Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Mahfud MD Tak Tahu Soal Sri Mulyani Akan Mengunduran Diri, Ada Apa?

Mahfud MD Tak Tahu Soal Sri Mulyani Akan Mengunduran Diri, Ada Apa?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
  • visibility 259
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan ketidaktahuannya terkait rencana pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menyatakan bahwa ia tidak pernah membahas hal ini dengan Menkeu.

“Gak tau saya. Saya gak tau. Gak pernah bicara begitu dengan bu Sri Mulyani,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Baca juga : Tim TKN Prabowo-Gibran Respons Tudingan Konspirasi Pilpres 2024

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Sri Mulyani pertama kali diumumkan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri. Menurut Faisal, beberapa menteri lain, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, juga berencana untuk mundur.

Faisal menegaskan bahwa para menteri yang berencana mundur merupakan teknokrat, bukan berasal dari partai.

“Pertama itu yang saya tekankan adalah para menteri yang tergolong teknokrat, soalnya kalau dari partai agak susah ya,” kata Faisal Basri dalam program Closing Bell CNBC Indonesia.

Sri Mulyani, lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, adalah wanita pertama dari Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebagai seorang pengamat ekonomi sejak 1998, Sri Mulyani telah memiliki perjalanan karier yang mencengangkan. Pada tahun 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets.

Prestasinya pun melambung dengan terpilihnya sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamenaker Ajak Serikat Buruh Berkolaborasi Revisi UU Ketenagakerjaan dan Regulasi K3

    Wamenaker Ajak Serikat Buruh Berkolaborasi Revisi UU Ketenagakerjaan dan Regulasi K3

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri puncak Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang dirangkai dengan Seminar Ketenagakerjaan bertajuk “Peluang UU […]

  • SPK Gelar Aksi Solidaritas Tuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN Kemendikbudristek sejak 2020

    SPK Gelar Aksi Solidaritas Tuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen ASN Kemendikbudristek sejak 2020

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Serikat Pekerja Kampus bersaa Pejuang Tukin Dosen ASN Kemendikbudristek Menuntut agar tunjangan kinerjanya dibayarkan sejak 2020 Dalam kaitan dengan tuntutan tersebut mereka menggelar aksi solidaritas tuntutan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN kemendikbudristek Lokasi: Stasiun Palmerah – Gedung DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 6, Senayan, Jakarta Pusat,Selasa (511/2024) pukul 1100 WIB Kami mengundang kehadiran […]

  • Penanganan Kejahatan Siber, PPATK: Januari Hingga Februari Terima 7 Juta Laporan TPPU

    Penanganan Kejahatan Siber, PPATK: Januari Hingga Februari Terima 7 Juta Laporan TPPU

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 363
    • 0Komentar

      Msinews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan bertajuk Optimalisasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite TPPU di Jakarta, Senin (20/4). Agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 24 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. […]

  • Kemenhub : Penerbangan Langsung Indonesia-Arab Saudi Tetap Beroperasi

    Kemenhub : Penerbangan Langsung Indonesia-Arab Saudi Tetap Beroperasi

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    JAKARTA– Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terus memantau perkembang an dampak insiden keamanan di Riyadh, Arab Saudi, terhadap operasional penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang terhubung dengan Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap informasi operasional maskapai per 12 Oktober 2026, sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh mengalami pembatalan, penyesuaian rute, maupun pengaturan ulang […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Kepala BSKDN

    BSKDN dan Praja IPDN Makassar, Inovasi Isu Kebijakan Publik

    • calendar_month Senin, 11 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta – Kepala BSKDN dan Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengajak para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, berinovasi Isu kebijakan politik. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, agar mendalami beberapa keputusan partai politik. Dia menyebut hal tersebut dapat […]

expand_less