Jakarta, msinews.com – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP bersikap tegas demi menjaga marwah lembaganya.
Selain itu, penyelenggara pemilu juga diminta tidak justru menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan karena tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon.
Baca juga ; Tri Risma Sebut Pentingnya Jaminan Sosial Perlindung Masyarakat
“Ini dimulai dari Bawaslu sendiri, saya ambil contoh, konsep soal kampanye itu sudah berubah, kita tahu bahwa orang sudah memasang APK, yaitu kampanye, bukan lagi sosialisasi, tapi sekarang namanya sosialisasi belum masuk kampanye. Karena disitu belum ada nomor urut, belum ada kata coblos nomor urut sekian, dan segala macam,” kata Idil Akbar dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema .’Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian’ digelar atas kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis (30/11/2023).
Akibat kurang tegas, akhirnya memunculkan tanda tanya di masyarakat, bahwa ini bentuk kampanye terselubung, tetapi Bawaslu menyatakan tidak ada kampanye terselubung.
“Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya sudah mulai membangun sebuah konflik tersendiri, sebuah konteks kedamaian sendiri di dalam masyarakat,” ujar Idil.
Idil menguraikan, bahwa dari kecaman atas sikap Bawaslu itu, juga memunculkan tuduhan di masyarakat bahwa Bawaslu hanya sebatas lembaga Watch Dogs. Hanya menjadi penjaga saja, tetapi tidak melakukan aksi, gerakan nyata yang mampu meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.
Baca juga : Oknum Warga dan Pemkab Monokwari Diduga Serobot Lahan 115 Hektar.
“Ini dimulai dari Bawaslu sendiri, saya ambil contoh, konsep soal kampanye itu sudah berubah, kita tahu bahwa orang sudah memasang APK, yaitu kampanye, bukan lagi sosialisasi, tapi sekarang namanya sosialisasi belum masuk kampanye. Karena disitu belum ada nomor urut, belum ada kata coblos nomor urut sekian, dan segala macam,” tutup Idil. (Dom)
