Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Sidang Tahunan MPR, Jokowi Bicarakan Arahan Pak Lurah Hingga Hilirisasi Ekonomi 

Sidang Tahunan MPR, Jokowi Bicarakan Arahan Pak Lurah Hingga Hilirisasi Ekonomi 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
  • visibility 80
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Infomsi.News–Presiden Jokowi  menyampaikan tren di kalangan politisi dan parpol, ada arahan Pak Lurah, serta perekonomi Indonesia saat Sidang Tahunan MPR pada hari ini. Ia juga menyinggung suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres 2024.

“Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah? Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol,” bener Jokowi diatas mimbar pidato presiden di Senayan Jakarta, Rabu 16/8/2023.

“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” imbuhnya

Jokowi menyebut walau kampanye belum mulai, namun foto dirinya banyak dipasang dimana-mana.

“Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B, eh ada, ke Kabupaten C ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya ndak apa, boleh-boleh saja,” ujarnya

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan sejumlah hal terkait ekonomi Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur hingga hilirisasi. Dia merespons kritik dari beberapa kalangan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan pemerintahannya. Kritikus itu menilai rakyat Indonesia sekarang lebih memerlukan makanan ketimbang jalan tol.

“Rakyat kan makannya nasi, international trust tidak bisa dimakan. Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang,” kata Jokowi.

Jokowi tak mempersoalkan semua kritik itu. Justru ia malah senang dengan semua kritik yang diarahkan pada kebijakan pembangunan dilaksanakan pemerintahannya. Ia juga tak mau menghabiskan energi untuk merespons kritik tersebut. Pasalnya, itu bisa jadi tidak produktif.

“Ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu. Tapi enggak apa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton,” katanya.

Dalam pidatonya, Jokowi juga membahas hilirisasi. Ia menjelaskan Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber daya alamnya.

Menurutnya, memiliki kekayaan alam saja tidak cukup, negara juga harus mampu mengolahnya dengan memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Kita tidak boleh menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan,” tegas Jokowi.

“Saya ingin tegaskan bahwa Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya,” imbuhnya.

Jokowi menjelaskan hilirisasi yang diupayakan adalah hilirisasi yang berfokus pada transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Upaya ini diwujudkan dengan mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk merehabilitasi lahan pasca tambang, sebagai langkah tanggung jawab terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, hilirisasi tidak hanya akan terbatas pada komoditas mineral, tetapi juga komoditas non mineral seperti sawit, rumput laut, dan kelapa.

Jokowi menyebut dengan hilirisasi pendapatan per kapita RI bisa melesat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan perhitungannya dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita dapat mencapai Rp153 juta (US$10.900), dalam 15 tahun mencapai Rp217 juta (US$15.800), dan dalam 22 tahun mencapai Rp331 juta (US$25 ribu).

Angka itu melonjak dari pendapatan per kapita pada 2022 sebesar Rp71 juta.

Ke depan hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi non mineral seperti sawit, rumput laut, dan kelapa. Jokowi mengakui hilirisasi memang terasa pahit bagi eksportir bahan mentah, tetapi ia yakin kebijakan itu nantinya akan berbuah manis.

Ia memberi contoh dengan penyetopan ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel perlahan tumbuh pesat. Menurutnya, saat ini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

Ke depan, Jokowi yakin hilirisasi bisa memberikan banyak manfaat apalagi jika dilakukan pada komoditas lainnya.

“Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung soal pemerataan ekonomi yang dilakukan dengan pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar. Pembangunan dilakukan dengan dana desa yang mencapai Rp539 triliun dari 2015 hingga 2023.

Selan itu, ia juga memaparkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp3.212 triliun dari 2015 hingga 2023. Anggaran itu termasuk untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggaran itu juga untuk perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja. Anggaran diberikan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Namun, Jokowi menjelaskan SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Maka dari itu dibutuhkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” kata Jokowi.

Dia pun menyinggung soal fotonya yang dipakai sejumlah capres. Jokowi menegaskan tak punya andil dalam pertemuan capres-cawapres Pilpres 2024.

Selain itu, Jokowi juga menjawab caci maki sejumlah pihak terhadap dirinya. Dia mengaku tak masalah dengan sebutan tolol hingga Firaun yang disematkan ke dirinya.

Tak hanya itu, dia menyinggung keberlanjutan pembangunan. Jokowi ingin sosok presiden berikutnya meneruskan pembangunan agar Indonesia menjadi negara maju. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KSAD Dudung Abdurachman Akui Kinerja Mantap Prabowo di Menhan

    KSAD Dudung Abdurachman Akui Kinerja Mantap Prabowo di Menhan

    • calendar_month Senin, 15 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebuah wawancara dengan NGOPI, Dudung mengungkapkan bahwa ia mengenal Prabowo sejak Prabowo masih berpangkat letnan dua, dan bahkan menjadi Danyon 328 di Timor Timur. Lebih lanjut, Dudung menyoroti prestasi batalyon di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai yang terbaik […]

  • Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengakui DPR melakukan pembahasan revisi UU Pilkada untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hanya saja, Firman membantah revisi UU Pilkada untuk menganulir putusan MK. “Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya keputusan itu tidak boleh dianulir oleh undang-undang,” […]

  • Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menko PMK, Pratikno yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi di Sumatera disebabkan oleh cuaca dan akan dilakukan modifikasi cuaca. Firman menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memahami akar masalah dari bencana yang terjadi, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan akibat kebijakan pemerintah yang lemah. “Pemerintah seharusnya […]

  • Penuh Kesederhanaan, I Komang Batu Ibu dan Nenek-nenek Lanjut Usia di 3 Kabupaten Lampung

    Penuh Kesederhanaan, I Komang Batu Ibu dan Nenek-nenek Lanjut Usia di 3 Kabupaten Lampung

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta_Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Lampung 2, I Komang Koheri, menyalurkan ratusan paket sembako dan kursi roda kepada ibu-ibu lanjut usia ditiga lokasi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang “Ini merupakan hujut kerja nyata kita membantu ibu yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Karena kita sebagai wakil dari mereka sudah barang tentu […]

  • Sidang Praperadilan Karen Agustiawan

    Sidang Praperadilan Karen Agustiawan Ditunda, Buntut KPK Molor

    • calendar_month Rabu, 25 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sidang perdana praperadilan pemohon Karen Agustiawan dan termohon Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tertunda santu Minggu buntut lembaga antiraswah molor waktu. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan semula menjadwalkan Senin 16/10/2023 namun harus mebuat agenda kembali pada Rabu 25/10/2023. Sidang Praperadilan Karen, hari itu seharusnya mencakup pemeriksaan Surat Kuasa dan pembacaan permohonan oleh kuasa […]

  • Golkar Apresiasi Prabowo Anugerahi Presiden Soeharto Gelar Pahlawan Nasional

    Golkar Apresiasi Prabowo Anugerahi Presiden Soeharto Gelar Pahlawan Nasional

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang akan menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Firman menyebut, keputusan tersebut bukan hanya kabar menggembirakan bagi keluarga besar Partai Golkar, tetapi juga menjadi momentum penting […]

expand_less