Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan di Wilayah Prioritas Pascabencana

Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan di Wilayah Prioritas Pascabencana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

 

Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal.

 

Ia menyampaikan dari 52 kabupaten terdampak, 38 diantaranya sudah normal dan 3 diantaranya berstatus mendekati normal. Sementara masih terdaapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yang memerlukan atensi khusus.

 

“Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan,” kata Tito.

 

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

 

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

 

“Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai,” kata Tito.

 

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah. Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

 

“Personil sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik,” kata Tito.

 

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya , yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

 

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudyaan Praktikno; Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

 

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Panggil Rektor UBL Soal Kasus Korupsi Andi Pramono

    KPK Panggil Rektor UBL Soal Kasus Korupsi Andi Pramono

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Bebera saksi kembali dipanggil dan diperiksa tim penyidik KPK atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan mantan Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono. Penyidik memanggil salah satu saksi dari Universitas Bandar Lampung (UBL) M. Yusuf S. Barusman. “Hari ini bertempat di gedung Merah Putih, KPK tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri […]

  • Wacana Papua Timur Jadi Green Energi, Pemuda Tokoh Utama

    Wacana Papua Timur Jadi Green Energi, Pemuda Tokoh Utama

    • calendar_month Jumat, 10 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Staf Khusus Bupati Kabupaten (Kab) Pegunungan Bintang (Pegubin) Gabriel Goa menyampaikan wacana pembentukan Papua Timur sebagai langkah strategis, energi yang berkelanjutan. Ia menyebut pemuda Pegubibn menjadi tokoh utama dalam mengujudkan visi Bupati Speiyan Bidana untuk menjadikan Provinsi Papua Timur. Gabriel mengatakan, pegunungan Bintang (Pegubin) yang meliputi daerah otonomi baru, memiliki potensi besar […]

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Komisi II: Bawaslu Tidak Boleh Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Komisi II: Bawaslu Tidak Boleh Tebang Pilih

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA – Praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu. Mohammad Toha mengatakan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 […]

  • Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta-Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446H/2025 M jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Sabtu (29/3/2025). “Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025,” ujar Menag […]

  • Puan Maharani Klaim, DPR Selesaikan 14 RUU Bersama Pemerintah

    Puan Maharani Klaim, DPR Selesaikan 14 RUU Bersama Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim capaian kinerja pembentukan undang-undang pada tahun pertama masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Hingga saat ini, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang (RUU). “Hingga saat ini, DPR RI bersama dengan Pemerintan telah menyelesaikan pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang (RUU). Dengan rincian Komisi I menyelesaikan […]

  • Sekjen Kemendagri Ajak Kepala Desa Dukung Program Prioritas Pemerintah

    Sekjen Kemendagri Ajak Kepala Desa Dukung Program Prioritas Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak seluruh kepala desa di Indonesia untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Tomsi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2025 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, […]

expand_less