Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Mantan Gubernur Papua, Tutup Usia di RSPAD Gatot Soebroto

Mantan Gubernur Papua, Tutup Usia di RSPAD Gatot Soebroto

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Des 2023
  • visibility 258
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 10.45 WIB di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

Kepala RSPAD, Letjen Albertus Budi Sulistya, mengonfirmasi kabar duka ini melalui pesan tertulis kepada awak media.

Baca juga : Kemenkumham Berikan Remisi Khusus Natal kepada 15.922 Narapidana

“Benar (meninggal dunia), pukul 10.45 WIB,” kata Budi melalui pesan tertulis pada awak media, Selasa, 26/12/2023.

Lukas Enembe telah beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto akibat masalah gagal ginjal, yang dialaminya sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bahkan, pada 29 November lalu, Lukas absen dalam memberikan keterangan untuk advokat dan terdakwa kasus perintangan penyidikan, Stefanus Roy Rening.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap Lukas Enembe.

Terdakwa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun, disertai denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Lukas Enembe juga dihukum pidana pengganti sebesar Rp 47,8 miliar subsider 5 tahun penjara.

Putusan tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kematian Lukas Enembe menutup bab kontroversi dalam perjalanan hukumnya, meninggalkan sejumlah tanda tanya terkait kasusnya yang masih dalam proses banding.

Selain meninggalkan warisan politik di Papua, Lukas juga akan dikenang sebagai figur yang terlibat dalam perjalanan hukum yang kompleks dan kontroversial.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    OLeh : H.Dr.Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan pun terusik, karena beberapa komunitas merasa tidak terlindungi sebagai akibat dari sistem hukum yang tidak bekerja dan berfungsi dengan efektif. Kekacauan yang menjadi bukti semakin tumpulnya […]

  • Komisi XI DPR RI Apresiasi Peningkatan Signifikan QRIS UMKM di Sumsel

    Komisi XI DPR RI Apresiasi Peningkatan Signifikan QRIS UMKM di Sumsel

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Sulsel,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI,Marinus Gea mengapreasi percepatan transaksi digital menggunakan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hingga kini, program tersebut terus mengalami peningkatan signifikan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan saat Komisi XI DPR RI menggelar kunjungan lapangan meninjau beberapa tenant UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). “Saya kira, program yang […]

  • Komisi II Geram terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah

    Komisi II Geram terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Maros,msinews.com– Mahalnya biaya pembuatan sertifikat tanah membuat Anggota Komisi II DPR RI, Rosiyati MH Thamrin geram bahkan kecewa. Ia pun  mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah. “Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang […]

  • PHK Tembus di Angka 23.470 Orang, DPR Minta JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

    PHK Tembus di Angka 23.470 Orang, DPR Minta JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Angka Pemmutusan Hubungan Kerja -PHK telah mencapai 23 ribu orang sepanjang enam bulan di tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin ayas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) . Untuk itu ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, […]

  • Kasad Imbau Purnawirawan TNI AD Tak Gunakan Atribut Satuan Saat Berpolitik

    Kasad Imbau Purnawirawan TNI AD Tak Gunakan Atribut Satuan Saat Berpolitik

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengimbau para Purnawirawan TNI, khususnya Purnawirawan TNI Angkatan Darat, agar tidak menggunakan atribut satuan baik berupa badge dan lokasi maupun baret saat melakukan aktivitas politiknya. Hal tersebut berpotensi menciderai komitmen netralitas TNI. Hal tersebut disampaikan Kasad, Rabu 9 Agustus 2023, terkait banyaknya Purnawirawan TNI AD […]

  • BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami di Banten melalui Aktivasi Sirine dan Simulasi Evakuasi

    BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami di Banten melalui Aktivasi Sirine dan Simulasi Evakuasi

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    SERANG – Kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami tidak cukup hanya dengan tersedianya sistem peringatan dini. Masyarakat juga perlu memahami arti peringatan, mengenali jalur evakuasi, dan mampu mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika ancaman muncul. Untuk memperkuat kesiapan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan aktivasi sirine tsunami dan simulasi evakuasi mandiri […]

expand_less