Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sentil Pidato Prabowo, Saadiah: Jangan Cuma Bicara Keberhasilan, Rakyat Belum Merasakan

Sentil Pidato Prabowo, Saadiah: Jangan Cuma Bicara Keberhasilan, Rakyat Belum Merasakan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
  • visibility 369
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih banyak menyoroti capaian dan arah kebijakan pemerintah, sementara keresahan masyarakat serta ketimpangan pembangunan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah.

Saadiah menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari capaian yang disampaikan dari pusat, tetapi harus dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat, termasuk masyarakat di Maluku.

“Pidato Presiden tentu kita apresiasi, terutama berbagai capaian dan arah kebijakan yang disampaikan,” kata Saadiah dalam keterangan persnya, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Saadiah mengatakan pemerintah tetap perlu melihat persoalan secara lebih utuh karena masih banyak tantangan yang belum terselesaikan.

Saadiah Uluputty

Menurutnya, capaian pemerintah harus diuji melalui akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

“Tetapi kita juga harus melihat secara lebih utuh bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Ia menilai ukuran paling penting dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat. Apakah masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin kecil,” tanya Saadiah.

Politisi PKS ini secara khusus menyoroti kondisi Maluku yang memiliki karakter sebagai daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang berbeda dari wilayah daratan.

Buat dia, pembangunan di Maluku tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam karena kebutuhan konektivitas antarpulau menjadi persoalan mendasar.

“Maluku adalah daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang sangat besar. Karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama antara wilayah daratan dan kepulauan,” terangnya.

Dijelaskan Saadiah, konektivitas antarpulau harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional. Tanpa konektivitas yang memadai, pemerataan akses dan pelayanan publik di wilayah kepulauan akan sulit diwujudkan.

“Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional,” jelasnya.

“Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan,” tambahnya.

Lanjut Saadiah, perdebatan mengenai gaya penyampaian pidato, apakah menggunakan teks atau improvisasi, bukan persoalan utama. Yang jauh lebih penting adalah substansi pidato dan kemampuan pemerintah merealisasikan komitmen yang disampaikan kepada masyarakat.

“Apakah pidato disampaikan secara textbook atau dengan improvisasi, bagi saya bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah substansinya dan bagaimana komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” bebernya.

Saadiah menegaskan apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak berarti DPR maupun masyarakat harus berhenti bersikap kritis. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar narasi keberhasilan pemerintah sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat hanya mendengar berbagai narasi keberhasilan pemerintah tanpa merasakan perubahan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, tetapi belum merasakan perubahan secara nyata,” ujarnya.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku itu menekankan keberhasilan pembangunan nasional harus dapat dirasakan secara merata dari pusat hingga daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.

“Keberhasilan pembangunan Indonesia harus bisa dirasakan dari pusat sampai ke daerah, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah terluar,” harapnya.

Karena itu, Saadiah meminta pemerintah memastikan kehadiran negara tidak berhenti pada narasi politik dan pidato kenegaraan.

“Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam pidato, tetapi melalui kebijakan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Saadiah.,**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkes Diingatkan, Cegah Masuknya Covid-19 Varian Baru dari Singapura

    Kemenkes Diingatkan, Cegah Masuknya Covid-19 Varian Baru dari Singapura

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Kesehatan diingatkan kembali untuk melakukan pencegahan terhadap an a man masuknya Covid-19 Varian Batu Dari Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beserta segenap jajaran Kemenkes. Beberapa agenda Raker tersebut di antaranya membahas penanganan penyakit menular hingga […]

  • Tom Lembong Dapat Abolisi dari Presiden, Hasto Kristiyanto Bebas Melalui Amnesti

    Tom Lembong Dapat Abolisi dari Presiden, Hasto Kristiyanto Bebas Melalui Amnesti

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait kasus izin impor gula. Selain itu, amnesti juga diberikan kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan 1.115 terpidana lainnya, termasuk dalam kasus suap terhadap anggota KPU. Keputusan tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia […]

  • DPR: Program MBG Bentuk Nyata Pemerintah Perangi Permasalahan Gizi

    DPR: Program MBG Bentuk Nyata Pemerintah Perangi Permasalahan Gizi

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. “Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menjadikan gizi sebagai prioritas nasional,” kata Tubagus Haerul Jaman saat kegiatan sosialisasi […]

  • GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Yogyakarta-Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI DIY , melakukan kegiatan reses dengan tema “Tata Ruang”. Forum yang berlangsung di Ruang Serbaguna lt. 1 DPD RI DIY, rapat ini merupakan inisiasi GKR Hemas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam kesempatan itu, GKR Hemas menyoroti masalah terkait […]

  • Soal Proses Hukuman Mati Ferdy Sambo Batal, Ini Kata Megawati

    Soal Proses Hukuman Mati Ferdy Sambo Batal, Ini Kata Megawati

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti Mahkamah Agung (MA) yang mengubah hukuman mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. “Tapi ada juga jenderal, makanya aku nyentil itu Pak Sambo, kok anak buah sendiri dibunuh? Udah gitu saya mikir gini… hukum Indonesia ini hukum apa […]

  • Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan

    Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci kemampuan sebuah negara untuk bertahan. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan […]

expand_less