Jakarta, MSINews.com – Dugaan Empat pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara diterbangkan ke Jakarta setelah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin sore, 18 Desember 2023.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun awak media, keempat pejabat tersebut menggunakan maskapai penerbangan Garuda dengan kode penerbangan GA 649. Mereka adalah Imran Yakub, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud); Daud Ismail, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); serta Ridwan Arsan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), dan salah satu kepala seksi di PUPR.
Baca Juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang Praperadilan Lawan Firli Bahuri
KPK mengawal ketat keempat pejabat ini, yang sebelumnya ditangkap pada Senin malam dan dititipkan di penjara Mako Brimob Akehuda.
Samsuddin A Kadir, Sekretaris Daerah Maluku Utara, membenarkan bahwa KPK menangkap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun, ia mengaku tidak mengetahui kasus apa yang sedang diselidiki oleh KPK.
“Iya, saya dengar itu, tapi saya tidak tahu kasusnya apa,” ujar Samsuddin A Kadir kepada wartawan pada Selasa, 19 Desember 2023.
Sebelumnya, Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK, mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara terkait dengan kasus dugaan korupsi jual-beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa.
Beberapa pejabat telah ditangkap di dua lokasi di Jakarta dan Maluku Utara.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa KPK telah berhasil menangkap sekitar 15 orang, termasuk Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
“Sejauh ini, sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate. Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta,” kata Ali Fikri kepada awak media Selasa, 19/12/2023.
Ali menambahkan tim penyidik KPK masih melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap.
“Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” ujarnya.
Skandal korupsi ini menjadi sorotan utama dan menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masyarakat dan pihak berwenang menantikan pengungkapan lebih lanjut dari KPK mengenai perkembangan kasus ini.
