Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

PT PLN Diingatkan Waspadai Ancaman Teror EMP Bombs

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
  • visibility 252
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- PT. PLN dihimbau untuk mulai mewaspadai dengan ancaman teror cyber attack EMP Bombs (Electromagnetic Pulse Bombs) yang telah terjadi di beberapa negara. Melihat begitu vitalnya Listrik bagi kehidupan bangsa ini, Ia pun meminta PT PLN untuk mulai merencanakan antisipasi terhadap ancaman teror ini kedepannya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty.

“Saya enggak tahu apakah PLN ini sudah berpikir ke arah sana atau tidak yang kita sebut dengan teror cyber attack daripada EMP Bombs. Bom itu kita tahu itu terjadi di Iran (mengakibatkan) blackout-nya Ukraina sampai Georgia, Inggris. Nah saya juga enggak tahu apa yang terjadi bulan Agustus yang dulu apakah itu memang benar-benar malfunction? Apakah kita lagi dites dengan EMPBbomb ini Pak Dirut?,” Evita pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Dirut PT. PLN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/04/2024).

Untuk diketahui, EMP Bombs menggunakan gelombang radio intensitas tinggi yang dipancarkan dari ledakan nuklir di atmosfer bagian atas yang dapat mengacak elektronika dan mampu mematikan sumber listrik daerah yang terdampak. Sejumlah negara pun seperti Korea Selatan telah melakukan antisipasi dengan membangun proteksi ‘EMP shield’. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun mengimbau agar PT. PLN bersama dengan Lembaga terkait seperti BIN dan BSSN untuk mulai merencanakan antisipasi terhadap ancaman EMP Bombs ini.

“Ia meminta agar tidak menganggap remeh ancaman EMP Bombs tersebut. Pemerintah bersama dengan PT. PLN perlu melakukan rencana antisipasi.”

“Bayangkan Pak Dirut, dengan matinya (listrik) pada bulan Agustus itu kita lumpuh, jaringan telepon semuanya mati sampai kepada radar-radar pengaman dari TNI dan semuanya mati. Kalau ada pesawat landing pada waktu itu juga nggak ketauan itu. Nah apa nih antisipasinya? Apakah sudah dipikirkan untuk tower-tower tersebut menggunakan energi surya? Sehingga ketika terjadi black out itu tidak terjadi yang namanya kelumpuhan jaringan komunikasi kita yang lain,” terangnya.

Hal tersebut, mengingat pentingnya tenaga Listrik ini dan bahaya ancaman besar EMP Bombs ini, Ia pun meminta agar tidak menganggap remeh ancaman EMP Bombs tersebut. Pemerintah bersama dengan PT. PLN perlu melakukan rencana antisipasi.

“Saya cuman berharap Pak Dirut jangan kita anggap remeh deh mengenai hal ini karena itulah ancaman yang akan kita hadapi ke depan suka nggak suka rencana itu akan kita hadapi ke depan. Saya rasa kita sudah harus memikirkan hal-hal yang lebih dari itu tersebut yang memang merupakan ancaman dari daripada kita ke depannya,” tandasnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamat, Rahayu Saraswati Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Komisaris PT. Victoria Care Indonesia, Tbk

    Selamat, Rahayu Saraswati Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Komisaris PT. Victoria Care Indonesia, Tbk

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Komisi VII DPR. RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya ditunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi Wakil Komisaris Utama PT. Victoria Care, Tbk (VIVI). Perusahaan itu merupakan perseroan manufaktur dan distribusi barang konsumsi bidang kosmetik dan perawatan diri. Adapun, penunjukan Rahayu berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut dilakukan melalui […]

  • Tak Kenal Libur Lebaran, Kemensos  Kebut Pendirian Sekolah Rakyat

    Tak Kenal Libur Lebaran, Kemensos  Kebut Pendirian Sekolah Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    MSINESWS.COM,Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat pendirian Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan awal Juli 2025 sudah dapat berjalan. Bahkan di tengah suasana libur lebaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta seluruh jajaran Kemensos tetap bekerja maksimal guna menuntaskan seluruh persiapan pendirian Sekolah Rakyat, salah satunya dengan menggelar rapat secara daring. “Manfaatkan betul di […]

  • Anak-anak Korban Gempa Diajari Mitigasi Bencana dengan Kearifan Lokal

    Anak-anak Korban Gempa Diajari Mitigasi Bencana dengan Kearifan Lokal

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com-Lamun aya gempa, dijaga mastakana (Jika ada gempa, lindungi kepalanya). Lamun aya gempa, nyumput ka kolong meja. (Jika ada gempa, bersembunyi ke bawah meja),” kata Rehan (11), salah satu penyintas gempa Bandung saat berada di tenda serbaguna Kementerian Sosial, Jumat (20/09/2024) siang. Saat itu, Rehan dan tiga anak lainnya memberanikan diri maju ke depan untuk […]

  • Kedepan Ditilang Polisi Tak Perlu Tunjukan SIM, Ketua Komisi II DPR: Cukup Scan Wajah

    Kedepan Ditilang Polisi Tak Perlu Tunjukan SIM, Ketua Komisi II DPR: Cukup Scan Wajah

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta – Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi akses utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integrasi layanan ini mencakup Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, hingga swasta. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri dan Pimpinan DPD RI membahas Perubahan RUU Tentang Administrasi Kependudukan, di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (16/11). […]

  • Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Terdapat 2.498 Penyelenggara Negara Tingkat DPR Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Berikut informasi tentang penyelenggara negara tingkat Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total penyelenggara negara bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, atau BUMD sudah melaporkan harya kekayaannya ke LHKPN KPK dengan total 404.761, sementara […]

  • Cegah Varian Covid-19 dari Singapua, Komisi IX : Pemerintah Perlu Tingkatkan Surveilans

    Cegah Varian Covid-19 dari Singapua, Komisi IX : Pemerintah Perlu Tingkatkan Surveilans

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah didesak menyiapkan menyiapkan pengawasan dalam bentuk pencatatan data penyakit menular. Langkah ini diperlukan mengingat belakangan ini tersiar kabar bahwa diperkirakan jumlah infeksi varian Covid-19 di Singapura per Minggu tanggal 5 hingga 11 Mei naik menjadi 25.900, dibandingkan pada minggu sebelumnya yang berjumlah 13.700 kasus.“ Ada atau tidaknya Covid-19, pemerintah harus siap siaga apapun penyakitnya dengan […]

expand_less