Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini dan Feature » Ahok : Banyak Omong dan Marah-Marah,Manfaatnya Apa? 

Ahok : Banyak Omong dan Marah-Marah,Manfaatnya Apa? 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
  • visibility 149
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

By : Inas N . Zubi

AHOK gembar gembor membongkar borok Pertamina, tapi borok apa yang dibongkar oleh Ahok?

Ternyata, hanya utang Pertamina yang ia soroti, dan tidak lebih dari itu. Ketika Pertamina berencana melakukan pinjaman, persetujuan dari Komisaris Utama (Komut) yang saat itu dijabat oleh Ahok sangatlah penting.

Lalu, mengapa pinjaman tersebut tetap disetujui oleh Ahok?

Dalam pernyataannya, Ahok juga menyebutkan keinginannya untuk mengaudit proyek-proyek kilang Pertamina. Namun, tampaknya ia tidak memahami jabatan-nya bahwa sebagai Komut, ia juga dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit di Pertamina.

Seandainya Ahok memahami sepenuhnya tanggung jawab dan wewenangnya sebagai Komut, maka tidak perlu banyak omon-omon; sebaiknya ia langsung melaksanakan tugas yang diembannya dengan serius.

Maka, dengan begitu, langkah-langkah yang diambil akan lebih jelas dan terarah, sehingga kasus manipulasi yang terjadi di Patra Niaga yang sedang viral sekarang ini, dapat dihindari, karena terjadi pada saat dia menjabat sebagai Komut.

Sebagai Komisaris Utama (Komut) dan mantan Komut, Ahok seharusnya tidak perlu mendiskreditkan Pertamina di hadapan publik, mengingat ia menerima gaji sangat besar dari Pertamina.

Pada masa jabatannya, seharusnya ia fokus pada pembenahan internal di Pertamina.

Jika ia memiliki data dan fakta yang jelas mengenai adanya penyimpangan, langkah yang tepat adalah melaporkannya kepada KPK, bukan kepada media.

Pendekatan ini akan lebih konstruktif dan dapat membantu menjaga integritas serta reputasi perusahaan. Dengan demikian, upaya perbaikan yang dilakukan akan lebih efektif dan berdampak positif bagi Pertamina dan masyarakat luas.**

*)Inas N. Zubir adalah mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Partai Hanura.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ciptakan Pemilu Damai, Pengamat Politik Unpad: Penyelenggara Harus Tegas

    Ciptakan Pemilu Damai, Pengamat Politik Unpad: Penyelenggara Harus Tegas

    • calendar_month Jumat, 1 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP bersikap tegas demi menjaga marwah lembaganya. Selain itu, penyelenggara pemilu juga diminta tidak justru menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan karena tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon. Baca juga ; Tri Risma Sebut […]

  • Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), meminta Kementerian Luar Negeri untuk proaktif mencari tahu terhadap kondisi Warga Negara Indonesia yang berada di Taiwan, baik itu keberadaannya, identifikasi namanya, hingga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, WNI di Taiwan dapat segera mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Jika perlu dievakuasi […]

  • Klarifikasi Sri Mulyani

    Sri Mulyani Minta Kementerian Blokir Anggaran Senilai Rp 50,14 Triliun

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian dan lembaga untuk memblokir anggaran mereka pada tahun ini melalui mekanisme automatic adjustment sebesar Rp 50,14 triliun. Pemberitahuan mengenai automatic adjustment ini telah disampaikan oleh Sri Mulyani sejak 29 Desember 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dilangsir dari halaman tempo, tidak semua program […]

  • Harta Kekayaan Anggota DPR Satori Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Harta Kekayaan Anggota DPR Satori Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota DPR Satori dari Fraksi Partai Nasdem yang tersandung kasus dugaan korupsi dana CSR BI OJK, kini duduk dikursi parlemen Komisi VIII bidang agama. Seperti diketahui Satori sebelumnya menjabat di DPR Komisi XI periode 2019-2024 meski kini ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI–OJK, ia masih menjabat […]

  • Mobil Terbang “Semakin Dekat”, Bagaimana Mengatur Lalu Lintasnya?

    Mobil Terbang “Semakin Dekat”, Bagaimana Mengatur Lalu Lintasnya?

    • calendar_month Senin, 4 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Transportasi kian mengalami kemajuan pesat di era berkembangkan dan canggihnya teknologi. Berbagai pihak termasuk para ilmuwan,teknokrat terus mengembangkan produk transportasi salah satunya kendaraan Mobil Terbang atau pesawat entah itu awak terbatas atau tanpa awak/penumpang dan kargo. Adapun,upaya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Sumber BBC menyebut bahwa era mobil terbang tampaknya kian dekat, […]

  • Menko Polhukam Tak Setujui RUU MK: Alasan, Tindakan Lanjutan

    Menko Polhukam Tak Setujui RUU MK: Alasan, Tindakan Lanjutan

    • calendar_month Senin, 4 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan bahwa pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kendala yang diutarakan adalah keberatan terhadap aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun dan batasan usia pensiun maksimal 70 tahun. “Kami belum menyetujui, secara teknis prosedural belum ada […]

expand_less