Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Dua Jam Krusial, BGN Perkuat Pengawasan SPPG

Dua Jam Krusial, BGN Perkuat Pengawasan SPPG

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 46 menit yang lalu
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pelaksanaan apel rutin harian sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam era MBG 2.0.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kehadiran dan kesiapan personel SPPG, khususnya Kepala SPPG dan Pengawas Gizi, pada waktu-waktu krusial dalam penyelenggaraan program.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny menjelaskan, melalui apel harian, BGN memastikan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG berjalan optimal, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

“Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaligus meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan,” Kata Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Tysa juga menuturkan, apel rutin ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dengan melibatkan pejabat BGN di tingkat pusat serta perwakilan dari seluruh SPPG di Indonesia.

“Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing. PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian,” ungkap Tysa.

Selain memastikan kesiapan dan kehadiran personel di lapangan, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa apel harian juga berfungsi sebagai forum koordinasi dan evaluasi. Melalui forum tersebut, setiap SPPG dapat menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, kendala operasional, serta berbagai permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

“Ini adalah upaya kita dalam memperketat pengawasan proses produksi MBG, utamanya dalam menekan kasus dalam hal keamanan pangan,” ungkap Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.

Sudaryono menjelaskan, terdapat dua rentang waktu krusial yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan operasional SPPG. Pertama, pukul 02.00–08.00 waktu setempat, yakni periode pelaksanaan proses produksi hingga distribusi makanan. Kedua, pukul 17.00–19.30 waktu setempat, yaitu waktu penerimaan dan pemeriksaan bahan baku serta pencatatan sisa makanan.

Pada kedua rentang waktu tersebut, kehadiran Kepala SPPG dan Pengawas Gizi menjadi penting untuk memastikan seluruh relawan dan petugas menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai ketentuan. Pengawasan secara langsung diharapkan dapat memastikan setiap tahapan operasional berlangsung tertib, terpantau, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa apel harian juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan pelaksana program di daerah. Melalui koordinasi rutin, berbagai informasi dan perkembangan dari lapangan dapat disampaikan secara cepat dan terstruktur sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Forum ini menjadi wadah yang baik untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi secara update dari setiap wilayah ke pusat,” tegas Mas Dar.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi penerapan standar operasional di seluruh dapur SPPG. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar setiap SPPG di Indonesia dapat menyelenggarakan Program MBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan apel harian ini, BGN berharap pengawasan operasional SPPG semakin optimal, koordinasi antara pusat dan daerah semakin kuat, serta kualitas penyelenggaraan Program MBG terus meningkat. Dengan demikian, seluruh tahapan penyelenggaraan program dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan, khususnya dalam menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    Dari 139 TAP MPR sejak 1960, Ada 104 Sudah Dicabut, Sisanya Masih Berlaku

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Martin Hutabarat di Jakarta,Rabu (17/9/2025). Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa,banyaknya ketetapan MPR (TAP MPR) yang hingga kini belum ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Ia pun mengingatkan, TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum keberlakuan sejumlah ketetapan, harus segera diimplementasikan agar tidak […]

  • Skandal Korupsi

    Empat Pejabat Maluku Utara Diterbangkan ke Jakarta buntut OTT

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Dugaan Empat pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara diterbangkan ke Jakarta setelah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin sore, 18 Desember 2023. Menurut informasi yang berhasil dihimpun awak media, keempat pejabat tersebut menggunakan maskapai penerbangan Garuda dengan kode penerbangan GA 649. Mereka adalah Imran Yakub, Kepala […]

  • PPSU

    PPSU Satukan Langkah dalam Kerja Bakti Bersama di Gereja GKPO Imanuel Kalisari

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Kalisari, MSINews.com – Hari Rabu kemarin menjadi momentum bersejarah ketika Brigade Infanteri 1 Jayasakti bersama Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan Gereja GKPO Imanuel. Tindakan ini dilakukan untuk meringankan beban warga jemaat dan mempererat hubungan baik antara Prajurit Jaya Sakti dengan masyarakat sekitar. Kolonel Inf Dwison Evianto, Danbrigif 1 […]

  • Sebanyak 350 Peserta Program Magang di Parlemen 2024 Antusias Jalani Simulasi

    Sebanyak 350 Peserta Program Magang di Parlemen 2024 Antusias Jalani Simulasi

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sedikitnya 350 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia mejalankan program magang di Rumah Rakyat DPR RI tahun 2024,Jakarta,Senin (13/5/2024). Adapun, Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka “Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 secara resmi melaksanakan agenda simulasi persidangan. Sebelum dimulainya simulasi, acara diawali dengan ‘Kuliah Umum’ yang disampaikan secara eksklusif […]

  • Pimpinan Komisi VIII DPR RI Dukung Aturan Tegas dan Blokir Konten LGBT di Media Sosial

    Pimpinan Komisi VIII DPR RI Dukung Aturan Tegas dan Blokir Konten LGBT di Media Sosial

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 264
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.CO-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan respons positif dan dukungan penuh terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku dan pengkampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Menurut Singgih, praktek mengampanyekan prilaku homoseksual atau LGBT dapat dijerat hukuman pidana jika […]

  • Status Tarif Pajak

    Status Tarif Pajak, PHRI Bali Iginkan Spa Tak Masuk Pajak Hiburan 40% Ditunda  

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Badung, MSINews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali terus memperjuangkan status spa/mandi uap agar tidak termasuk dalam kategori hiburan, meskipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan penundaan penerapan pajak sebesar 40-75 persen pada Rabu (17/1). Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, menyatakan meskipun terdapat penundaan untuk […]

expand_less