Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
  • visibility 300
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh Anto Narasoma

MEMAJUKAN negara dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, sangat tidak baik untuk saling memprovokasi antarsesama”.

Sudah cukup bagi rakyat kita mengalami peristiwa berdarah dari sejak memperebutkan kemerdekaan dari tahun 1947 hingga ke zaman pecahnya peritiwa PKI.

Kapan negeri ini menjadi dewasa apabila rakyat ini selalu diperangkap dengan sifat provokatif yang bertujuan memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam percaturan politik, lawan politik kita bukanlah musuh. Lawan politik adalah rival yang berbeda paham dengan kita. Karena itu dalam suasana politik yang panas, tugas kita adalah untuk menentramkan agar suasana menjadi sejuk.

Kita ini dididik dari beragam agama. Kebetulan saya ini seorang muslim yang diajarkan membangun akhlak terlebih dahuku sebelum belajar ilmu agama.

Begitu hebatnya ajaran Rasulullah SAW yang menyatukan akhlak dengan ilmu agama. Dengan demikian, para pengikutnya dapat mencerdaskan akhlak dan spiritualnya ketika masuk ke ranah politik.

Kita tahu, even pemilihan umum adalah pesta yang seharusnya dilaksanakan dengan kegembiraan. Artinya, keberpihakan kita pada saat itu, hanya sebatas even seremonial.

Apabila figur yang kita usung dalam pemilu tidak memperoleh angka yang signifikan, dengan akhlak yang baik kita harus mengakui kekalahan itu. Ini sikap jantan yang diajarkan Rasulullah SAW.

Namun ada pertanyaan yang muncul ke permukaan, bagaimana jika terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden tersebut? Arahkan kecurangan itu ke ranah hukum. Namun untuk memperkuat pengaduan kita, perlu bukti hukum yang menguatkannya.

Kita tidak perlu berkoar-koar dengan cara memprovokasi semua orang untuk bergerak serta mencaci-maki seseorang. Ini sikap yang tidak bijak. Calon pemimpin yang baik, jangan banyak omong, tapi banyak memperlihatkan sikap kenegaraan yang intensinya untuk menyatukan persepsi masyarakat agar tak terpecah-pecah.

Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew, menyatakan kenerdekaan yang dimiliki satu bangsa adalah harta yang tak ternilai. Ini merupakan contoh gamblang yang telah kita rebut dengan nyawa, darah, dan air mata.

Artinya, “harta yang tak ternilai” itu harus dijaga tanpa diotak-atik dengan sikap memecah-belah antarsatu dengan yang lainnya. Sikap provokatif seperti ini harus diperangi oleh kita sendiri. Sebab tujuan bernegara adalah untuk mengangkat harga diri bangsa bagi kesejahteraan rakyatnya (Lee Kuan Yew : The Struggle for Singapore –oleh Alex Josey ; terbitan Gunung Agung Jakarta 1982).

Bangsa Indonesia sudah memiliki harta paling berharga (kemerdekaan) sejak 17 Agustus 1945. Bahkan beberapa episode pengkhiatan terhadap negara yang dipertaruhkan dengan harga diri dan nyawa manusia itu sudah kita lalui secara bersama. Perasaan ini begitu pahit dan pedih. Sebab selain hanya menghadirkan kesia-siaan, pengkhianatan hanya menguntungkan satu kelompok saja.

Dalam persoalan wajah politik kita saat ini, sempat memanas karena ulah pihak tertentu yang memanas-manasi suasana. Untung sejumlah besar masyarakat kita sudah dewasa setelah mengalami berbagai bentuk peristiwa yang mengalirkan darah, nyawa, dan air mata.

Saya yakin rakyat Indonesia tidak mudah diprovokasi pihak tertentu. Karena sudah tujuh dekade lebih kita merdeka dan banyak menghadapi tantangan untuk kemajuan bersama.

Lantas, kapankah dengan kemerdekaan itu seluruh rakyat kita sudah menikmati kesejahteraan?

Itulah tugas kita untuk mencari celah dan kesempatan di ranah persaingan global. Sebab sikap hidup dam kebiasaan sehari-hari seseorang itu tergantung dari latar belakang situasi kehidupannya.

