Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Penguatan Penegakan Hukum dan Transisi Energi dalam Menghadapi Perubahan Iklim,990 orang Meninggal dunia Bencana Aceh dan Sumatera 

Penguatan Penegakan Hukum dan Transisi Energi dalam Menghadapi Perubahan Iklim,990 orang Meninggal dunia Bencana Aceh dan Sumatera 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • visibility 132
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Memburuknya perubahan iklim semakin meluas melanda Indonesia. Setelah sebelumnya terjadi banjir besar di Bali, Aceh, Sumbar, dan Sumut, kini banjir rob kembali melanda Jakarta dan pesisir Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Ia mengatakan bahwa, situasi saat ini sudah bukan lagi perubahan iklim, tetapi sudah mengarah pada situasi krisis iklim.

“Hingga hari 8 desember bencana telah merenggut 940 jiwa dan menyebabkan kerugian lebih dari Rp 2,2 triliun, terutama pada infrastruktur dan perumahan. Tragedi ini tidak hanya memperlihatkan dahsyatnya kondisi alam, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia,” katanya.

Karena itu Eddy Soeparno menegaskan pentingnya manajemen krisis di pemerintah dalam upaya menghadapi semakin memburuknya dampak perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim ini sudah harus diantisipasi dengan manajemen krisis dan tidak bisa lagi dengan manajemen business as usual,” tegas Eddy di acara Leadership Forum yang diadakan di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lanjut dia, langkah penting dan prioritas adalah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, terutama untuk menghentikan pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan praktik perusakan lingkungan lainnya.

“Keselamatan rakyat adalah mandat konstitusi dan karena itu harus menjadi prioritas baik sebelum bencana terjadi dan bahkan pencegahan sebelum terjadinya bencana.”

“Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan adanya efek jera bagi siapa pun yang melanggar,” tambahnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mendorong reforestasi dan pemulihan ekosistem hutan, khususnya yang gundul akibat pembalakan, untuk meningkatkan daya serap air, mengurangi potensi banjir, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan rawan.

“Selain itu, perlu dorongan khusus untuk menurunkan emisi karbon melalui percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan, waste-to-energy, serta implementasi CCS ke depannya,” lanjutnya.

Eddy menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan transisi energi sebagai bagian penting dalam upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan energi dan ekonomi hijau.

“Karena itu kami mendorong agar ke depan tata kelola transisi energi diperkuat, investasi diarahkan pada solusi rendah karbon, dan kebijakan mitigasi bencana terintegrasi dengan agenda transisi energi,” tegasnya.

Update Korban Korban Bencana Sumatera dan Aceh (12 Desember 2025)

BNPB melalui situs resminya memperbarui data yaitu 990 meninggal dengan rincian di Aceh 407 jiwa, Sumut 343 jiwa, dan Sumbar 240 jiwa. Kemudian tercatat 5.400 luka-luka, dan 220 orang masih dinyatakan hilang.

Ada 52 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Bencana juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, serta 498 jembatan.

Jumlah pengungsi juga bertambah dan kini mencapai 800 ribu warga. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Timur, yakni 238 ribu orang.

Editor ; tim redaksi /ds.

 

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Biaya Haji Turun Rp4 Juta, PKB: Terima Kasih Pak Prabowo

    Biaya Haji Turun Rp4 Juta, PKB: Terima Kasih Pak Prabowo

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI. Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. ”Terima kasih kepada Pak Presiden […]

  • KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pejabat Kemenhub RI

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana ke Sejumlah Pejabat Kemenhub RI

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu akan terus mendalami dugaan aliran dana ke sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan, termasuk Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Mohamad Risal Wasal. Pasalnya Risal muncul dalam sidang dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato […]

  • Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    Perjuangan Mngembalikan Hak-Hak Bangsa Palestina Butuh Konsisten 

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI,Dr. Lestari Moerdijat,S.S.,M.M,mengatakan bahwa perjuangan mengembalikan hak-hak Bangsa Palestina harus konsisten dilakukan. Dalam sebuah tuliannya, politii Partai Nasdem ini mengutip pernyataan Pakar Geopolitik Timur Tengah, Dina Y. Sulaeman,yang berpendapat bahwa untuk mengetahui cara mengadvokasi korban konflik Israel-Palestina harus tahu posisi perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia kata Dina, selalu berpendapat bahwa Palestina itu […]

  • Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MSIN⁵akarta – Kepalxa Badan Strategi Kebijakan Dalam Neg’xxeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawahnya untuk tetap produktif setelah memasuki masa purnatugas. Untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya menjalin kolaborasi dengan PT Taspen dalam mengoptimalkan potensi para pegawai melalui berbagai program. Langkah ini diambil agar sumber daya manusia […]

  • Kongres PMII ke-XXI Digelar di Palembang, Kapolda Sumsel Nyatakan Kawal Penuh

    Kongres PMII ke-XXI Digelar di Palembang, Kapolda Sumsel Nyatakan Kawal Penuh

    • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke-XXI akan berlangsung di Komplek Jakabaring, Palembang. Rencananya Kongres PMII akan berlangsung selama seminggu mulai tanggal 9 s.d. 15 Agustus 2024 diikuti oleh sekitar 2000 peserta kongres dan lebih dari 2500 peserta pendukung. Info tersebut mengemukakan ketika Irjen A Rachmad Wibowo memimpin rapat kesiapan rencana pengamanan […]

  • Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, revisi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu-satunya usulan yang dilakukan oleh para Anggota Komisi V DPR untuk dibahas di masa anggota DPR periode 2019-2024. Pembahasan ini tertunda karena masih belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara anggota DPR dengan pemerintah sehingga ini tertunda. Kita […]

expand_less