Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Perdamaian Antara Denny dan MK, Terkait Bocoran Sistem Pemilu

Perdamaian Antara Denny dan MK, Terkait Bocoran Sistem Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 4 Des 2023
  • visibility 85
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Denny Indrayana, ahli hukum tata negara, telah mencapai perdamaian dengan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilaporkan secara etik oleh MK ke Kongres Advokat Indonesia (KAI).

“Memang tadi sudah sidang pengucapan putusan perjanjian perdamaian,” kata Fajar Laksono saat dikutip CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Baca juga : Pemerintah Tak Setujui Revisi UU MK: Alasan dan Tindakan Lanjutan

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengkonfirmasi penyelesaian damai ini sebagai hasil usulan dari Denny. Sidang perdamaian melibatkan kedua belah pihak, dengan Denny selaku teradu dan Ketua MK Suhartoyo selaku pengadu.

“Jadi memang Prof. Denny mengusulkan menyampaikan untuk perdamaian gitu. Menyampaikan penyesalan telah menyampaikan berita-berita yang kemudian heboh itu,” jelas Fajar.

Pada persidangan sebelumnya pada 23 Oktober 2023, kedua belah pihak sepakat menempuh upaya perdamaian. Penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan pada Senin (6/11), dan Denny mengklaim bahwa nama baiknya telah dipulihkan sepenuhnya.

Dalam keterangan tertulis, Denny menyatakan bahwa laporan etik tersebut berujung damai, sementara nama baiknya telah dipulihkan sepenuhnya.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk saling menjaga kehormatan, kewibawaan, dan martabat lembaga peradilan, termasuk profesi masing-masing sebagai penegak hukum.

Selain penyelesaian konflik, Denny menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi lembaga peradilan konstitusi dan lembaga peradilan lainnya.

Sebelumnya, pernyataan kontroversial Denny mengenai uji materi pasal dalam UU Pemilu memancing perhatian publik.

Meskipun MK membantah klaimnya, Denny tetap bersikeras melakukan kontrol terhadap proses peradilan.

Baca juga : Kapolri Tanggapi Alasan Terkait Belum Ditahannya Firli Bahuri

“Laporan itu akhirnya berujung damai, dan nama baik Denny Indrayana selaku teradu dipulihkan sepenuhnya,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).

Perdamaian ini diharapkan menjadi langkah positif menuju rekonsiliasi antara Denny Indrayana dan MK, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum demokratis berdasarkan UUD 1945.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perpres 60/2023, Pemerintah Dorong Bisnis Ramah HAM dan Kesejahteraan Pekerja

    Perpres 60/2023, Pemerintah Dorong Bisnis Ramah HAM dan Kesejahteraan Pekerja

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan HAM dalam dunia usaha. Perpres ini merupakan langkah strategis yang menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan hak-hak […]

  • Wamendagri Optimistis Penyaluran Tahap I Dana Otsus Papua Capai 100 Persen Pekan Ini

    Wamendagri Optimistis Penyaluran Tahap I Dana Otsus Papua Capai 100 Persen Pekan Ini

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

      Msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua akan segera tuntas dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat percepatan penyaluran dana tersebut di lima pemerintah daerah, yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/4/2026). […]

  • SPPG Pasar Minggu Diresmikan, BGN: Bukti Program MBG Ramah Difabel

    SPPG Pasar Minggu Diresmikan, BGN: Bukti Program MBG Ramah Difabel

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kebagusan, Pasar Minggu yang dikelola Yayasan Salam Alaina Mubaroka, di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Unit dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) satu ini patut dicontoh karena turut melibatkan lima pekerja difabel dalam operasionalnya. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa langkah […]

  • Komite I DPD RI Kecewa Menteri Tidak Hadir, RUU Daerah Kepulauan Belum Bisa Disahkan

    Komite I DPD RI Kecewa Menteri Tidak Hadir, RUU Daerah Kepulauan Belum Bisa Disahkan

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komite I DPD RI mendesak RUU tentang Daerah Kepulauan untuk segera ditetapkan menjadi Undang-Undang karena pembahasannya terkatung-katung hingga 20 tahun meski sudah masuk sebagai RUU prioritas dalam daftar Prolegnas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Kerja (Timja) RUU DPR dan […]

  • KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Perkembangan mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan main-main mengusut aliran dana dalam perkara tersebut, di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) iperiode kepimpinan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dalam perkara kasus korupsi kouta haji ini, KPK akan bersinergi dengan Pusat Pelaporan Analis Keuangan (PPATK) untuk menelusuri […]

  • PT SMI at a Glance

    PT SMI at a Glance

    • calendar_month Senin, 13 Mar 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    In aspiration to help elevate national development, PT SMI’s steadfast dedication to achieving sustainable urbanization is feasible through accelerating Indonesia’s ecology, economic growth, and equality. All of which are viable with the favorable support of the Indonesian Ministry of Finance and every PT SMI’s respective stakeholders. To achieve sustainable development for investors, government, and society, PT […]

expand_less