Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

Kabupaten Badung Perlu Jadi ‘Role Model’ Nasional

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
  • visibility 59
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Badung,msineews.com– Capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung, Bali, perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

Pertumbuhan itu baik kebijakan, layanan maupun inovasi terobosan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian ATR/BPN, Badung.

Menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan yang memudahkan kepengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut.

“Badung ini spesial karena ini salah satu Kota/Kabupaten yang PAD (Pendapatan Asli Daerah,red)-nya tertinggi di Indonesia, dan itu berefek pada kinerja dari Kantah Kabupaten Badung. Tadi target zona bersih dan tidak ada korupsinya tercapai, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Ted) lengkapnya tercapai, dan terbaru (ada program) sertifikat elektronik. Dengan kriteria yang jelas, bahan tadi di elektronik pelayanan tertinggi kedua setelah Banyuwangi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kantah Kabupaten Badung telah menggunakan aplikasi instan yang di dalamnya terdapat fitur “TRIDATU”.

“Adapun, aplikasi tersebut dapat menampilkan petainformasi memuat data Bidang Tanah termasuk pula informasi Nilai Bidang Tanah, Data Pajak Bumi dan Bangunan, serta data Tata Ruang. Maka, aplikasi Informasi ini selain dapat dilihat pada layar informasi yang ada di Loket Layanan Kantah Kabupaten Badung, juga dapat diunduh pada Playstore dengan gawai yang berbasis Android.” kata nya.

Lebih Mardani. menilai Kantah Kabupaten Badung memiliki prestasi yang diatas rata-rata.

“Daerah daerah yang kuat adatnya kadang-kadang punya catatan dalam administrasi pertanahan, karena ikatan warisnya ataupun sistem warisnya berbeda. Di Badung mereka memiliki inovasi bahkan untuk waris mereka tidak perlu dua tahap, tinggal satu tahap prosesnya. Buat saya itu suatu kemajuan yang memudahkan,” imbuh Politisi Fraksi PKS tersebut.

UNtuk diketahui, berdasarkan rekapitulasi data terkait penerbitan sertifikat elektronik yang diambil dalam paparan rapat, sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, Kantah Kab.

“Kini, Badung telah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 8.005 sertifikat. Karena itu, Mardani berharap inovasi yang dilakukan Kantah Kab. Badung dapat menjadi role model bagi daerah lainnya”. ** Tim/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Pembunuh Acua, MPSI Menduga 3 Tersangka Diloloskan

    Kasus Pembunuh Acua, MPSI Menduga 3 Tersangka Diloloskan

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

        Jakarta, MSINews.com – Kasus pembunuhan warga Jakarta Utara (Jakut) Herdi Sibolga atau Acuan. tahun 2018 lalu masih menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan terkait penanganannya oleh aparat kepolisian. “Ditkrimum Polda Metro Jaya, didugaan melepaskan tiga tersangka pembunuh almarhum Herdi Sibolga atau Acuan. Hilangnya nyawa acuan akibat ditembak […]

  • Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    Gawat! Over Kapasitas Lapas Capai 90 Persen, Perlu Penanganan Serius

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI pada kunjungan kerja ke lapas-lapas beberapa waktu lalu menemukan masalah over kapasitas hampir terjadi di semua daerah dan belum mendapatkan penanganan serius. Hal itu diungkapkan Komite I DPD RI pada rapat kerja dengan Kemenkumham RI membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan. “Kami memandang, implementasi UU Pemasyarakatan di daerah […]

  • Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja,dengan memanggil Kapolda NTT,Kajati NTT,dan APPA, Kamis (22/5/2025). RDP dan RDPU dipimpin langung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. RPD kali ini […]

  • Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet MP Ke-3, Erick Thohir Jadi Menpora

    Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet MP Ke-3, Erick Thohir Jadi Menpora

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Untuk ketiga kalinya Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet merah putih, semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024 atau selama 11 bulan menjabat sebagai Kepala Negara RI untuk masa jabatan 2024-2029. Reshuffle Kabinet pertama dilakukan pada 19 Februari 2025. Adapun, Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) […]

  • BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

    BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati […]

  • Bawaslu Sulsel Selidiki Dugaan Bagi-bagi Uang oleh Calek DPR

    Bawaslu Sulsel Selidiki Dugaan Bagi-bagi Uang oleh Calek DPR

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Makasar, MSINws.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap dugaan tindak pidana pemilu terkait pembagian uang oleh Syarifuddin Daeng Punna, calon legislatif DPR RI dari Dapil Sulsel I yang berasal dari Partai Demokrat. Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Dat⁹a, dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah, mengungkapkan bahwa laporan tersebut sudah diterima Bawaslu Sulsel pada […]

expand_less