Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kemenag RI, Usul BPIH Naik Rp.105 Juta, DPR RI Minta Dievaluasi.

Kemenag RI, Usul BPIH Naik Rp.105 Juta, DPR RI Minta Dievaluasi.

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
  • visibility 191
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kemenag RI (Kementerian Agama) usulankan kenaikan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji, tahun 2024 sebesar Rp.105 juta per jemaah, DPR RI minta dievaluasi.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri meminta Kemenag menijau kembali usulan naiknya biaya haji dan fokus pada aspek keadilan, kemampuan umat Islam.

Baca juga : Elektabilitas Ganjar Pranowo Terpaut 11 Persen dari Prabowo Subianto

“Saya kira fokus utama soal kenaikan haji ini ada pada kemampuan para  jemaah. Kita berharap komisi VIII DPR akan mengevaluasi kembali dengan memperhatikan aspek keadilan, kemampuan masyarakat umat Islam,” kata legislator asal Lampung, I Komang, Kamis 17/11/2023.

Polutisi PDIP dapil Lampung II itu menagapinya pada situasi masyarakat Islam yang ada di dapilnya (provinsi lampung_red). Ia menilai, kemampuan finansial masyarakat provinsi Lampung ekonominya belum bisa memadai.

“Saya kira anggota, ketua komisi VIII DPR, pasti akan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan jemaah,. Apalagi saya tinjau masyarakat kita dilampung, tidak semua ekonominya memadai,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenag mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp.105.095.032,34 juta per jemaah, naik Rp.15 juta dari tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh asumsi kurs dolar yang mungkin naik sekitar Rp.16.000 dan nilai tukar SAR terhadap rupiah sekitar Rp.4.266.

I Komang Koheri, kembali Nyleg DPR RI No.7 partai Banteng itu menyatakan, usulan BPIH akan dibahas Komisi VIII DPR RI pada bulan ini.  Pembahasan melibatkan aspek proporsi pembayaran langsung oleh jemaah atau BPIH dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

‘Jadi anggota dan ketua Komisi VIII DPR akan melakukan peninjauan bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH 1445 H/2023 M, dan keputusan diharapkan pada tanggal 22 November 2023,” ungkapannya.

Legislator Lampung II, terkenal selogan perjuangan Wong cilik itu menekankan, komitmen Komisi VIII DPR RI dalam menangani isu biaya keberangkatan jemaah Indonesia ke Tanah Suci.

Baca juga : Dua Warga Ngadu ke DPRD, Gubernur DKI, Akibat Jalan Tak Kujung Buka.

Ia menyampaikan, pentingnya suatu kebijakan dengan memprioritaskan nilai kemampuan dan kesanggupan jemaah.

“Komisi VIII DPR RI akan berusaha agar biaya haji yang dibayar jemaah tahun depan tidak terlalu jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan hal yang sama, ia akan mengkaji usulan kemenag bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH 1445 H/2023 M. Jika tak ada halangan, hasil diskusi akan diputus pada tanggal 22 November 2023.

“Kami juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam menggunakan nilai manfaat dan mengedepankan kemampuan jemaah atau istitha’ah,” ungkap, Ace dalam keterangannya, Selasa 14/11/2023.

Kenaikan itu muncul dengan asumsi kurs dolar yang bisa saja naik di tahun depan sekitar Rp16.000. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah adalah sekitar Rp.4.266.

“Usulan BPIH tahun 2024 yang disampaikan Menteri Agama sebesar Rp105.095.033 akan kami dalami dan bahas di Komisi VIII DPR RI dalam Panitia Kerja (Panja) BPIH,” kata Ace.

“Ini juga akan dibahas proporsinya, yaitu berapa yang akan dibayar langsung jemaah atau Bipih dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, Kemenag telah mengusulkan BPIH tahun 2024 sebesar Rp.105.095.032,34 juta, naik Rp.15 juta dari tahun sebelumnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR : Perlunya De-eskalasi Konflik Iran-Israel Cegah Perang Lebih Melua

    DPR : Perlunya De-eskalasi Konflik Iran-Israel Cegah Perang Lebih Melua

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-De-eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memanas akibat serangan balasan Iran terhadap provokasi Israel yang sebelumnya membombardir Konsulat Besar Iran di Damaskus, Suriah. Dalam aksi balasannya, Iran meluncurkan ratusan pesawat nir-awak (drone) dan rudal balistik ke wilayah Israel. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan pihaknya menginginkan adanya […]

  • Alumni SMA Xaverius I Palembang’83 Kunjungi LPKA Kls 1

    Alumni SMA Xaverius I Palembang’83 Kunjungi LPKA Kls 1

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) mengutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan momentum peringatan pada tiap 23 Juli mengacuh pada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Lalu seperti apa peringatan HAN 2024 oleh Alumni Aswaja Bangau 60 SMA Xaverius 1 Angkatan 1983? Dalam peringatannya ke -40 pada 2024, Alumni […]

  • Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    Mensos Bekali Ribuan Pendamping PKH : Lawan Kemiskinan dengan Ilmu dan Data

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pesan yang menggugah dalam Pembekalan Nasional Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 2.000 pendamping dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan peran penting para pendamping PKH sebagai ujung tombak utama program kesejahteraan sosial. “Pendamping PKH adalah penjaga harapan […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus Bahas Korupsi, Formappi Pertanyakan Komitemen Komisi III DPR

    Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus Bahas Korupsi, Formappi Pertanyakan Komitemen Komisi III DPR

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Peneliti Formappi Lucius Karus mengaku tak heran jika Komisi III DPR dan Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan rapat tertutup untuk membahas soal isu korupsi. Terlebih, Kejagung saat ini menyidik kasus korupsi minyak di Pertaminan yang nilai korupsi fantastic hingga triliunan rupiah. “Saya kira menjadi wajar saja kalau publik mencurigai […]

  • Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    Raker dengan Komisi II DPR, KemenPANRB Bahas Akselerasi Kelanjutan Reformasi Birokrasi Berdampak

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian PANRB RI menyepakati Anggaran tahun 2025. Rapat tersebut untuk membahas Anggaran kelembagaan tersebut dan menyetuji ,serta mengusulkan penambahan besaran belanja Kementerian terkait. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa, anggaran tersebut akan digunakan […]

expand_less