Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sidang Parlemen Dunia di Swis, Israel Diminta Hentikan Genosida di Palestina

Sidang Parlemen Dunia di Swis, Israel Diminta Hentikan Genosida di Palestina

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 25 Mar 2024
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, mengatakan, tindakan barbar Israel yang terus menerus menggempur sejumlah fasilitas umum dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil telah mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Perusakan fasilitas umum seperti rumah sakit, kamp pengungsian, dan membunuh masyarakat sipil yang tengah menanti bantuan kemanusiaan di tengah bulan Ramadean adalah tindakan biadab yang tak hanya melanggar hukum internasional, namun juga mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan.”kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis pada Minggu (24/3/2024).

Lanjutnya,bahwa DPR RI tak tinggal diam dan terus menyerukan secara tegas agar Israel menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan menghentikan berbagai serangan terhadap masyarakat tak berdosa di Palestina.

“Indonesia tak akan berhenti menyuarakan dukungan di dunia internasional pada Palestina hingga Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.” tegasnya.

Pada sidang parlemen dunia bertajuk the 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23-28 Maret 2024 dan dihadiri dari 96 parlemen dari berbagai negara seluruh dunia.

Oleh karena itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk secara tegas tindakan Israel yang terus menerus menyerang masyarakat sipil, utamanya para pengungsi yang mayoritasnya adalah anak-anak, wanita, dan lansia di tengah bulan Ramadhan.

Dalam kesempatan ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa DPR RI terus mendorong agar diplomasi parlemen dapat berkontribusi secara konkret dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.

“Tindakan Israel yang telah jelas-jelas mencederai Hukum Humaniter Internasional dengan menargetkan rumah sakit, petugas medis, dan pasien yang seharusnya dilindungi dan tidak menjadi target serangan menunjukkan bahwa dunia sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Di satu sisi, kita lihat negara-negara besar berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, namun mereka tetap memberi dukungan senjata dan finansial kepada Israel. Kepada negara-negara yang selama ini mendukung Israel, berhentilah menerapkan standar ganda,” tegas Fadli Zon.

“Kepada negara-negara yang selama ini mendukung Israel, berhentilah menerapkan standar ganda!” kata dia.

Usulan resolusi yang diajukan DPR RI ini mendapatkan dukungan parlemen negara dunia yang hadir, khususnya dalam forum parlemen negara-negara Islam yang tergabung dalam Parliamentary Union of OIC Member States(PUIC) serta Asian Parliamentary Assembly (APA).

Untuk itu, DPR terus  mengajukan usulan resolusi terkait Palestina, sebagaimana dilakukan pada Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, dan IPU ke-146 di Manama, Bahrain, serta sidang-sidang IPU sebelumnya. Hal ini merupakan wujud komitmen nyata DPR RI dalam mendukung Palestina dan menggalang dukungan dunia internasional melalui forum parlemen dunia, untuk bersama-sama mendesak Israel agar menghentikan berbagai tindakan barbar dan penjajahannya di tanah Palestina.** dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Babinsa Sota Dampingi Penyerahan Bantuan Kemensos, Pastikan Tepat Sasaran

    Babinsa Sota Dampingi Penyerahan Bantuan Kemensos, Pastikan Tepat Sasaran

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-BABINSA adalah ujung tombak TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas di wilayah teritorial korbannya. Sebagai Bintara Pembina Desa,maka Babinsa memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan, pengamanan, dan pembinaan terhadap masyarakat di desa atau kelurahan. Menjalin kerja sama  dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur keamanan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kehadiran TNI tidak hanya […]

  • KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    KPU Segera “Audit” Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres dan Parpol pada Pemilu 2024, Paslon Ini Terbanyak

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Republik Indonesia mengumumkan akan segera malakukan audit laporan dana kampanye paslon dan partai politik pada Pemilu 2024, Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) maupun partai politik. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik . Adapun dana kampanye peserta pemilu bakal diaudit […]

  • Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

    Mengejutkan! Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja, Begini Tanggapan KPK

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta_Mantan Politisi PDIP Harun Masiku dalam kasus suap yang selama ini menjadi buronan KPK telah dikabarkan bahwa keberadaannya ada di Negara Kamboja. Seperti diketahui, Harun Masiku menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander […]

  • Pembebasan Pilot Phillip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPM, Libatkan Uskup Jayapura dan Sejumlah Tokoh, Ini Syaratnya

    Pembebasan Pilot Phillip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPM, Libatkan Uskup Jayapura dan Sejumlah Tokoh, Ini Syaratnya

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jayapura,msinews.com-OPM merilis berita tentang proses pembebasan pilot asal Selandia Baru Captain Phillip Mark Mehrtens yang oleh Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). Melalui siaran pers tertulis tersebut bahwa nama Uskup Dioses Jayapura Mgr Dr Yanuarius Theofilus Matopai You masuk dalam proposal proses pembebasan pilot tersebut . Sebagaimana diketahui, […]

  • KH Alamudin di Mata Kiai Maman: Rendah Hati dan Humanis

    KH Alamudin di Mata Kiai Maman: Rendah Hati dan Humanis

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Duka menyelimuti parlemen dan keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hari ini, Selasa (6/5), KH Alamudin Dimyati Rois, Anggota DPR RI sekaligus tokoh muda NU, wafat setelah beberapa hari lalu terlibat dalam insiden kecelakaan tragis di Pemalang, Jawa Tengah. Kepergian mendadak sosok yang akrab disapa Gus Alam itu mengejutkan banyak pihak, termasuk sahabat […]

  • BNPB: Pemulihan Belum Tuntas, Empat Daerah di Aceh Masih Tanggap Darurat

    BNPB: Pemulihan Belum Tuntas, Empat Daerah di Aceh Masih Tanggap Darurat

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Msinews.com – Empat kabupaten di Provinsi Aceh masih memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Perpanjangan tersebut dilakukan karena proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut belum sepenuhnya rampung. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa dari total 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh. Masih ada empat daerah yang mempertahankan status tanggap […]

expand_less