Jakarta, MSINews.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait tudingan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenai konspirasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris TKN, Nusron Wahid, menilai bahwa tudingan tersebut terlalu jauh dan mempertanyakan dasar dari tuduhan tersebut.
Baca juga : Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat
“Pikiran Bang Todung (Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud) kok terlalu jauh ya. Apa indikasinya?” ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Rabu (17/1/2024).
Nusron juga menyinggung hasil survei lembaga yang menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran di urutan pertama, mengklaim bahwa capaian tersebut mencerminkan kehendak dan kemauan rakyat.
Meski demikian, Nusron membuka peluang bagi TPN Ganjar-Mahfud untuk membuat laporan jika menemukan indikasi kecurangan pilpres.
Namun, ia menekankan bahwa laporan tersebut harus disertai bukti-bukti kuat agar tidak menjadi tudingan menyesatkan.
“Kalau ada indikasi kecurangan menurut lawan ya silakan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Asal buktinya-buktinya kuat,” tuturnya.
Terlepas dari tudingan TPN, Nusron menyebut pihaknya mendapati dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dari partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Meski tidak merinci kepala daerah dan partai yang dimaksud, ia menegaskan adanya penyalahgunaan wewenang dan intimidasi di beberapa daerah yang kebetulan kepala daerahnya diusung dari partai yang mendukung paslon lain.
Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan dugaan konspirasi melalui munculnya rekaman suara pejabat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
Todung menyoroti percakapan pejabat yang meminta warga memilih paslon nomor 2, Prabowo-Gibran. Meskipun telah ada klarifikasi dari pejabat daerah tersebut, Todung menganggap hal tersebut dapat memengaruhi pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024.
“Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya,” ungkap Todung.
Baca juga : Thomson Igatkan Laporan Suhari Ada Kepatihan Hukum, Butut Polisi Salah Tangkap
Ia juga menyoroti video viral yang diduga menunjukkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira, mengajak para kepala sekolah dan guru memilih Prabowo-Gibran dengan iming-iming pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.
Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika memilih Prabowo-Gibran.
“Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini,” pungkas Todung.
