Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Partai Gelora Dorong Pemerintah Percepat Pengembangan Energi Nuklir

Partai Gelora Dorong Pemerintah Percepat Pengembangan Energi Nuklir

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
  • visibility 157
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi nuklir sebagai salah salah sumber energi murah, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang kebutuhannya sebagian besar masih berasal dari impor.

  1. “Apa perlu kita bikin senjata nuklir, atau apa perlu kita mengembangkan energi nuklir sebagai satu opsi. Saya kitra sangat perlu,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai GeloraMahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Arsitektur Keamanan Baru di kawasan Asia Barat: Paska Perang AS-Israel Vs Iran‘, Jumat (12/6/2026) malam.

Menurut Mahfuz, energi nuklir itu dipergunakan untuk keperluan damai, sebagai salah satu sumber energi yang relatif murah apabila sudah beroperasi nantinya.

“Indonesia punya sumberdaya alam, kita punya uranium. Kita juga pernah punya BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) pada masa Orde Baru dan sudah ada rencana untuk mengembangkan,” ujarnya.

Namun, pembangunannya hingga kini masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, salah satunya karena investasinya yang sangat besar.

“Kalau kita terus bicara pro kontra, tolak menolak, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun,” katanya.

Sehingga Indonesia sampai sekarang tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengembangkan penelitian tentang uranium untuk kepentingan energinya.

“Kalau menurut saya, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu seperti sekarang. Dimana rantai pasok energi terganggu akibat konflik di kawasan Teluk,” katanya.

Ia berpandangan rantai pasok energi dunia akan tetap terganggu, meskipun perang antara Amerika Serikat dan Israel berakhir.

“Tapi gangguan-gangguan kecil akan tetap ada di Selat Hormuz dan Kawasan Teluk, sehingga tetap akan menggangu pasokan energi dan lain-lain,” katanya.

Karena itu, di sinilah Indonesia perlu mengembangkan energi nuklir agar tidak tergantung lagi dari negara lain.

Nuklir, kata dia, adalah energi masa depan bagi Indonesia, termasuk negara-negara lain didunia.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 menilai Indonesia punya kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan energi nuklir.

“Sekarang yang perlu dijaga adalah transformasi menjadi senjata nuklir. Itulah perlunya kehadiran Badan Atom Internasional (IAEA), dan Indonesia masuk pintu yang terikat dengan perjanjian itu,” kata dia.

Selain itu, Indonesia perlu belajar dari Iran dan Pakistan dalam pengembangan energi nuklir, sehingga tidak mudah ditekan oleh kekuatan global.

Dengan memiliki nuklir, Indonesia bisa menjadi kekuatan global baru, negara superpower masuk lima besar dunia sejajar dengan Amerika, Rusia, Uni Eropa dan China.

Partai Gelora akan terus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah geopolitik global, termasuk tentang pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi masa depan.

“Kita akan terus kita melakukan literasi kepada masyarakat agar mendapatkan pemahaman terhadap masalah-masalah global, sehingga kita lebih mudah memahami situasi domestik,” ujarnya.

*Teater Konflik*

Dalam kesempatan ini, Mahfuz mengatakan, usai perang di Kawasan Teluk, konflik diprediksi akan berpindah ke Kawasan Indo Pasifik, termasuk di Kawasan Asia Tenggara.

“Teater konflik utamanya nanti ada Kawasan Indo Pasifik, karena Amerika ingin membunuh China dalam tanda kutip,” katanya.

Apabila perang diperluas hingga ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka, Indonesia bisa jadi akan menjadi korban berikutnya. Sebab, Selat Malaka adalah adalah jalur vital perdagangan dunia dan energi.

Jika kapal-kapal internasional menghindari Selat Malaka, seperti halnya Selat Hormuz di Iran, akan merugikan Indinesia.

Namun, Indonesia masih punya dua selat lain, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok yang bisa dipergunakan.

“Jika kawasan ini jadi wilayah konflik dan ditutup, maka hanya ada dua jalur pelayaran internasional yang bisa di lewati, yakni Selat Sunda dan Selat Lombok. Suka tidak suka, Indonesia akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik,” katanya.

Sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian perannya di dalam percaturan konflik berskala global melalui berbagai kerjasama internasional.

“Selat Malaka ini halaman rumah kita, maka kita harus mulai merumuskan apa yang harus kita lakukan, skenario seperti apa. Jangan sampai kita jadi korban lagi,” pungkasnya. **

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpinan MPR RI : Peningkatan Indeks Kinerja Harus Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    Pimpinan MPR RI : Peningkatan Indeks Kinerja Harus Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

    • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mwngatakan,peningkatan Indeks Kinerja Pariwisata /Travel Tourism Development Index (TTDI) Indonesia harus mampu mendorong proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di tanah air. “Peningkatan penilaian sektor pariwisata nasional ini harus menjadi modal kita untuk merealisasikan percepatan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6/2024). World Economic […]

  • Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kejaksaan, kepolisian telah memutuskan untuk menunda pengusutan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Keputusan ini mencakup berbagai tingkatan pejabat, mulai dari menteri, calon legislatif, hingga calon kepala daerah. Keputusan ini menjadi perhatian publik yang mendalam karena berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat negara yang memiliki […]

  • Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    Rapat Bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Jelaskan Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kemendagri. Penjelasan itu disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II […]

  • Kemnaker Gandeng Dunia Usaha Perluas Pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mandiri

    Kemnaker Gandeng Dunia Usaha Perluas Pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mandiri

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng dunia usaha untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Melalui kerja sama dengan PT Toyota Tsusho Lippo Residences, sebanyak 100 Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperoleh bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 5 perwakilan penerima manfaat dalam […]

  • Presiden Prabowo; Tunjangan DPR Dicabut dan Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

    Presiden Prabowo; Tunjangan DPR Dicabut dan Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

    • calendar_month Minggu, 31 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Prabowo Subianto mengundang para Pimpinan Partai Politik dan tiga pimpinan DPR/MPR/DPD RI ke Istana Negara,pada Minggu 31 Agustus 2025. Lalu,apa saja pernyataan penting dari Presiden kepada tiga pimmpinan parlemen ;Ketua DPR.RI,Ketua MPR RI,  Ketua DPD RI, serta para Pimpinan Partai Politik dalam pertemuan khusus itu. Berikut redaksi menayangkan secara utuh pidato Presiden Prabowo di […]

  • Gugatan Praperadilan

    MAKI Somasi Jampidsus Buntut Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

    • calendar_month Jumat, 29 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengirimkan somasi terbuka kepada Jampidsus Kejagung RI pada Kamis (28/3/2024), terkait perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa somasi tersebut meminta penyidik untuk segera menetapkan RBS sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah. Baca juga : Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud […]

expand_less