Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau kepada pemerintah provinsi (pemprov) berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026.

Demikian juga pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) juga harus menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 paling lambat 25 November 2026.

“Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” Kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Senin (16/11/2026).

Kebijakan tersebut juga sama seperti UMSP, pemkab/pemkot perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Hal tersebut sesuai dengan UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Meski demikian, mengingat KHL untuk tahun 2027 masih belum dihitung, penetapan upah minimum pada 2027 dilakukan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Pada PP 49/2025 itu indeks tertentunya dengan range 0,5 sampai 0,9. Pada UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai 1,0. Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak Ibu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah masing-masing menggunakan indeks 0,5 sampai 1,0,” tegas menaker Yassierli.

Dengan demikian, KHL baru akan digunakan untuk menghitung upah minimum 2028 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) pada akhir 2027.

Diketahui bahwa, KHL ditentukan menggunakan survei harga komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2020.

Untuk saat ini, Kemenaker memilih menggunakan data konsumsi rumah tangga sebagai instrumen untuk mengestimasi KHL. Estimasi KHL ini akan turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027.

“Sesuai janji, kami juga siapkan estimasi KHL pada level kabupaten/kota dengan pendekatan klaster. KHL ini kami berikan dokumen detailnya. KHL ini dihitung berdasarkan 4 komponen konsumsi, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain-lain, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, dan pengeluaran tempat tinggal,” tutup me menakertans Yassierli. ** (Tim Redaksi/des).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ke Lumajang, Gus Ipul Ajak Pemda dan Pilar Sosial Naikkan Kelas KPM Lewat Pemberdayaan

    Ke Lumajang, Gus Ipul Ajak Pemda dan Pilar Sosial Naikkan Kelas KPM Lewat Pemberdayaan

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Lumajang,msinews.com — Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdialog dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025). “Bansos itu sementara, berdaya selamanya. Maka di era Presiden Prabowo, aspek pemberdayaan kita perkuat, agar masyarakat tidak hanya […]

  • Ketum GMPB Jagokan Benyamin Yodokos Inanosa Maju di Pilbup Bintuni

    Ketum GMPB Jagokan Benyamin Yodokos Inanosa Maju di Pilbup Bintuni

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Jakarta – Pilkada serentak 2024 tak lama lagi akan dihelat. Sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota akan siap menggelar pesta demokrasi tersebut. Khusus untuk wilayah Papua Barat, kontestasi elektoral kali ini akan menjadi panggung politik yang cukup atraktif menimbang banyaknya tokoh-tokoh lokal yang siap ambil bagian di dalamnya. Kaitan […]

  • Selamat Jalan Pak Tanri Abeng, Eks Menteri BUMN

    Selamat Jalan Pak Tanri Abeng, Eks Menteri BUMN

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisaris Utama PT Bio Farma dan Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng dikabarkan meninggal dunia,Minggu (23/6/2024) dini hari di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun, segenap keluarga besar Bio Farma Group berdukacita atas berpulangnya Bapak Tanri Abeng, Komisaris Utama Bio Farma. Semoga pikiran, tenaga dan segala kebaikan yang selama ini […]

  • Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

      Jakarta, Advokat LQ Indonesia Lawfirm (LQIL) mengajukan judicial review ke MK terkait permohonan uji materi Pasal 16 UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Banyaknya kasus Advokat jadi tersangka seperti Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak serta Advokat lainnya dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik serta dianggap menyebarkan berita bohong. Berkenaan hal […]

  • Viral, Camat di Manggarai Timur Ngamuk, Soal Bantuan Gempa 

    Viral, Camat di Manggarai Timur Ngamuk, Soal Bantuan Gempa 

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Seorang Camat di Kabupaten Manggarai Timur meluapkan Emosi soal Distribusi Bantuan Bencana di wilayah yang terdampak gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Dalam unggahan potongan video yang viral di media sosial, memperlihatkan seorang camat di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terlibat adu mulut dengan anggota BNPB soal distribusi bantuan […]

  • Peringati HUT Ke-62, Kopaska Gelar Baksos Penanaman Pohon Mangrove dan Penebaran Benih Ikan

    Peringati HUT Ke-62, Kopaska Gelar Baksos Penanaman Pohon Mangrove dan Penebaran Benih Ikan

    • calendar_month Minggu, 10 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

     Jakarta,msinews.com – Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kopaska, ditandai dengan kegiatan bakti sosial, pembagian sembako, penanaman 600 pohon mangrove dan penebaran 5.000 benih ikan yang dilakukan Dansatkopaska, Kol. Evi Bayu Priatno ST.M.Tr Hanla bersama dengan Lantamal III, para tokoh masyarakat sekitar dan tamu undangan di pesisir Dermaga Muara Tawar, Minggu (10/3). Dalam kesempatan […]

expand_less