Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Tim TKN Prabowo-Gibran Respons Tudingan Konspirasi Pilpres 2024

Tim TKN Prabowo-Gibran Respons Tudingan Konspirasi Pilpres 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait tudingan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenai konspirasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid, menilai bahwa tudingan tersebut terlalu jauh dan mempertanyakan dasar dari tuduhan tersebut.

Baca juga : Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat

“Pikiran Bang Todung (Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud) kok terlalu jauh ya. Apa indikasinya?” ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Nusron juga menyinggung hasil survei lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di urutan pertama, mengklaim bahwa capaian tersebut mencerminkan kehendak dan kemauan rakyat.

Meski demikian, Nusron membuka peluang bagi TPN Ganjar-Mahfud untuk membuat laporan jika menemukan indikasi kecurangan pilpres.

Namun, ia menekankan bahwa laporan tersebut harus disertai bukti-bukti kuat agar tidak menjadi tudingan menyesatkan.

“Kalau ada indikasi kecurangan menurut lawan ya silakan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Asal buktinya-buktinya kuat,” tuturnya.

Terlepas dari tudingan TPN, Nusron menyebut pihaknya mendapati dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dari partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Meski tidak merinci kepala daerah dan partai yang dimaksud, ia menegaskan adanya penyalahgunaan wewenang dan intimidasi di beberapa daerah yang kebetulan kepala daerahnya diusung dari partai yang mendukung paslon lain.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan dugaan konspirasi melalui munculnya rekaman suara pejabat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Todung menyoroti percakapan pejabat yang meminta warga memilih paslon nomor 2, Prabowo-Gibran. Meskipun telah ada klarifikasi dari pejabat daerah tersebut, Todung menganggap hal tersebut dapat memengaruhi pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024.

“Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya,” ungkap Todung.

Baca juga : Thomson Igatkan Laporan Suhari Ada Kepatihan Hukum, Butut Polisi Salah Tangkap

Ia juga menyoroti video viral yang diduga menunjukkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira, mengajak para kepala sekolah dan guru memilih Prabowo-Gibran dengan iming-iming pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.

Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika memilih Prabowo-Gibran.

“Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini,” pungkas Todung.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta_Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak peduli apabila ada pihak yang tidak setuju dengan pengaturan jam kerja yang dibagi dua baik untuk ASN dan swasta. “Terkait jam kerja kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya monggo-monggo saja, silakan. Misalnya, ‘saya pemilik gedung ini tidak setuju’. Mau ya pagi hari masuk jam kerja […]

  • 239 Penyandang Disabilitas di Kepulauan Seribu Terima Bantuan dari Kemensos

    239 Penyandang Disabilitas di Kepulauan Seribu Terima Bantuan dari Kemensos

    • calendar_month Selasa, 8 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terus dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Sosial. (Kemensos) Berbagai program dirancang untuk mendorong penyandang disabilitas mampu mandiri secara sosial maupun ekonomi. Atas arahan Menteri Sosial (Menso)Tri Rismaharini, upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Disabilitas. Di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, 239 penyandang disabilitas menerima […]

  • Pimpinan MPR RI Sebut  Paparan Judol Terhadap Anak Harus Segera Diatasi

    Pimpinan MPR RI Sebut  Paparan Judol Terhadap Anak Harus Segera Diatasi

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jalarta-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak langkah komprehensif dan kolaboratif untuk merespons darurat paparan judi online terhadap anak. Data Komdigi mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Lestari Moerdijat, mendesak adanya langkah komprehensif dan kolaboratif antarelemen bangsa untuk merespons darurat paparan judi online (judol) […]

  • Mendagri Minta Bupati Tapanuli Utara Data Hunian Rusak untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

    Mendagri Minta Bupati Tapanuli Utara Data Hunian Rusak untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat untuk mendata kembali hunian yang rusak guna mempercepat pemulihan pascabencana. Mendagri menekankan agar pendataan dilakukan secara by name by address terhadap rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hilang. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah […]

  • Ketua Pendekar Selalu Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jakarta

    Ketua Pendekar Selalu Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jakarta

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Ketua Pendekar (Nderek Pakar) Andi Permadi menegaskan akan terus mengawal dan mendukung apa yang telah dicapai dalam program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Pramono Anung – Rano Karno untuk periode 2025-2030. “Kita selalu mendukung capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur karena kami yakin Beliau selalu mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan warga Jakarta,” ungkap Andi […]

  • DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

    • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen. Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari […]

expand_less