Kedepan Ditilang Polisi Tak Perlu Tunjukan SIM, Ketua Komisi II DPR: Cukup Scan Wajah
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month 23 jam yang lalu
- visibility 33
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi akses utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Integrasi layanan ini mencakup Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, hingga swasta.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri dan Pimpinan DPD RI membahas Perubahan RUU Tentang Administrasi Kependudukan, di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Ketua Komisi II DPR Ini, pemanfaatan NIK yang terintegrasi dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition dapat mempermudah proses verifikasi identitas masyarakat, mengakses berbagai layanan.
“Nomor induk kependudukan kita akan menjadi pintu masuk satu-satunya bagi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk institusi swasta,” kata Rifqinizamy.
Ia mencontohkan, teknologi pengenalan wajah berpotensi dimanfaatkan untuk memverifikasi kepemilikan dan status aktif dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Kedepan kalau polisi nilang teman-teman sekalian, enggak perlu lagi untuk menunjukkan SIM. Cukup wajahnya di-scan, maka ketahuan SIM-nya masih aktif atau enggak,” ujarnya.
Rifqinizamy menjelaskan, kemampuan pengenalan wajah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai pelayanan publik.
“Karena face recognition yang sudah dimiliki oleh Kemendagru yang melalui Direktur Jenderal Kependudukan catatan Sipil, itu sebetulnya bisa digunakan oleh seluruh pelayanan publik untuk memverifikasi keberadaan kita sebagai penduduk terlebih warga negara Indonesia,” katanya.
Selain itu, Ia menjelaskan integrasi data perpajakan dengan NIK, Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) kini menggunakan NIK sebagai nomor identitas perpajakan.
“Pak Mendagri tadi melaporkan, sekarang nomor NPWP sudah enggak ada lagi pajak kita hanya menggunakan nomor induk kependudukan.Tinggal kita digitalisasi,” tutur Rifqinizamy.
Sebagai perbandingan, ia menceritakan pengalamannya melihat sistem pembayaran berbasis pengenalan wajah di China.
Dalam sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran di restoran dengan memindai wajah yang telah terhubung dengan akun pribadi atau rekening.
“Tadi saya cerita di Cina, habis makan di restoran, enggak perlu tunjukkan kartu atau tunjukkan mekanisme pembayaran tertentu. Cukup lihatin wajah, maka wajah kita terkoneksi dengan akun pribadi atau rekening kita.*
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik



Saat ini belum ada komentar