Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Wagub Babel, Hellyana Mengamuk, Fungsi dan Perannya Dilemahkan Secara Sistematis

Wagub Babel, Hellyana Mengamuk, Fungsi dan Perannya Dilemahkan Secara Sistematis

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 126
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pangkalpinang,msinews.com–Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana mengamuk. Pasalnya, baru hitungan bulan setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur Babel berpasangan dengan Hidayat Arsani sebagai Gubernur periode 2025-2030, namun Hellyana mengaku fungsi dan perannya secara sistematis ‘‘dilemahkan”. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka,di Istana Negara,Kamis (17/4/2025).

“Terkait pelemahan sistematis terhadap fungsinya sebagai Wakil Gubernur. Bukan sekedar persoalan administrasi teknis atau SPPD, namun menyangkut substansi etika pemerintahan, komitmen politik, dan integritas kelembagaan daerah. Ini bukan hanya soal surat jalan. Ini soal eksistensi jabatan Wakil Gubernur sebagai bagian dari kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat,” kata Hellyana, dalam keterangan pers diterima awak media, Kamis (10/7/2025).

Hellyana menegaskan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, kepala daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai satu kesatuan kepemimpinan.

“Namun kenyataan yang saya hadapi sebaliknya: fungsi pengawasan, representasi, dan koordinasi yang semestinya dijalankan secara kolektif bersama Gubernur, justru dibatasi bahkan diabaikan oleh struktur pemerintahan di dalam Pemprov sendiri. Tak satupun undangan resmi, disposisi, atau dokumen koordinasi internal yang sampai ke meja saya. OPD enggan mendampingi, bahkan yang mendampingi saya dimutasi atau diperiksa. Ini pola pelemahan yang nyata,” sesalnya.

Selain itu, Hellyana juga menyinggung bahwa, saat mengikuti kontestasi pilkada, dirinya bersama Gubernur saat ini (Hidayat Arsani-Red), tampil sebagai satu pasangan calon dengan visi, misi, dan kontrak moral yang sama. Namun setelah dilantik, ekspektasi itu tercerai berai.

“Dulu kami kampanye bersama, tanda tangan visi-misi bersama. Tapi setelah dilantik, ruang gerak saya dibatasi, suara saya diabaikan, dan amanat konstitusi terhadap jabatan saya direndahkan,” ucapnya.

Wagub Hellyana menilai kondisi ini bukan hanya menyinggung dirinya secara pribadi, tetapi melukai rasa keadilan rakyat yang memberikan mandat kepada dua kepala daerah, bukan satu.

“Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada lagi surat atau nota dinas yang diteruskan ke Wakil Gubernur, Seluruh disposisi melewati jalur Sekda tanpa tembusan, Staf pendamping dan OPD yang aktif bersama Wakil Gubernur diperiksa, dimutasi, bahkan diberhentikan, fasilitas resmi dibatasi tanpa dasar hukum jelas,” kata Hellyana.

Ditegaskan, bahwa pengaduan ini bukan untuk menciptakan polemik, melainkan demi mengembalikan martabat sistem pemerintahan daerah agar tetap akuntabel, transparan, dan etis.

“Saya berharap DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan para pemangku kepentingan turut mengoreksi praktik ini. Kalau tak ada perubahan, maka jalur hukum terbuka untuk memastikan etika pemerintahan tidak jadi mainan kekuasaan sepihak,” ujarnya dengan nada kecewa.

Hellyana kembali menegaskan, Babel butuh harmoni, bukan dominasi.

“Babel butuh harmoni, bukan dominasi. Kita butuh sinergi, bukan subordinasi. Saya Wakil Gubernur yang dipilih rakyat. Dan saya tidak akan membiarkan jabatan ini diperlakukan sebagai simbol tanpa fungsi,”tutup Hellyana dalam keterangannya. **

Sumber ; Tim Komunikasi Wakil Gubernur Babel

Editor ; Tim Redaksi/Dominikus.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meski Capaian Baik di Triwulan I-2024, Belum Bisa Jamin Gambaran Ekonomi Hingga Akhir 2024

    Meski Capaian Baik di Triwulan I-2024, Belum Bisa Jamin Gambaran Ekonomi Hingga Akhir 2024

    • calendar_month Sabtu, 11 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2024 sudah baik sebagai modal awal. Sebelumnya, BPS RI telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen. Meski begitu Anis mengingatkan hal tersebut masih terlalu dini untuk memprediksi kondisi tersebut akan menjadi gambaran ekonomi hingga akhir tahun 2024. Demikian kata Wakil Ketua Badan […]

  • Dipertimbangkan, Bareskrim Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan Paji Gumilang

    Dipertimbangkan, Bareskrim Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan Paji Gumilang

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menolak pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka penistaan agama sekaligus pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang (PG). “Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro […]

  • Masyarakat Laporkan Masalah Pembayaran

    Kemnaker Terima 1.187 Kasus Laporkan Masalah Pembayaran THR, dari Masyarakat.

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 1.187 kasus terkait masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tanggal 4 April hingga pukul 15.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Haiyani Rumondang, kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta Minggu 7/4/2024. Menurut Haiyani, jumlah pengaduan yang tercatat tersebut […]

  • TKN Prabowo-Gibran

    TKN Prabowo-Gibran Minta Polri Independen, Buntut Kasus Roy Suryo

    • calendar_month Jumat, 5 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, meminta kepolisian untuk menangani secara independen kasus dugaan penyebaran hoaks yang melibatkan eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. “Dalam hal ini, biarkan saja Polri bergerak secara independen mengusut kasus ini,” kata Dedek usai launching buku Politik Gemoy: Keberpihakan Pemuda pada Prabowo Gibran […]

  • KPK Sebut Andhi Parmono Kerjasama Bisnis Keuntungan Fee

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) M Yusuf Barusman mengenai dugaan bisnis bersama dengan Andhi Pramono. Andhi yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ada dugaan kerjasama bisnis dan adanya keuntungan fee yang diterima tersangka […]

  • Ganjar Pranowo

    Ganjar Pranowo, Anjurkan Penggunaan Hak Angket dalam Menyikapi Situasi Pemilu 2024

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan pandangannya terkait situasi Pemilu 2024 dengan sikap yang sederhana dan serius. Dalam konferensi pers di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat lalu, Ganjar menekankan pentingnya penggunaan hak angket sebagai langkah terbaik saat ini. Baca juga : Apa itu Hak Angket DPR RI? Ini Hal Penting Wajib […]

expand_less