Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
  • visibility 40
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa,kondisi fundametal ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik terutama di wilayah Timur Tengah imbas adanya perang, bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh,” kata Puteri dalam keterangan resmi yang diterima media, di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyebut bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen (year on year/yoy), di atas pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen (yoy). Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05 persen pada Maret 2024.

Selain itu,  posisi cadangan devisa juga masih tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS.

“Indikator-indikator ini menjadi bekal kita untuk tetap yakin dan optimistis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah,” kata dia.

Ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia.

Meski demikian Puteri tetap mengingatkan hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah. Puteri menyebut ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia. Di mana, di Selat Hormuz terdapat 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu kapal.

Dikatakan, bahwa dengan adanya hambatan tersebut diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa juga bisa berimbas terhadap harga BBM dalam negeri. Menurut Puteri, pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM tidak akan naik hingga Juni 2024. Sehingga, hal ini menjadi wujud keberpihakan APBN melalui subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Ke depan, kami terus dorong pemerintah untuk memantau harga minyak dunia serta menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul,” ujar legislator Dapil Jawa Barat VII tersebut.

Lebih lanjut, Puteri menyampaikan, potensi dampak pada sektor keuangan juga perlu diantisipasi. Dollar index yang mengalami penguatan berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Bagi sektor riil, dampak depresiasi nilai tukar akan sangat berpengaruh terhadap impor.

Untuk itu, Puteri mendorong Bank Indonesia bersama pemerintah untuk terus berada di pasar guna melakukan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Di antara banyaknya prediksi yang beredar, Puteri meminta masyarakat untuk tenang dan tidak memicu kepanikan di pasar. Sebab DPR akan terus mengimbau pemerintah dan otoritas terkait guna memantau situasi terkini serta menyiapkan upaya mitigasi risiko sehingga ketegangan ini tidak menimbulkan dampak yang dalam bagi masyarakat.

Menutup pernyataan resminya, Puteri meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif. Hal ini perlu menjadi perhatian lantaran dikhawatirkan bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

“Untuk itu, sebaiknya kita tetap memprioritaskan belanja pada produk UMKM lokal. Lantaran, UMKM menjadi penopang utama perekonomian kita,”imbuhnya. * dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali Jadi Sorotan DPR

    Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali Jadi Sorotan DPR

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko menyoroti tentang kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Ia mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah terkait agar dapat mengawasi tata ruang di Bali. “Saya ingin mendengar apakah ada masalah pertanahan di Bali yang dikuasai orang asing, seperti apa situasinya? Dan bagaimana […]

  • Pembahasan RPJPN 2025-2045 Harus Beranjak dari Evaluasi dan Data Terkini

    Pembahasan RPJPN 2025-2045 Harus Beranjak dari Evaluasi dan Data Terkini

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Terkait itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar untuk menghimpun masukan terkait pembahasan tersebut. Adapun, para pakar yang diundang tersebut, di antaranya adalah Prof. Bambang Brodjonegoro, Prof Fasli Jalal, dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Dalam Kesempatan itu, para […]

  • PPATK Ungkap Peran Orang Perbankan Dalam Kasus Kredit Fiktif

    PPATK Ungkap Peran Orang Perbankan Dalam Kasus Kredit Fiktif

    • calendar_month 17 jam yang lalu
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan oknum internal perbankan dalam praktik kredit fiktif. Lembaga tersebut menemukan peran “orang dalam” menjadi faktor kunci lolosnya pengajuan kredit bermasalah hingga pencairan dana. Perwakilan PPATK, Hesti, menyatakan keterlibatan pegawai internal bank menjadi pintu awal terjadinya kejahatan tersebut. Ia menegaskan, berbagai persyaratan ketat dalam pengajuan kredit […]

  • Breaking News,Ketua Ombusman RI, Hery Susanto Ditangkap Kejagung

    Breaking News,Ketua Ombusman RI, Hery Susanto Ditangkap Kejagung

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    msinews.com-Ketua Ombusman RI ditangkap Kejagung (Kejaksaan Agung) Kamis 16 April 2026. Hal tersebut disampaikan pleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatno kepada awak media di Jakarta. ” Iya, sebentar lagi TSK mau turun,” kata Anang,dikutip dari metronews.com,. Meski demikian, pihak Kejagung belum menjelaskan soal kasus yang menjerat Ketua ORI yang baru saja dilantik Presiden […]

  • MPR RI Dukung Rencana Kerjasama Lemigas dan Konsorsium Korea Bangun LNG Center di Indonesia

    MPR RI Dukung Rencana Kerjasama Lemigas dan Konsorsium Korea Bangun LNG Center di Indonesia

    • calendar_month Rabu, 1 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan dari perwakilan konsorsium Korea,jalin kerjasama antara Lemigas dengan konsorsium Korea dalam rangka peningkatan pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) di Indonesia. Adapun, Konsorsium Korea tersebut terdiri dari Korean Institute of Industrial Technologies (KITECH), Korea Gas Safety Corporation (KGS), dan Korea Gas Technology Corporation (KOGAS-TECH). “Hubungan kerjasama bilateral antara […]

  • Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    Ketua DPD RI Ungkap Sengkarut Impor Segala Bidang Kementrian

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden serta aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente. Pengaruh itu ada kebijakan impor Kementerian BUMN di Indonesia. LaNyalla menilai para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Ia mencontohkan […]

expand_less