Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Respons Pidato Nota Keuangan, Habib Aboe Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ingatkan Potensi Inflasi

Respons Pidato Nota Keuangan, Habib Aboe Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ingatkan Potensi Inflasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 111
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSIMEWS.COM– Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memberikan tanggapan terhadap Pidato Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Habib Aboe Bakar menyampaikan apresiasi atas torehan positif indikator makro ekonomi nasional, sekaligus memberikan catatan kritis perihal stabilitas nilai tukar mata uang yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.

Legislator asal Kalimantan Selatan ini secara terbuka memuji kinerja perekonomian domestik pada paruh pertama tahun ini. Indonesia dinilai mampu menunjukkan taji di tengah situasi dunia yang sedang bergejolak.

“Menyimak Pidano Nota Keuangan tadi, kami mengapresiasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 yang berhasil mencapai level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi domestik kita yang luar biasa solid di tengah ketidakpastian geopolitik global yang sangat menantang,” ujar Habib Aboe Bakar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, capaian ini menjadi modal berharga bagi pemerintahan saat ini untuk mematangkan agenda transisi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Kendati memuji pertumbuhan makro, Habib Aboe Bakar mengingatkan dampak ikutan terkait penetapan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 yang dipatok pada angka Rp17.500 per dolar AS. Ia menilai angka psikologis baru ini mencerminkan betapa beratnya tekanan eksternal terhadap mata uang rupiah.

“Penetapan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS ini mencerminkan tekanan eksternal yang sangat berat. Tentunya penetapan patokan nilai tukar ini harus diikuti dengan strategi konkret dari pemerintah bersama Bank Indonesia dalam memitigasi dampak pelemahan ini,” tegas Sekjen PKS tersebut.

Ia menggarisbawahi bahwa pelemahan kurs tidak boleh dianggap remeh karena dapat memicu efek domino yang langsung memukul dapur masyarakat.

“Jangan sampai fluktuasi ini memicu lonjakan harga barang pokok di pasar akibat imported inflation (inflasi barang impor). Industri kita banyak yang memakai bahan baku luar negeri, kalau rupiah loyo, harga barang di pasar pasti ikut naik. Ini yang harus dicegah sejak dini,” tambahnya.

Menutup tanggapannya, Habib Aboe Bakar menaruh harapan besar agar postur anggaran yang dirancang dalam Nota Keuangan 2027 ini benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi di tingkat akar rumput, khususnya di daerah-daerah seperti Kalimantan Selatan.

“Harapan kita semua, anggaran ini nantinya harus dipastikan tepat sasaran agar ekonomi rakyat di daerah tetap bisa berputar dengan baik. Kesejahteraan harus dirasakan langsung di warung-warung kecil, pasar tradisional, dan sektor pelaku UMKM,” pungkasnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gedung Kantor Bank Sumsel-Babel (istimewa)

    K-MAKI Mewaspadai Ada Dugaan Kuat Selamatkan Mantan Gubernur dari Jeratan Kasus Bank SumselBabel

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Berawal dari P.16 (Jaksa peneliti menerima berkas perkara dari penyidik dan melakukan telaah terkait dokumen dan keterangan saksi). Bila berkas dan BAP dianggap belum lengkap Jaksa peneliti akan membuat surat pengembalian berkas (P-18) dan disertai petunjuk dengan surat (P-19) kepada penyidik. Isi P. 19 adalah permintaan agar berkas segera dilengkapi dan diberi waktu […]

  • Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Disegel, Ada Apa ?

    Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Disegel, Ada Apa ?

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    LOBAR,MSINEWS.COM-Ada kabar tak sedap. Ruang kerja Bupati Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) disegel. Ada dugaan bahwa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan LAZ juga  Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi. Adapun, penyegelan ruang kerja Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pada Senin […]

  • Pernusa: Cawapres 2, Siap Guncang Panggung Debat Pilpres 2024

    Pernusa: Cawapres 2, Siap Guncang Panggung Debat Pilpres 2024

    • calendar_month Jumat, 15 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Para relawan Jokowi yang tergabung Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, yakin Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, akan menjadi penguasa panggung debat Pilpres 2024. Debat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 22 Desember 2023. Hal tersebut disampaikan, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro, Gibran telah memiliki modal yang kuat […]

  • RRU Hak Cipta Harus Menjadi Benteng Perlindungan Karya Jurnalistik di Era Digital

    RRU Hak Cipta Harus Menjadi Benteng Perlindungan Karya Jurnalistik di Era Digital

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    PERLINDUNGAN Hak Cipta Jurnalistik pada era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan pembajakan konvensional, tetapi telah bergeser pada persoalan pemanfaatan karya jurnalistik secara masif oleh perusahaan teknologi global (Big Tech) dan pengembang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tanpa mekanisme kompensasi yang adil. Fenomena ini mengancam keberlanjutan industri pers, kesejahteraan jurnalis, sekaligus kualitas demokrasi yang bergantung pada […]

  • Ramai Pajak UMKM 10 Persen, Firman Tegaskan Omzet Rp3 Juta Tak Kena PBJT

    Ramai Pajak UMKM 10 Persen, Firman Tegaskan Omzet Rp3 Juta Tak Kena PBJT

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner terkait kewajiban membayar pajak sebesar 10 persen. Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan keresahan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. […]

  • Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya merespon aturan Sekolah Wajib beli Buku Paket. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bahwa penjualan buku paket sekolah yang diwajibkan sejumlah sekolah di berbagai daerah kepada para siswa. Dijelaskan, bahwa partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran harus didorong. “Tapi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. […]

expand_less