang baru, mulai dari perencanaan, eksekusi pembangunan, hingga Rancangan Undang-Undangan Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN.

Alasan dinamakan IKN Nusantara Jokowi resmi menetapkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu Nusantara.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

Baca Juga : Jokowi Malam Apresiasi IKN, Sapa Pekerja dan Minta Do’a Restu

“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di internasional, mudah, serta menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia,” terang Suharso, dilansir dari Kompas.com (22/1/2022).

Selain mudah diucapkan, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga karena sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

“Dengan nama Nusantara, mengungkapkan realitas keindonesiaan kita,” ucapnya.

Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.

“Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya,” tutur dia.

“Jadi, Nusantara itu adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan Ibu Kita Indonesia. Dengan nama Nusantara itu mengungkapkan realitas tersebut,” lanjutnya.

Logo IKN Nusantara

Presiden Jokowi telah mengumumkan logo resmi IKN yang bernama Pohon Hayat. Logo ini didesain oleh Aulia Akbar.

Logo tersebut merupakan hasil sayembara logo IKN yang dilakukan pada 4 April-20 Mei 2023.

“Yang milih ini rakyat dan pemilihnya 500.000-an. Jumlah yang tidak sedikit,” ucap Jokowi, dilansir dari Kompas.com (30/5/2023).

Logo Pohon Hayat ke depannya akan menjadi identitas visual bagi IKN.

Jokowi berharap agar logo Pohon Hayat bisa menumbuhkan rasa bangga atas jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa yang majemuk. Logo ini juga diharapkan mampu menggungah kesadaran masayrakat untuk menjaga alam, lingkungan, dan ekosistemnya.

Logo Pohon Hayat dijelaskan sebagai simbol dasar yang tumbuh dari 5 akan ideologi bangsa (Pancasila). Tujuh batang di bagian tengah merupakan representasi gugus pulau besar di Indonesia. Sementara 17 kelopak di bagian atas merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga : MoU Pertamina dan Otorita Support Target IKN

Rancangan Pohon Hayat terinspirasi oleh bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Desain logo dilengkapi dengan font “IKN Sutasoma” yang terinspirasi dari aksara Pallawa, salah satu aksara tertua di Asia Tenggara yang ditemukan di Kutai, Kalimantan.

Letak IKN

Jokowi mengumumkan bahwa IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya, IKN berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com (26/8/2019).

Berdasarkan Buku Saku Pemindahan IKN, terdapat beberapa alasan pemilihan wilayah tersebut, yakni:

Pertama, minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Kedua, lokasinya yalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia adalah 893 km.

Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, infrastruktur yang ada di Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap karena sudah ada tol, pelabuhan, dan bandara yang mudah dijangkau.

Kelima, pemerintah dan BUMN memiliki lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya.

Mengenal Otorita IKN Nusantara Pasal 8 UU IKN yang resmi disahkah oleh DPR pada 18 Januari 2022, mengatur keberadaan Otorita IKN Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Otorita IKN Nusantara sendiri merupakan lembaga yang setingkat dengan kementerian. Pasal 9 ayat (1) UU IKN berbunyi berikut ini:

“Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

Nantinya, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat kembali diangkat dalam masa jabatan yang sama.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk dan diangkat pertama kalinya oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

Dengan begitu, Otorita IKN Nusantara langsung bertanggung jawab kepada Presiden tanpa perantara DPRD setempat.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamat Jalan Mayjen TNI Oni Palle 

    Selamat Jalan Mayjen TNI Oni Palle 

    • calendar_month Minggu, 6 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Keluarga Besar Korps TNI Angkatan Darat berduka cita. Salah satu anggota Prajuritnya, Mayjen TNI Robertus Donatus Ndona Palle (Oni Palle ) meninggal dunia pada Minggu (6/7/25) pagi, pukul 06.04 WIB di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Mayjen Oni Palle adalah putra dari mantan Bupati Kabupaten Sikka,Flores,Nusa Tenggara Timur. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai kalangan masyarakat, […]

  • Jelang Lebaran, Legislator Siap Perjuangkan Nasib Pekerja yang di PHK

    Jelang Lebaran, Legislator Siap Perjuangkan Nasib Pekerja yang di PHK

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, mengkritik keras pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang menimpa 61 karyawan PT Hakaaston. Para karyawan yang di-PHK tersebut adalah eks karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Kritik tersebut disampaikan Irma Suryani saat menerima audiensi 20 perwakilan serikat pekerja PT Hakaaston di ruang Fraksi NasDem, Komplek Parlemen, Senayan, […]

  • DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    DK PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo menegaskan bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) gratis di 30 propinsi di Indonesia harus diterima utuh oleh organisasi. “Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu […]

  • Simak, 10 Poin Nota Keuangan  RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    Simak, 10 Poin Nota Keuangan RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto dalam Sidabg Umum Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di Gedung Bundar Parlemen,Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026, membeberkan semjumlah program belanja keuangan negara dalam RAPBN 2027. Kepala negara juga menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]

  • Prabowo Perkuat Kemitraan

    Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis dengan Xi Jinping ‘Jaga Stabilitas’

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Beijing, MSINews.com –  Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, menyampaikan pentingnya peran China sebagai mitra kunci bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Pertemuan yang merupakan lawatan luar negeri pertama Prabowo setelah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon presiden […]

  • Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Hari ini Rabu 20 Maret 2024, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah satu agendanya adalah “Meminta penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terkait dengan penanganan penegakan hukum terkait dengan penambangan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”. Komisi III ini menangani bidang Hukum,Hak Asasi […]

expand_less