Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Targetkan Korban Banjir Sumatra Tempati Huntara Sebelum Ramadhan 

BNPB Targetkan Korban Banjir Sumatra Tempati Huntara Sebelum Ramadhan 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • visibility 169
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan percepatan penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat.

Seluruh warga terdampak ditargetkan dapat menempati Hunian Sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan BNPB dalam rapat koordinasi pasca tanggap darurat yang digelar di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat.

Dalam rapat itu, fokus utama diarahkan pada percepatan pemulihan hunian serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P).

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan bahwa R3P memiliki posisi strategis dalam pemulihan wilayah terdampak.

Ia menyebut dokumen tersebut bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan fondasi hukum dan kebijakan dalam penanganan pascabencana.

R3P, kata Rustian, disusun sebagai panduan perencanaan terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras antarinstansi, sektor, dan tingkatan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun data kebutuhan secara komprehensif agar seluruh program pemulihan dapat terkoordinasi dengan baik.

BNPB juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah kabupaten di Sumatra Barat telah menetapkan lokasi khusus untuk pembangunan Huntara.

Lokasi tersebut berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.

Penyediaan Huntara diprioritaskan agar masyarakat terdampak dapat menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah puasa Ramadan, dengan kondisi hunian yang lebih layak dan aman

Di sisi lain, BNPB menegaskan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) juga telah disiapkan sejak dini.

BNPB berharap masa tinggal di Huntara tidak berlangsung terlalu lama. Setelah fase darurat dan transisi selesai, warga akan direlokasi ke hunian permanen yang berada di kawasan lebih aman dari risiko bencana.

“Kami siapkan lahan-lahannya sehingga nantinya setelah Huntara selesai, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap dan menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.

BNPB menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar pemulihan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Sumatra Barat dapat berjalan berkelanjutan pascabencana.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bioenergi : Energi Alternatif di Massa Depan

    Bioenergi : Energi Alternatif di Massa Depan

    • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Oleh Syamsul Noor BIOENERGI adalah salah satu jenis energi terbarukan sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh bioenergi di Indonesia adalah biodiesel, biogas, bioethanol dan pure vegetable oil. Bioenergi adalah energi terbarukan dalam perkembangan di Indonesia. Bagaimana tidak? Energi fosil nyaris ditelan bumi akibat kegiatan eksploitasi berlebihan. Penggunaan energi fosil harus secara bijak. Sebab, […]

  • MK Panggil 4 Menteri

    MK Panggil 4 Menteri Jadi Saksi Sidang PHPU, ‘Tak Perlu Izin ke Jokowi’

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memanggil empat menteri penting dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menyikapi pemanggilan tersebut, Stafsus […]

  • Teroris Bekasi Sudah 13 Tahun Terafiliasi, Masuk KAI Setelah Berbaiat ke ISIS

    Teroris Bekasi Sudah 13 Tahun Terafiliasi, Masuk KAI Setelah Berbaiat ke ISIS

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan, tersangka teroris berinisial DE yang ditangkap di Bekasi sudah terafiliasi kelompok terorisme selama 13 tahun. Dia lebih dahulu menjadi pengikut Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebelum menjadi pegawai BUMN di PT Kereta Api Indonesia (KAI). Juru Bicara Densus 88 AT […]

  • Megawati Soekarnoputri Kecam Kasus Intimidasi di Boyolali

    Megawati Soekarnoputri Kecam Kasus Intimidasi di Boyolali

    • calendar_month Minggu, 21 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Bandung, SINews.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus intimidasi oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Saat kampanye di Lapangan Tegalega, Bandung, Megawati menyoroti perlunya pemimpin yang mengayomi rakyat, bukan menurunkan aparat penegak hukum secara diam-diam. Megawati menyatakan seorang pemimpin seharusnya membela dan melindungi rakyat, bukan malah mengintimidasi. […]

  • Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

    Kasus Dugaan Pemerasan ke SYL, Polisi Segera Tersangka Firli

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), semakin memanas. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kepala Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya. Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan hal ini kepada wartawan pada Jumat (3/11/2023). […]

  • Komisi II Sebut, Masih ada Oknum “Ngutip Duit” Rp 40-50 Juta dari CPNS

    Komisi II Sebut, Masih ada Oknum “Ngutip Duit” Rp 40-50 Juta dari CPNS

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti pelaksanaan proses seleksi CASN 2023 yang dinilainya banyak terjadi polemik. Doli blak-blakan menyebut pihaknya selalu menagih komitmen KemenPAN-RB dan BKN dalam menghadirkan proses seleksi CASN yang transparan dan profesional. ”Berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu ber-statement, tidak akan ada percaloan, tidak akan ada perjokian, kongkalikong, dan kami percaya […]

expand_less