Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR Kritik Bank BI Terkait Pengunaan QRIS, Jadi Sarana Judi Online

DPR Kritik Bank BI Terkait Pengunaan QRIS, Jadi Sarana Judi Online

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
  • visibility 229
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, msinews.com – Komisi XI DPR langkah mitigasi Bank BI menerapkan tindakan tegas terkait pengelolaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Aplikasi disalahgunakan sebagai metode deposit dengan memasukkan dana ke akun judi online oleh oknum tertentu.

“Yang pertama, langkah (BI) menutup barcode QRIS yang dimiliki dari merchant-merchant yang selama ini menjadi member (oknum penyalahguna QRIS untuk judi online) dan kemudian mengkoordinasikan dengan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia,” kata Kamrussamad pada awak media, Minggu 8/10/2023.

“Kemudian untuk penutupan rekeningnya karena harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) maka harus dikoordinasikan dengan OJK dan APH,” sambungnya.

Baca Juga : Pemimpin Muda Akan Muncul di Maluku Barat Daya, Ini Ulasannya.

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, akan terus mengawasi sejauh mana efektivitas langkah mitigasi Bank BI dan sejauh mana OJK, APH bisa menindaklanjuti penutupan rekening.

Selain OJK dan APH, ia menilai tentang proses hukum ketika penggunaan QRIS mengunakannya untuk bertransaksi dalam judi online.

“Efektivitasnya akan terus kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tinggal kita awasi terus supaya efektivitasnya bisa terwujud,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta memaparkan BI sesuai kewenangannya akan mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk menghentikan kerjasama dan layanan dengan merchant QRIS.

Ia menyebut memfasilitasi atau melakukan kegiatan perjudian serta membekukan QRIS milik merchant tersebut.

Selain itu, BI juga menginstruksikan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai pengelola National Merchant Repository QRIS.

Menurutnya QRIS segera menghapus pendaftaran merchant yang teridentifikasi memfasilitasi atau melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan informasi dari PJP terkait.

“BI sesuai kewenangannya juga akan melakukan tindak lanjut pengawasan, termasuk pengenaan sanksi, terhadap PJP yang terbukti tidak memenuhi ketentuan di bidang sistem pembayaran,” kata Hendra.

Baca Juga : Kasus Wafat Acuan Kontroversi, MSPI Menduga Tersangka Diloloskan

Sekedar diketahui hadir dalam kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulsel, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara (Fraksi PPP), Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea (Fraksi PDI-Perjuangan), Bahtra (Fraksi Partai Gerindra) dan Hidayatullah (Fraksi PKS).

TAK hanya DPR Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK OJK Agusman, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi-Maluku-Papua Darwisman dan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Subianto Disarankan ,Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol Karena Antisipasi Abuse of Power

    Prabowo Subianto Disarankan ,Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol Karena Antisipasi Abuse of Power

    • calendar_month Sabtu, 19 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memilih sosok Jaksa Agung yang terafiliasi dengan partai politik, dan namanya diajukan oleh elite partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Karena hal tersebut untuk menjaga independensi dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi […]

  • Lestari Moerdijat : Hari Raya Idul Fitri u Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    Lestari Moerdijat : Hari Raya Idul Fitri u Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    • calendar_month Rabu, 2 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta– Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Fitri 1446 H untuk perokoh  persatuan setiap anak bangsa sebagai modal untuk menjawab berbagai tantangan demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa datang. “Di tengah beragam tantangan yang ada, momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun ini […]

  • Soal Kabasarnas: Terkuak Ramai-ramai TNI Gruduk KPK , Teryata Ini Alasannya:

    Soal Kabasarnas: Terkuak Ramai-ramai TNI Gruduk KPK , Teryata Ini Alasannya:

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko mengakui bahwa TNI tidak terima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan dua prajurit aktif, termasuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Agung menegaskan, penetapan tersangka terhadap prajurit TNI bukanlah ranah KPK. Hal tersebut Agung sampaikan dalam […]

  • Kepala BGN Sudaryono Ungkap Dampak MBG: Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen!

    Kepala BGN Sudaryono Ungkap Dampak MBG: Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen!

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 486
    • 0Komentar

    Aceh — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga mendorong peningkatan konsumsi protein dan membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menilai bahwa konsumsi protein anak mengalami peningkatan seiring pelaksanaan MBG. “Konsumsi protein itu kemudian dengan MBG ini konsumsi […]

  • APBN Tertekan, Irma Suryani Kritik Rencana Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah

    APBN Tertekan, Irma Suryani Kritik Rencana Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan rencana pemerintah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Irma mempertanyakan sumber anggaran yang […]

  • Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

    Wamendagri Wiyagus: Penanganan TB Tak Hanya Jadi Tanggung Jawab Sektor Kesehatan

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 508
    • 0Komentar

    CIAMIS,MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, hingga perekonomian secara lebih luas. “Kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas, bidangnya urusan pemerintahan di bidang kesehatan, karena ini […]

expand_less