BSKDN dan Praja IPDN Makassar, Inovasi Isu Kebijakan Publik

Jakarta – Kepala BSKDN dan Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengajak para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, berinovasi Isu kebijakan politik.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, agar mendalami beberapa keputusan partai politik.

Dia menyebut hal tersebut dapat dimulai dari penyusunan tugas laporan akhir sebagai syarat kelulusan.

Yusharto menilai pihaknya bersedia membantu setiap praja yang hendak berinovasi melalui tugas akhirnya. Bantuan tersebut berupa pembinaan dalam proses penulisan hingga penyediaan data terkait yang dibutuhkan.

“BSKDN siap membantu dalam proses penulisan dan penyediaan data yang dibutuhkan dalam laporan akhir,” kata Yusharto saat mengisi kuliah umum di Kampus IPDN Regional Makassar, Sulsel, Sabtu lalu dikutip pers rilis Kemendagri Senin 11/9/2023.

Melalui proses pembinaan tersebut, Yusharto yakin ke depan kualitas purna praja IPDN akan semakin meningkat. Begitu pula dengan kontribusi mereka terhadap negara dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya praja IPDN mampu berkontribusi menciptakan inovasi-inovasi yang unggul,” ujarnya.

Dia menjelaskan, inovasi yang unggul adalah yang bermanfaat bagi masyarakat seperti memberikan kemudahan dalam mengakses layanan dasar baik kesehatan, pendidikan, maupun layanan perlindungan masyarakat.

“Harus kita pahami bahwa inovasi yang unggul tidak lahir begitu saja tanpa kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,” tambatnya

Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Sulsel pada 2022 berdasarkan variabel ukur Indeks Inovasi Daerah (IID). Ia menyebut Sulsel mengalami peningkatan pada seluruh variabel ukur, namun terjadi penurunan pada variabel institusi dan kecanggihan produk.

Sementara itu, hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Sulsel tahun anggaran 2021 menujukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hasil pengukuran IPKD Provinsi Sulsel mencapai 58,223, sementara pada tahun 2021 nilainya naik menjadi 78,643.

“Pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan peningkatan peringkat dari perlu perbaikan menjadi baik,” ujarnya

Melihat hasil pengukuran IID dan IPKD yang terus membaik, Yusharto optimistis ke depan Pemprov Sulsel bakal menempati posisi yang kian unggul sebagai daerah terinovatif dengan predikat pengelolaan keuangan yang makin baik.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap pemerintahan daerah, pihaknya selalu siap membantu Sulsel menjadi daerah maju dengan inovasi yang unggul dan pengelolaan keuangan yang baik.

“Sebagai pembina inovasi di tingkat nasional, kami siap membantu daerah meningkatkan ekosistem inovasi dan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya. (ror)