Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

Unjuk Rasa Depan DPR, PRMPI Ultimatum Oknum Partai dan Penegak Hukum yang Diduga Kriminalisasi Aktivis

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
  • visibility 50
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA- Aktivis yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia atau PRMPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 26 Juli 2023.

Koordinator lapangan, Pabika Alfred menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyoroti kebobrokan dan hancurnya nilai demokrasi di Tanah Air.

Selain itu, mereka juga mengecam adanya dugaan tindakan kriminalisasi aktivis yang dilakukan oleh oknum partai dan oknum aparat penegak hukum.

Sebab, lanjutnya, hal tersebut adalah pembungkaman ruang demokrasi bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat.

“Kami pemuda atau mahasiswa punya hak untuk bersuara karena kadang-kadang hanya itu yang kami bisa. Jika semuanya dirampas oleh oknum penguasa apalagi bentuk perjuangan dan pengabdian kami ke negara?!,” kata Alfred di depan Gedung DPR RI, Rabu, 26 Juli 2023.

“Indonesia ini merdeka karena peran pemuda di zaman perjuangan kemerdekaan, hal yang sama di era sekarang, tanpa kami, Indonesia hanya tinggal cerita dan terus menua,” sambungnya.

Pernyataan sikap Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, terkait dugaan kriminalisasi terhadap aktivis;

Poros Revolusi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia, menyoroti busuk dan hancurnya nilai Demokrasi di NKRI. Bahwa perhelatan Pesta Rakyat Indonesia 2024 sudah di depan mata. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap Bakal Calon Presiden memakai perangkatnya untuk melancarkan strateginya, baik itu strategi baik dan strategi masa Orde Baru.

Kriminalisasi Aktivis oleh Oknum Partai dan Oknum Aparat Penegak Hukum adalah Pembungkaman Ruang Demokrasi. Diduga tabiat dari Tim salah satu Bakal Calon Presiden mulai menunjukkan dan mengarah kepada Rezim Orde Baru.

Sikap dan sifat buruk macam apa yang dipelihara oleh mereka calon penguasa, bahwa siapa pun masyarakat di Republik Indonesia ini, menolak secara keras perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran yang melukai hati masyarakat khususnya Aktivis Mahasiswa dan Pemuda.

Penolakan hal-hal yang melukai hati masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh tim calon penguasa, akan selalu kita lawan sebagai bentuk penolakan kita kepada Calon Presiden yang memakai cara- cara tidak terhormat kepada para Rakyat Indonesia. Kita bayangkan, bagaimana kalau dia jadi memimpin Negeri ini?

Sebab kompleksnya pembungkaman Aktivis yang berdampak pada kemunduran nilai- nilai Demokrasi. Mayoritas kelompok Pemuda dan Mahasiswa yang selalu mendapatkan intimidasi dari para Calon Penguasa, ketidaklayakan bakal calon pemimpin bangsa ini apabila dipimpin oleh orang-orang yang selalu memperlakukan manusia itu seperti seonggok daging yang berjalan dan tidak di anggap setara dengan manusia pada umumnya, apabila Pemimpin itu bersih kenapa risih? Kenapa mereka panik apabila di kritik oleh Mahasiswa dan Pemuda? Jangan berpaling apabila tidak melakukan kesalahan.

Bahwa setelah seperempat abad berjalannya reformasi di mana setelah tumbangnya kekuasaan orde baru yang otoriter. Kami bersama-sama memiliki harapan agar Indonesia menjadi negara yang berprinsip Demokrasi, di mana hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dan dilindungi oleh UU, namun akhir-akhir ini dengan ditangkapnya beberapa kawan-kawan aktivis yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, malah mendapatkan tindakan represif, pengancaman, penjebakan hingga berujung dengan penangkapan.

Tindakan pembungkaman ini pun diduga dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam partai politik yang juga menjadi bagian dari Pemerintah. Maka ini membuktikan bahwa watak orde baru masih dipraktekan hingga hari ini.

