BNPB Dorong Aksi Merespons Peringatan Dini Sebelum Dampak Bencana Terjadi

JAKARTA – Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) menjadi salah satu kunci untuk memastikan sistem peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bertindak sebelum dampak bencana terjadi.

Pesan tersebut mengemuka dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8).

Mengusung tema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam memperkuat implementasi AMPD di Indonesia. Kegiatan mempertemukan kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut membahas bagaimana Impact-Based Forecast (IBF) dapat diterjemahkan menjadi peringatan yang relevan, keputusan yang tepat, dan tindakan nyata untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.

Kegiatan diawali dengan paparan kunci Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dengan topik “Prakiraan Berbasis Dampak (Impact-Based Forecast) sebagai Landasan Aksi Merespons Peringatan Dini.”

Pendekatan Impact-Based Forecast menempatkan informasi prakiraan bukan hanya untuk menjawab apa kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga memahami dampak yang mungkin ditimbulkan, siapa yang berisiko, wilayah yang perlu bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam pengembangan IBF, BMKG menekankan pentingnya menghasilkan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan ini mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, hadir sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan.”

Dalam paparannya, ditekankan bahwa rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, peringatan, pengambilan keputusan, hingga tindakan.

“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.”

Pesan tersebut menjadi penting karena efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengubah informasi menjadi tindakan yang dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.

Salah satu ilustrasi yang digunakan dalam pembahasan menunjukkan hubungan temporal antara jumlah korban jiwa dan jumlah penduduk yang mengungsi (displacement). Kurva memperlihatkan bahwa peningkatan korban terjadi lebih dahulu dan berlangsung tajam, sementara peningkatan jumlah pengungsi dalam skala besar baru terjadi beberapa hari kemudian.

Pola tersebut menunjukkan adanya response latency, yaitu jeda antara meningkatnya dampak bencana dan munculnya respons masyarakat dalam skala besar. Dengan kata lain, perpindahan atau pengungsian dalam jumlah besar baru terjadi ketika dampak telah berkembang secara signifikan.

Kondisi ini menggambarkan pola respons yang cenderung reaktif, yaitu masyarakat bergerak setelah dampak dirasakan. Padahal, dalam sistem peringatan dini yang efektif, waktu tersebut seharusnya digunakan untuk melakukan tindakan antisipatif.

“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban”, kata Muhari.

Artinya, puncak evakuasi idealnya terjadi sebelum puncak korban dan dampak, bukan setelahnya. Semakin awal masyarakat yang berada di wilayah berisiko dapat dipindahkan ke tempat aman, semakin besar peluang untuk mencegah jatuhnya korban.

Dalam konteks tersebut, tujuan AMPD bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengungsi, tetapi memastikan evakuasi dilakukan sebelum masyarakat menjadi korban. Evakuasi merupakan tindakan antisipatif, sedangkan pengungsian yang terjadi setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian. Karena itu, keberhasilan peringatan dini tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat peringatan dikeluarkan, tetapi dari seberapa cepat peringatan tersebut menghasilkan tindakan sebelum dampak terjadi.

*Memperkuat Kolaborasi Multipihak*

Implementasi AMPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak ada satu institusi yang dapat menjalankan seluruh rantai peringatan dini secara sendiri. BMKG berperan dalam menyediakan informasi prakiraan dan peringatan, sementara BNPB bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di lapangan.

Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Early Warnings for All (EW4All) dengan memperkuat keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan aksi dini.
Melalui kolaborasi multipihak, AMPD diharapkan berkembang dari sekadar mekanisme penyampaian peringatan menjadi ekosistem aksi dini yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami risiko, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memiliki kapasitas untuk bertindak.

Kegiatan “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” merupakan salah satu agenda strategis dalam Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian EDRR 2026. Forum ini diharapkan menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, mudah dipahami, dan berorientasi pada aksi.**