Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, Satori dan Heri Gunawan.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama ST dan HG, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin 1 September 2025.

Heri Gunawan memenuhi panggilan pemeriksaan dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.53 WIB, sementera Satori mangkir. Ketidakhadiran Satori dipertegas jubir KPK.

“Tidak hadir mas,” ucap Budi dengan singkat.

Kedua tersangka dalam perkara penyaluran CSR BI-OJK- Satori dan Heri Gunawan bermula pengaduan dari masyarakat dan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau (PPATK).

KPK kemudian melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024 lalu.

Terkait kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan akan mendalami sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI 2019-2024 sebagaimana keterangan Satori.

Bahwa sebagian besar diduga menerima dana program sosial.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pihaknya mengungkap kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK ini, atas berdasarkan keterangan dari pengakuan tersangka yakni Anggota DPR Satori Fraksi Partai Nasdem.

“Terhadap Anggota Komisi XI yang lainnya tentu akan dilakukan sebuah pendalaman,” kata Setyo kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.

Setyo menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi CSR BI-OJK pihak KPK sendiri tidak ingin berspekulasi mengenai informasi sejumlah Anggota DPR Komisi XI diduga menerima dana program sosial tersebut.

Dikatakan Setyo, untuk saat ini tim penyidik KPK lebih fokus menangani perkara tersebut, sebagaimana KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK, yakni Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra.

“Kita tidak akan keluar dari bukti yang sudah didapatkan penyidik,” kata Setyo.

Dalam perkara ini, Satori diduga menerima dana CSR BI-OJK total Rp 12,5 miliar. Dengan rincian sebesar Rp 6,3 miliar dari BI, Rp 5,14 miliar dari OJK serta Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

Satori juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan pribadinya. Dari deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan.

Sementara, Heri Gunawan secara keseluruhan menerima dana bantuan sebesar Rp 15,86 miliar. Adapun rinciannya Rp 6,26 miliar dari BI, Rp 7,64 miliar dari OJK serta Rp 1,94 miliar dari mitra Komisi XI lainnya.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolri Temui Keluarga Driver Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Pasca Demo

    Kapolri Temui Keluarga Driver Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Pasca Demo

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepala Kepolidsian Redpublik Indonesia (Kapolri),Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendatangi RSCM dan menemui keluarga driver ojol bernama adalah Affan Kurniawan pada demo di depan Gedung DPR,Kamis (28/8/2025). Dilansir dari potongan video pemilik instagram erdiansyah1112,Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi keluarga korban pengemudi ojek online yang meninggal terlindas mobil rantis Brimob memberikan keterangan di Rumah […]

  • Danau Tondano Menjerit! TNI dan Warga Bersatu Padu Gasak Eceng Gondok

    Danau Tondano Menjerit! TNI dan Warga Bersatu Padu Gasak Eceng Gondok

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Danau Tondano, permata alam Sulawesi Utara, kini terancam oleh invasi eceng gondok yang tak terbendung. Danau yang dulu jernih dan memesona ini seolah ‘menjerit’ meminta pertolongan. Menanggapi hal ini, ratusan prajurit TNI bersama warga setempat bahu-membahu melakukan aksi pembersihan besar-besaran. Dipimpin langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal TNI Suhardi, aksi ini menjadi bukti nyata semangat […]

  • Catat, Besok 10 Desember Komnas Perempuan Gelar Acara Ini

    Catat, Besok 10 Desember Komnas Perempuan Gelar Acara Ini

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendefinisikan femisida sebagai “pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik”. Hingga saat ini data terkait kasus pembunuhan belum terpilah […]

  • Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    Politisi PKS Ini Sebut, Maluku Tak Bisa Disamakan dengan Jawa dan Sulawesi

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9). Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program […]

  • Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    Terkait Perkara Penipuan, Dirut PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon Divonis Satu Tahun Penjara

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau PN Jakut menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon, Zaghlul Wahab, terkait perkara penipuan. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaghlul Wahab selaku Direktur Utama PT Rumah Sakit Bhakti Utama Cirebon terbukti turut serta melakukan penipuan terhadap Muhammad Ariq yang merupakan pedagang beras […]

  • Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

    Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta-Anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti proses izin investasi di Indonesia yang berbelit butuh waktu hingga molor 1-2 tahun dikeluhkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka keluhan Presiden Prabowo soal proses izin investasi di Indonesia yang molor hingga 1–2 tahun bukan tanpa alasan. Di tengah kemudahan berbisnis yang […]

expand_less