Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kemenag RI, Usul BPIH Naik Rp.105 Juta, DPR RI Minta Dievaluasi.

Kemenag RI, Usul BPIH Naik Rp.105 Juta, DPR RI Minta Dievaluasi.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
  • visibility 300
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kemenag RI (Kementerian Agama) usulankan kenaikan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji, tahun 2024 sebesar Rp.105 juta per jemaah, DPR RI minta dievaluasi.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri meminta Kemenag menijau kembali usulan naiknya biaya haji dan fokus pada aspek keadilan, kemampuan umat Islam.

Baca juga : Elektabilitas Ganjar Pranowo Terpaut 11 Persen dari Prabowo Subianto

“Saya kira fokus utama soal kenaikan haji ini ada pada kemampuan para  jemaah. Kita berharap komisi VIII DPR akan mengevaluasi kembali dengan memperhatikan aspek keadilan, kemampuan masyarakat umat Islam,” kata legislator asal Lampung, I Komang, Kamis 17/11/2023.

Polutisi PDIP dapil Lampung II itu menagapinya pada situasi masyarakat Islam yang ada di dapilnya (provinsi lampung_red). Ia menilai, kemampuan finansial masyarakat provinsi Lampung ekonominya belum bisa memadai.

“Saya kira anggota, ketua komisi VIII DPR, pasti akan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan jemaah,. Apalagi saya tinjau masyarakat kita dilampung, tidak semua ekonominya memadai,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp.105.095.032,34 juta per jemaah, naik Rp.15 juta dari tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh asumsi kurs dolar yang mungkin naik sekitar Rp.16.000 dan nilai tukar SAR terhadap rupiah sekitar Rp.4.266.

I Komang Koheri, kembali Nyleg DPR RI No.7 partai Banteng itu menyatakan, usulan BPIH akan dibahas Komisi VIII DPR RI pada bulan ini.  Pembahasan melibatkan aspek proporsi pembayaran langsung oleh jemaah atau BPIH dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

‘Jadi anggota dan ketua Komisi VIII DPR akan melakukan peninjauan bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH 1445 H/2023 M, dan keputusan diharapkan pada tanggal 22 November 2023,” ungkapannya.

Legislator Lampung II, terkenal selogan perjuangan Wong cilik itu menekankan, komitmen Komisi VIII DPR RI dalam menangani isu biaya keberangkatan jemaah Indonesia ke Tanah Suci.

Baca juga : Dua Warga Ngadu ke DPRD, Gubernur DKI, Akibat Jalan Tak Kujung Buka.

Ia menyampaikan, pentingnya suatu kebijakan dengan memprioritaskan nilai kemampuan dan kesanggupan jemaah.

“Komisi VIII DPR RI akan berusaha agar biaya haji yang dibayar jemaah tahun depan tidak terlalu jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan hal yang sama, ia akan mengkaji usulan kemenag bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH 1445 H/2023 M. Jika tak ada halangan, hasil diskusi akan diputus pada tanggal 22 November 2023.

“Kami juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam menggunakan nilai manfaat dan mengedepankan kemampuan jemaah atau istitha’ah,” ungkap, Ace dalam keterangannya, Selasa 14/11/2023.

Kenaikan itu muncul dengan asumsi kurs dolar yang bisa saja naik di tahun depan sekitar Rp16.000. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah adalah sekitar Rp.4.266.

“Usulan BPIH tahun 2024 yang disampaikan Menteri Agama sebesar Rp105.095.033 akan kami dalami dan bahas di Komisi VIII DPR RI dalam Panitia Kerja (Panja) BPIH,” kata Ace.

“Ini juga akan dibahas proporsinya, yaitu berapa yang akan dibayar langsung jemaah atau Bipih dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, Kemenag telah mengusulkan BPIH tahun 2024 sebesar Rp.105.095.032,34 juta, naik Rp.15 juta dari tahun sebelumnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pegubin Bertemu dengan Para Petani Distrik Iwor

    Bupati Pegubin Bertemu dengan Para Petani Distrik Iwor

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Iwur,msinews.com-Bupati Kabupaten Penggunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana menggelar pertemuan dengan para Petani di wilayah Pegubin. Adapun peserta yang hadir terdiri dari para pertani  pisang, pinang, padi ladang, coklat, durian, singkong di distrik iwur sekaligus memberikan dana utk merangsang petani utk meningkatkan produktivitas sebagai ketahanan pangan daerah. Spei Yan berkesempatan membeli hasil bumi berupa […]

  • Pakar Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam Kasus Korupsi

    Pakar Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam Kasus Korupsi

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 351
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pakar hukum dari Universitas Khairun dan Universitas Halmahera, Hendra Karianga membantah tudingan Indonesia Audit Watch atau IAW terkait dugaan keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam perkara korupsi mantan Gubernur Maluku Utara. Ia menilai pernyataan tersebut tidak didukung bukti hukum dan berpotensi menyesatkan publik. Hendra menjelaskan perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara […]

  • Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

    Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri membeberkan besaran gaji pekerja asing khususnya China di pabrik smelter milik China yang berdiri di Indonesia. Faisal mengatakan bahwa besaran gaji antara tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja Indonesia jauh berbeda. Dia mengatakan besaran gaji tenaga kerja China jauh lebih tinggi […]

  • Pimpinan MPR RI Lakukan Kunjungan Silaturahmi Kebangsaan kepada Sidarto Danusubroto

    Pimpinan MPR RI Lakukan Kunjungan Silaturahmi Kebangsaan kepada Sidarto Danusubroto

    • calendar_month Selasa, 4 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pimpinan MPR RI menggelar  kunjungan Silaturahmi Kebangsaan kepada Ketua MPR RI Periode 2013-2014  Sidarto Danusubroto, di rumahnya kawasan Kemang Selatan ,Jakarta Selatan,Selasa (4/6/2024). Ia didampingi Wakil Pimpinan MPR Ahmad Basarah, Fadel Muhamad,dan Nur Hidayat Wahid. Adapun rombongan dipimpin oleh Ketua MPR RI H.DR. Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA didampingi Wakil Ketua Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid,dan Fadel Muhamad […]

  • Dukung BNN, Anggota DPR Hinca Panjaitan Ajak Kades Bersatu Usir Bandar Narkoba dari Kampung

    Dukung BNN, Anggota DPR Hinca Panjaitan Ajak Kades Bersatu Usir Bandar Narkoba dari Kampung

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews – Anggota DPR RI Komisi III Hinca Panjaitan mendukung startegi dan pendekatan intelijen BNN untuk memberantas peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Anggota DPR Komisi III Hinca Panjaitan saat rapat kerja dengan kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 5 Mei 2025. “Clear […]

  • Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

    Cak Imin Siap Hadir di KPK Besok Sebagai Saksi.

    • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Jadwal kedatangan Cak Imin besok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker pada tahun 2012 lalu. Cak Imin menyakinkan akan hadir di KPK, Kamis besok. Ia menyebut pemanggilan dirinya […]

expand_less