Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
  • visibility 237
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, bahwa Pertalite merupakan jenis BBM penugasan yang biaya kompensasinya diambil dari APBN secara terbatas.

Fraksi PKS minta BPH Migas agar cermat dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan tersebut. Pasalnya, pertalite adalah BBM yang disubsidi dari anggaran negara.

“Jangan sampai dengan membuka peluang itu secara langsung akan meningkatkan titik-titik potensial kebocoran BBM bersubsidi tersebut,” ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya, Senin (1/4/2024).

“Pertalite adalah BBM yang disubsidi dari anggaran negara. Jangan sampai dengan membuka peluang itu secara langsung akan meningkatkan titik-titik potensial kebocoran BBM bersubsidi tersebut,” tegasnya.

Karena itu, Mulyanto mengingatkan tujuan dibolehkan Pertashop menjual pertalite ini, semata-mata untuk memudahkan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan BBM murah. Karena itu, pengawasan oleh BPH Migas harus ketat dan transparan. Jangan sampai niat baik ini malah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengoplos pertalite menjadi pertamax.

“Harus diakui sampai saat ini pemerintah masih belum mampu menertibkan penjualan BBM bersubsidi di kios-kios kecil tidak resmi termasuk kios Pertamini. Apalagi kalau titik-titik penjualan BBM bersubsidi ini diperluas kepada Pertashop. Seberapa mampu Pertamina dan BPH Migas mengawasi ini? Sehingga dapat diyakini bahwa peluang bagi kebocoran BBM bersubsidi tersebut dapat dikendalikan,” kata dia.

Mulyono  menilai kasus pengoplosan pertalite dengan menambah pewarna menjadi pertamax yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan membuktikan masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU yang ada. ⁠Sebagaimana diberitakan media massa, pengoplosan diketahui terjadi di empat SPBU di sekitar Jabodetabek yang melibatkan pengelola SPBU selama beberapa tahun.

“Bisa dibayangkan bila pertalite bersama pertamax dijual di Pertashop maka beban pengawasan BBM bersubsidi Pertamina dan BPH Migas akan semakin berat,” tegas Mul,

Untuk diketahui Pertamina membuka kemungkinan untuk para pemilik Pertashop menjual BBM subsidi jenis pertalite.

Kebijakan ini dirancang untuk pengelola Pertashop di luar Pulau Jawa. Saat ini, Pertashop hanya diperbolehkan menjual minyak jenis pertamax dan dexlite.

Kini Pertamina bersama dengan BPH Migas tengah melakukan kajian terhadap peluang pemberian izin penjualan pertalite kepada Pertashop.** dmi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Perkuat Kolaborasi untuk Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Kemensos Perkuat Kolaborasi untuk Berantas Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico bersama Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun Anggaran 2025. Rakor yang diselenggarakan di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Selasa (7/1/2025) tersebut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang berada di bawah naungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal […]

  • Ribuan Orang Tunggu Paus Fransiskus di Pinggir Jalanan Jakarta

    Ribuan Orang Tunggu Paus Fransiskus di Pinggir Jalanan Jakarta

    • calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta  msinews.com– Ribuan orang di berbagai jalan di Jakarta menunggu Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia menuju Papua Nugini, Jumat (6/9/2024). Mereka menunggu di pinggir jalan yang akan dilalui Paus Fransiskus setelah meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Merdeka Timur. Di sepanjang Jalan Sudirman misalnya, orang-orang dari pagi telah menunggu pemimpin umat Katolik sedunia tersebut. […]

  • Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AII

    Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AII

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dalam paparannya pada Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4/2025), Wamenaker menyampaikan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan. “Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang […]

  • Pentingnya Rencana Detail Tata Ruang Bagi Pembangunan Daerah

    Pentingnya Rencana Detail Tata Ruang Bagi Pembangunan Daerah

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 1Komentar

    Makassar,msinews.com– Tim Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Sulawesi Selatan dalam rangka mengevaluasi implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah tersebut. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Kamran Muchtar Podomi, mengatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) itu sangatlah penting bagi tatakelola pembangunan sebuah daerah. Dikatakan bahwa, RDTR sebagai […]

  • Kejar Target 100 Persen, Wamendagri Dorong Pemda Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

    Kejar Target 100 Persen, Wamendagri Dorong Pemda Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

      Msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat kepemilikan akta kelahiran sebagai fondasi pemenuhan hak identitas anak. Langkah tersebut diperlukan untuk mengejar target cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional sebesar 100 persen pada 2026, dari capaian saat ini yang telah berada di atas 96 persen. Kepemilikan akta kelahiran […]

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Otonomi Daerah Berbasis Penciptaan Nilai

    Wamendagri Bima Arya Dorong Otonomi Daerah Berbasis Penciptaan Nilai

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 364
    • 0Komentar

    BOGOR,MSINEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong transformasi penyelenggaraan otonomi daerah yang berorientasi pada penciptaan nilai dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia […]

expand_less