Yang pasti, ketika seseorang menjadi pemimpin, berjuta kepentingan akan mendekati dan membujuk segala kebijakan agar menjauhi kepentingan rakyatnya. Karena kita meminta ke pada para wakil rakyat untuk fokus ke persoalan ini. Sebab ketika dipilih rakyat, fungsi mereka itu untuk mengoreksi tujuan sebenarnya bagi kesejateraan rakyatnya.

Jadi dalam pemerintahan itu ada presiden, wakilnya, menteri, gubernur, camat, lurah hingga ke RT. Namun untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, harus ada anggota perlemen yang notabene sebagai wakil rakyat.

Ketika ada seorang presiden yang dianggap tidak berpihak pada kebijakan kerakyatan, wakil rakyat harus tampil di depan untuk mengoreksi segala kebijakan pemerintah yang tak berpihak ke rakyat.

Nah, apabila fungsi wakil rakyat itu belum berjalan secara maksimal, misalnya, apakah kita akan mengikuti sikap tak terpuji dari pihak tertentu untuk memancung kepala seorang presiden?

Wah, sikap dan cara berpikir seperti ini begitu merendahkan eksistensi bangsa Indonesia. Karena yang bersangkutan mengajak rakyat untuk bersikap bar-bar dan tidak mengindahkan nilai kemanusiaan pada poin kedua sila Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Nah, saya sangat sedih jika muncul indikasi yang tidak cerdas seperti ini. Sebab kita diajak untuk terjun ke dunia tak bermoral yang jauh dari adab kemanuisaan kita –sebagai bangsa yang menjujung tinggi keluhuran akhlak. (*)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kabut Asap 2026: Kita Butuh Akuntabilitas Bukan Permintaan Maaf Netizen

    Kabut Asap 2026: Kita Butuh Akuntabilitas Bukan Permintaan Maaf Netizen

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta – Netizen diingatkan tentang adanya risiko dari mengambil alih peran pemerintah untuk meminta maaf terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang sudah melintasi batas negara. Peringatan ini disampaikan Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Adde Oriza Rio. Rio mengungkapkan sedikitnya ada tiga risiko yang sangat berdampak terhadap penyelesaian […]

  • Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    Ketua Tim 13 Haji Umrah Dorong Revisi UU Jaga Ekosistem Ekonomi Ibadah Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Tim 13 Haji Umrah, M. Firman Taufik, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus mampu menjaga ekosistem ekonomi yang telah terbentuk dari industri perjalanan ibadah tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umrah tidak semata-mata urusan ibadah, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. […]

  • RI -Korsel Pererat Kerja Sama Permudah Proses Pembuatan Visa

    RI -Korsel Pererat Kerja Sama Permudah Proses Pembuatan Visa

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea Selatan telah terjalin baik sejak September tahun 1973. Hal itu terus berkesinambungan, berkelanjutan, dan bergerak maju ke arah yang positif hingga kini. Prinsip People to people contact telah berkembang pesat antarkedua negara. Terbukti kini budaya pop Korea melalui musik, film, dan makanan telah menjadi favorit baru di kalangan anak muda Indonesia. […]

  • KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    KPK Lakukan Penyegaran Tessa Mahardika Gantikan Endar Priantoro Jadi Plt Penyelidikan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan rotasi jabatan atau penyegaran di Lembaga antirasuah. Penyegaran dalam Lembaga antirasuah tersebut, guna melaksanakan sebagaimana fungsi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui dalam waktu singkat sekitar sepuluh bulan dalam melaksanakan tugasnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan. Sebelumnya Direktur Penyelidikan diisi […]

  • Wapres Gibran Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024

    Wapres Gibran Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Upacara Hari Pahlawan Nasional tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, 10 November 2024, berlangsung khidmat. Pada upacara kali ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didapuk sebagai inspektur upacara. Dimulai pada pukul 07.50 WIB, upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan mengenang pertempuran 10 November 1945 […]

  • Sri Mulyani, Indonesia Turunkan Defisit Fiskal ke level di bawah 3% ‘G20 Terpukau

    Sri Mulyani, Indonesia Turunkan Defisit Fiskal ke level di bawah 3% ‘G20 Terpukau

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, berbagi cerita terkait dengan pengalamannya berbagi kondisi perekonomian Indonesia dipertemuan G20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di India beberapa waktu lalu. Wanita kelahiran Lampung itu mengungkapkan banyak negara maju di G20 yang terheran-heran soal kemajuan Indonesia dalam melewati krisis selama pandemi Covid-19. “Ini merupakan upaya yang luar […]

expand_less