Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Penguatan Penegakan Hukum dan Transisi Energi dalam Menghadapi Perubahan Iklim,990 orang Meninggal dunia Bencana Aceh dan Sumatera 

Penguatan Penegakan Hukum dan Transisi Energi dalam Menghadapi Perubahan Iklim,990 orang Meninggal dunia Bencana Aceh dan Sumatera 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • visibility 336
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Memburuknya perubahan iklim semakin meluas melanda Indonesia. Setelah sebelumnya terjadi banjir besar di Bali, Aceh, Sumbar, dan Sumut, kini banjir rob kembali melanda Jakarta dan pesisir Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Ia mengatakan bahwa, situasi saat ini sudah bukan lagi perubahan iklim, tetapi sudah mengarah pada situasi krisis iklim.

“Hingga hari 8 desember bencana telah merenggut 940 jiwa dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp 2,2 triliun, terutama pada infrastruktur dan perumahan. Tragedi ini tidak hanya memperlihatkan dahsyatnya kondisi alam, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia,” katanya.

Karena itu Eddy Soeparno menegaskan pentingnya manajemen krisis di pemerintah dalam upaya menghadapi semakin memburuknya dampak perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim ini sudah harus diantisipasi dengan manajemen krisis dan tidak bisa lagi dengan manajemen business as usual,” tegas Eddy di acara Leadership Forum yang diadakan di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lanjut dia, langkah penting dan prioritas adalah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, terutama untuk menghentikan pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan praktik perusakan lingkungan lainnya.

“Keselamatan rakyat adalah mandat konstitusi dan karena itu harus menjadi prioritas baik sebelum bencana terjadi dan bahkan pencegahan sebelum terjadinya bencana.”

“Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan adanya efek jera bagi siapa pun yang melanggar,” tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mendorong reforestasi dan pemulihan ekosistem hutan, khususnya yang gundul akibat pembalakan, untuk meningkatkan daya serap air, mengurangi potensi banjir, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan rawan.

“Selain itu, perlu dorongan khusus untuk menurunkan emisi karbon melalui percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan, waste-to-energy, serta implementasi CCS ke depannya,” lanjutnya.

Eddy menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan transisi energi sebagai bagian penting dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi hijau.

“Karena itu kami mendorong agar ke depan tata kelola transisi energi diperkuat, investasi diarahkan pada solusi rendah karbon, dan kebijakan mitigasi bencana terintegrasi dengan agenda transisi energi,” tegasnya.

Update Korban Korban Bencana Sumatera dan Aceh (12 Desember 2025)

BNPB melalui situs resminya memperbarui data yaitu 990 meninggal dengan rincian di Aceh 407 jiwa, Sumut 343 jiwa, dan Sumbar 240 jiwa. Kemudian tercatat 5.400 luka-luka, dan 220 orang masih dinyatakan hilang.

Ada 52 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Bencana juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, serta 498 jembatan.

Jumlah pengungsi juga bertambah dan kini mencapai 800 ribu warga. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Timur, yakni 238 ribu orang.

Editor ; tim redaksi /ds.

 

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Putusan Sidang PHPU: Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

    Putusan Sidang PHPU: Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Klaim kubuh Anies-Muhaimin bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam kampanye pemilu saat menghadiri acara peresmian sumur bor dan program bedah rumah dipatahkan dalam sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi,Senin (22/4/2024). Hakim MK Guntur Hamzah menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil Pemohon […]

  • Pertemuan MIKTA di Meksiko, Ketua Parlemen RI Dorong Negara ‘Middle Power’ Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Pertemuan MIKTA di Meksiko, Ketua Parlemen RI Dorong Negara ‘Middle Power’ Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Meksiko,msinews.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr.(H.C) Puan Maharani mengahadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Dalam kesempatan itu, Ketua Parlemen RI ini menegaskan agar MIKTA sebagai negara-negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza, Palestina. Acara  10th MIKTA Speakers’ Consultation […]

  • Mahkota “Maitreya” Crivijaya 

    Mahkota “Maitreya” Crivijaya 

    • calendar_month Minggu, 6 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 459
    • 0Komentar

    Oleh : Syamsul Noor ARTEFAK arkeologis seperti prasasti dan arca, dalam konteks ilmu komunikasi pada dasarnya merupakan alat atau media komunikasi. Oleh karena itu artefak dimaksud dapat dipandang sebagai representasi realitas ~ dalam konteks sejarah tentu mengandung pesan-pesan tentang peristiwa pada masa lampau. Arca Bodhisatva Maitreya adalah salah satu artefak arkeologis peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yang […]

  • Neno Warisman Diantar Fahri Hamzah Menuju Senayan: Perpaduan Seni, Idealisme, dan Politik

    Neno Warisman Diantar Fahri Hamzah Menuju Senayan: Perpaduan Seni, Idealisme, dan Politik

    • calendar_month Kamis, 8 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Banyuwangi, MSINews.com – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah, mengajak masyarakat Banyuwangi untuk mengantarkan Neno Warisman ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2024-2019 pada 14 Februari mendatang. Fahri Hamzah, menyambut dengan gembira keputusan Neno Warisman untuk bergabung dengan Partai Gelora. Menurut Fahri, mengajak sosok seniman dengan […]

  • Tanggapan Komisi II Soal MK Perbolehkan Pendidikan Politik di Kampus

    Tanggapan Komisi II Soal MK Perbolehkan Pendidikan Politik di Kampus

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Anggota Komisi II DPR RI A.A Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi putusan MK (Mahkamah Konstitusi) memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas hingga sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024. Oleh beberapa kalangan keputusan tersebut dinilai tepat lantaran tempat pendidikan utamanya kampus dianggap menjadi lokasi yang cocok untuk menguji gagasan para peserta pemilu nantinya. Menurutnya, putusan […]

  • Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, […]

expand_less