Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » MK Panggil 4 Menteri Jadi Saksi Sidang PHPU, ‘Tak Perlu Izin ke Jokowi’

MK Panggil 4 Menteri Jadi Saksi Sidang PHPU, ‘Tak Perlu Izin ke Jokowi’

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
  • visibility 243
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memanggil empat menteri penting dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menyikapi pemanggilan tersebut, Stafsus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan para menteri tidak perlu lagi meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk bersaksi di MK.

Baca juga : Material Vulkanik Gunung Karangetang Runtuh, Masyarakat Diminta Waspada

“Tidak perlu. Karena MK memang dapat memanggil siapa pun yang dianggap perlu didengar keterangannya,” ujar Dini dalam keterangannya pada Selasa (2/4/2024).

Pemerintah menyatakan penghormatan terhadap panggilan MK terhadap sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

“Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, MK telah mengumumkan bahwa pemanggilan empat menteri ini diperlukan dalam konteks sidang PHPU.

“Kemudian juga kepada para pihak juga perlu disampaikan hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi,” ungkap Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan PHPU di Gedung MK pada Senin (1/4/2024).

Suhartoyo menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut penting bagi MK untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan kebijakan pemerintah yang relevan dengan sengketa Pilpres 2024.

Namun, ia menegaskan bahwa ini bukan berarti MK mengakomodir permohonan dari pihak yang terlibat dalam sengketa.

“Pemanggilan tersebut masuk dalam kategori yang penting didengar MK, bukan berarti MK mengakomodir permohonan pemohon 1 Anies-Muhaimin, atau pemohon 2 Ganjar-Mahfud,” tegas Suhartoyo.

“Karena sebagaimana diskusi universalnya badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya, nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak,” imbuhnya.

Baca juga : Kejagung Sita Dua Mobil Mewah dari Kediaman Harvey Moeis, Buntut Korupsi IUP PT Timah Tbk

Sidang PHPU Pilpres 2024 terus berlangsung dengan fokus pada pengumpulan bukti dan kesaksian untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh MK.

Keberadaan para menteri dalam sidang ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap konteks dan implementasi kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dalam sengketa tersebut. MK diharapkan dapat menjalankan proses persidangan dengan transparansi dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemnaker Permudah Akses WLKP, Sediakan Tiga Pusat Aduan

    Kemnaker Permudah Akses WLKP, Sediakan Tiga Pusat Aduan

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    JAKARTA— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan tiga layanan bantuan bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring. Upaya ini bertujuan mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajban pelaporan secara tertib dan tepat waktu. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3), Ismail […]

  • Lestari Moerdijat : Sistem Perlindungan terhadap setiap Warga Negara Harus Konsisten Ditingkatkan

    Lestari Moerdijat : Sistem Perlindungan terhadap setiap Warga Negara Harus Konsisten Ditingkatkan

    • calendar_month Senin, 14 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Periode 2024-2029, Dr. Lestari Moerdijat,S.S.,M.M, mengatakan bahwa upaya untuk menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus konsisten dilakukan dengan terus memperkuat sistem perlindungan bagi setiap warga negara. “Penguatan sistem perlindungan bagi setiap warga harus terus direalisasikan dengan berbagai upaya untuk memastikan negara hadir dalam menjamin keamanan setiap warganya,” kata Wakil […]

  • DPRD DKI Minta Pengawasan Ketat  Soal Program “Night at the Ragunan Zoo”

    DPRD DKI Minta Pengawasan Ketat  Soal Program “Night at the Ragunan Zoo”

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM—Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi,Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta,  meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan perketat pengawasan dalam pelaksanaan program wisata malam bertema : “Night at the Ragunan Zoo” yang baru saja diluncurkan pada Sabtu (11/10/2025) malam tersebut. Menurut Nabilah, kegiatan wisata malam hari membutuhkan sistem keamanan dan […]

  • Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    INFOMSI.org – Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?.

  • Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

    Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 341
    • 0Komentar

      Msinews.com – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). “Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” […]

  • Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    Agus Andrianto Sebut Polri Tak Akan Puas Diri Meski Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, menyebut bahwa Polri tak akan puas diri meski hasil survei tingkat kepercayaan publik meningkat sebesar 76,4 % pada Juli 2024. Menurut Agus Andrianto Jenderal Bintang Tiga itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini tentu ada campur tangan pengawasan dari pihak eksternal, salah satunya Kompolnas RI. Berdasarkan survei indikator, tingkat kepercayaan […]

expand_less