Poin tuntutan Poros Revolusi Mahasiswa & Pemuda Indonesia untuk mengultimatum para pemimpin yang berwatak culas dan otoriter:

1. Usut Tuntas Segala Bentuk Kriminalisasi Terhadap Aktivis.
2. Usut Tuntas dugaan Penyalahgunaan Anggaran Negara.
3. Berikan Akses dan Kebebasan Berpendapat di Muka Umum.
4. Hentikan Tindakan Represifitas Terhadap Aktivis.
5. Evaluasi dan Periksa Oknum Pelanggar Hak Asasi Manusia. Eki

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VII Dorong PLN Suplai Listrik untuk Smelter Feronikel Antam di Halmahera Timur

    Komisi VII Dorong PLN Suplai Listrik untuk Smelter Feronikel Antam di Halmahera Timur

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com- Ketersediaan listrik untuk smelter feronikel PT Antam di Halmahera Timur harus dipersiapkan dengan baik. Antara lain dapat dimulai dari tahap perencanaan agar dapat segera beroperasi, usai pembangunan smelter selesai. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon ketika memimpin rapat kunjungan kerja masa reses dengan PT Antam, Manado, Sulawesi Utara, […]

  • Buruan Gabung! Kartu Prakerja Gelombang 58 Resmi Dibuka

    Buruan Gabung! Kartu Prakerja Gelombang 58 Resmi Dibuka

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Jakarta_Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran Program Kartu Prekerja Gelombang 58 pada Jumat 28 Juli 2023. Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 58 ini, diumumkan melalui media sosial akun Instagram @Prakerja.go.id. Bagi pencari kerja atau masyarakat yang minat mendaftarkan diri khususnya yang sudah membuat akun dalam program Kartu Prekerja tinggal masuk ke dashboard klik gabung. “Sekarang udah […]

  • Pilkada Sulsel 2024, Nasdem Rekomendasikan 28 Calon Kepala Daerah, Simak Daftaranya

    Pilkada Sulsel 2024, Nasdem Rekomendasikan 28 Calon Kepala Daerah, Simak Daftaranya

    • calendar_month Minggu, 9 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menyambut Pilkada serentak untuk memilih calon kepala daerah : Gubernur,Wakil Gubernur,Bupati,Wakil Bupati,dan Wali Kota ,Wakil Wali Kota periode 2024-2029, Partai politik besutan Surya Paloh ini telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung 27 November 2024. Untuk Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nasdem telah memberikan rekomendasi kepada 16 kader-kader terbaiknya untuk calon Bupati-Wakil Bupati maupun Wali Kota […]

  • Menaker Imbau Perusahaan Beri Kesempatan Pekerja/Buruh Rayakan HUT Ke-80 RI

    Menaker Imbau Perusahaan Beri Kesempatan Pekerja/Buruh Rayakan HUT Ke-80 RI

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah telah menetapkan perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, yang menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengimbau perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk ikut memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI pada tanggal tersebut. “Cuti bersama ini […]

  • Tegakkan Kedaulatan dan Perkuat Keamanan Nasional, DPR Finalisasi RUU Pengelolaan Ruang Udara

    Tegakkan Kedaulatan dan Perkuat Keamanan Nasional, DPR Finalisasi RUU Pengelolaan Ruang Udara

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara menyatakan pembahasan regulasi tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, DPR bersama pemerintah memasuki tahap sinkronisasi sejumlah norma strategis. Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan sinkronisasi itu meliputi penegasan kedaulatan ruang udara, pembagian kewenangan sipil dan […]

  • Pemerintah Disarankan Bentuk Pansus Pusat Data Nasional,Ini Alasannya

    Pemerintah Disarankan Bentuk Pansus Pusat Data Nasional,Ini Alasannya

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi I DPR RI mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN).Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta. “Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan […]

expand_less