Jakarta – Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto meminta agar jasa pelayanan pengurusan administrasi pertanahan bisa lebih dipermudah.
Layanan yang disindir Hadi yakni informasi pertanahan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), hak tanggungan, roya, pengecekan sertipikat, dan peralihan hak.
“Saya juga minta agar pelayanan kepada masyarakat ini dipermudah, dan masyarakat di Bekasi menerima pelayanan dengan suasana yang sejuk, nyaman, pegawainya juga murah senyum,” kata Hadi dalam rilisnya Humas BPN, Kamis 14/9/2023.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN Sambut Wisuda SPPN Bisa Gapai Impian
“Kita harus melayani masyarakat, harus dengan senyum ikhlas. Apabila masyarakat juga tidak puas dengan layanan Kantah Kabupaten Bekasi silakan berikan nomor telepon 0811-1068-0000, layanan melalui WhatsApp itu langsung saya baca,” imbuhnya
Ditempat sama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya menyampaikan terkait kantor pelayanan yang baru. Ia menyebut pembagunan tersebut sudah merencanakan hari awal hingga kini selesai.
“Pembangunan loket ini berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder ada beberapa dari pemerintah daerah juga, sehingga akhirnya loket modern yang kita bangun bisa terwujud. Mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua,” kata Rudi
Pada momen peresmian tersebut, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas Kantah Kabupaten Bekasi. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan hibah berupa tanah seluas 10.000 meter persegi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Ini sebagai wujud apresiasi kita juga karena memang Kabupaten Bekasi ini PAD (Pendapatan Asli Daerah, red)-nya dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red), sehingga kalau ATR/BPN kerjanya optimal dampaknya PAD juga optimal,” kata Dani.
Baca Juga : BSKDN dan Praja IPDN Makasar Inovasi Isu Kebijakan Politik
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan bantuan kendaraan untuk mendukung mobilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memberikan bantuan berupa mobil operasional, sebagian di tahun 2024. Tentunya untuk menunjang layanan mobilitas ke daerah-daerah, ke desa-desa. Karena, luasnya Kabupaten Bekasi itu lebih luas dari DKI Jakarta. Jarak tempuh perjalanan ini membutuhkan sarana mobilitas yang kuat,” bebernya.
Hanya sekedar diketahui turut hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantah Kabupaten Bekasi serta beberapa Kepala Kantah se-Jawa Barat; dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bekasi. (ror)
