Gelar FGD , DPD RI ; Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
- visibility 149
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MSINEWS.COM-Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Daerah. Demikian tema yang diangkat Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI dalam acara Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu pekan ini di Jakarta.
Focus Group Discussion ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Fadhila Maulida (INDEF), Nailul Huda (CELIOS), dan Henny Navilah (Kementerian Koperasi dan UKM). Diskusi dipandu oleh Yeni Prasetyo dari Sekretariat Jenderal DPD RI.
Kepala Puskadaran Sri Sundari menekankan bahwa koperasi merupakan perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta menjadi sarana strategis dalam memperkuat perekonomian berbasis kebersamaan dan keadilan sosial.
“Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi unit usaha, tetapi juga gerakan sosial-ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. DPD RI berkomitmen untuk mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkeadilan,”kata Sri Sundari.
Adapun, FGD membahas berbagai aspek penting dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dikatakan bahwa, program ini menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan guna memperpendek rantai pasok, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Fadhila Maulida dari INDEF menyoroti pentingnya transformasi koperasi dari sekadar formalitas menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas keuangan, serta digitalisasi koperasi. Sementara itu, Nailul Huda dari CELIOS mengingatkan potensi risiko moral hazard dan tumpang tindih dengan BUMDes apabila pengelolaan tidak diawasi secara ketat.
“Pendekatan bottom-up dan penguatan kapasitas manajerial menjadi kunci agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan hanya proyek administratif,” imbuh Huda.
Sementara itu, Henny Navilah menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi daerah.
”Melalui kegiatan ini, DPD RI berupaya menjembatani pandangan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat guna memperkuat kebijakan koperasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil diskusi akan menjadi bahan rekomendasi bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.” ujar Henny Navilah.
Editor ; Tim Redaksi/dom.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar