Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Musibah di Lokasi Peledakan Amunisi Kadaluarsa di Garut, 13 Orang Meninggal Dunia

Musibah di Lokasi Peledakan Amunisi Kadaluarsa di Garut, 13 Orang Meninggal Dunia

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
  • visibility 221
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Garut, msinews.com — Telah terjadi musibah di lokasi peledakan amunisi tidak layak pakai (apkir) milik TNI Angkatan Darat, tepatnya di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025). Insiden ini terjadi saat berlangsungnya kegiatan pemusnahan amunisi apkir oleh Gupusmu III Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) dalam program rutin tahun 2025.

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 13 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan personel TNI AD, sementara sembilan lainnya adalah warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Lahan yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan tersebut merupakan aset milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut yang selama ini secara rutin dipergunakan untuk kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh instansi militer.

Pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya anggota TNI dan korban dari kalangan warga sipil dalam peristiwa ini. Saat ini, proses investigasi tengah dilakukan oleh tim gabungan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya musibah. Selama proses investigasi berlangsung, seluruh kegiatan akan tetap mengacu pada prosedur keamanan yang ketat guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Seluruh jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut, untuk proses identifikasi dan otopsi sesuai prosedur medis yang berlaku. (Biro Infohan Setjen Kemhan) .**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Willem Johanes Wetik Jabat Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur 2023-2028

    Willem Johanes Wetik Jabat Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur 2023-2028

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2023-2028 kini dijabat Willem Johanes Wetik. Penetapan pimpinan baru Bawaslu Kota Jakarta Timur ini melalui rapat pleno perdana yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jakarta Timur, Senin kemarin (21/8/2023). Terkait keterpilihannya tersebut, William Wetik saat ditanya awak media, Rabu (23/8/2033) berharap segenap jajaran Bawaslu Jakarta Timur mohon […]

  • Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menanggapi pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan menyoroti besaran anggaran sektor pangan yang disebutkan Presiden. Dalam acara diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/8/2025), Riyono menyampaikan bahwa sektor pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun untuk tahun 2026. […]

  • Korupsi Sebagai Alat Persekusi Politik

    Korupsi Sebagai Alat Persekusi Politik

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Oleh : Made Supriatma SALAH SATU penasehat Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 kemarin adalah Tom Lembong. Ia memberi masukan dalam bidang ekonomi. Tom Lembong pernah menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Perdagangan di periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Tuduhan yang dikenakan kepada Tom Lembong sangat serius. Dia dituduh memberikan ijin impor gula sebanyak […]

  •  Dana Bantuan Bencana Sumatra Cair,  Aceh Utara Dapat Rp328,456 Miliar

     Dana Bantuan Bencana Sumatra Cair,  Aceh Utara Dapat Rp328,456 Miliar

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Mensos  Saifullah Yusuf  mengatakan, bantuan dana bencana alam Sumatra sudah cair dan siap disalurkan melalui PT Pos kepada masyarakat yang berhak menerima.  Mensos menegaskan, pencairan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Ia meminta proses penyaluran tidak berhenti pada pencairan anggaran, tetapi bantuan harus segera diterima masyarakat. “Setelah dananya cair, yang […]

  • Komnas HAM ; Januari-Juni 2024 Terdapat 41 Kasus Kekerasan di Tanah Papua

    Komnas HAM ; Januari-Juni 2024 Terdapat 41 Kasus Kekerasan di Tanah Papua

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

     Jayapura,msinews.com– Sepanjang semester pertama atau pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024 terdapat 41 kasus kekerasn di Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Senin pekan lalu. Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat bahwa sejak semester pertama dari 1 Januari hingga 1 Juni 2024 telah terjadi kasus […]

  • Novel Baswedan

    Ketua KPK Sampaikan Alasan Beda Kejagung Terkait Usut Kasus Ditahun Politik

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan alasan sikap KPK yang berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus ditahun-tahun politik mulai dari capres, cawapres, Calon Gebernur dan Kepala daerah. Firli mengungkap bahwa penegakan hukum tetap konsisten meski saat ini banyak para pejabat kepentingan ikut dalam konstruksi di 2024 mendatang. “Tentu hak politik itu silakan berjalan, […]

expand_less