Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Ace Hasan Tinjau Bencana Puting Beliung di Kabupaten Bandung

Ace Hasan Tinjau Bencana Puting Beliung di Kabupaten Bandung

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandung,msinews.com-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meninjau bencana puting beliung di Kabupaten Bandung,Jawa Barat,Kami (14/3/2024).

Kegiatan ini setelah kejadian bencana alam angin puting beliung yang melanda Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Sehingga Komisi VIII DPR RI ingin memastikan sejauh mana penyelesaian pendataan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Termasuk, di antaranya memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan cepat tersalurkan.

“Kami tadi meminta kepada BPBD beserta dengan dinas sosial, untuk segera menyampaikan data-data tersebut, untuk kemudian diberikan bantuan bagi rumah-rumah yang terdampak (bencana). Karena kita tahu bahwa masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut, terutama untuk bagaimana pemulihan dari rumah-rumah yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat disaat sekarang bulan ramadan ini, jadi tentu kami mendesak kepada Pemkab dan BNPB untuk segera mencairkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan akibat dampak dari puting beliung tersebut,” kata Ace Hasan.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa, bencana alam angin puting beliung yang melanda Kabupaten Bandung terpusat di daerah Kecamatan Rancaekek, Nagreg, Cicalengka, Kertasari dan sekitarnya.

Sebelumnya, ia pun memaparkan, setelah musibah ini terjadi dirinya telah melakukan kunjungan personal untuk meninjau lokasi kejadian, sekaligus juga berkoodinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga Pemerintah Daerah. Hal itu guna melakukan pendataan rumah dan fasilitas publik lainnya yang terdampak.

Adapun, bencana alam angin puting beliung yang melanda Kabupaten Bandung terpusat di daerah Kecamatan Rancaekek, Nagreg, Cicalengka, Kertasari dan sekitarnya.

Selain bencana alam angin puting beliung yang terjadi beberapa minggu lalu di Kabupaten Bandung, bencana lain seperti banjir pun ditemukan telah terjadi di daerah Dayeuh Kolot dan juga Baleendah.

“Masih dirasakan ada bencana banjir terutama di Baleendah dan Dayeuh Kolot. Jadi, tentu kami mendesak kepada terutama Pemda dan Dinsos melalui Kemensos untuk segera memastikan agar pemenuhan kebutuhan dasar mereka bisa dilakukan dengan secepat-cepatnya,” tandasnya.

Oleh karenha itu, Ace meminta kepada Pemerintah Daerah, BPBD maupun BNPB dan Kemensos untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi, dan turut memastikan dan menyediakan lumbung sosial yang merupakan program Kementerian Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak di bantaran sungai.

“Di bantaran aliran sungai itu harus dipastikan bahwa, segera ditentukan atau di tempat-tempat di mana masyarakat bisa mengungsi dan segera disiapkan juga di situ lumbung sosial, yang merupakan program dari Kemensos. Hal itu agar nanti jika terjadi bencana banjir ya pemenuhan kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi dengan cepat,” tutupnya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut, yaitu Diah Pitaloka dan MY Esti Wijayati (F-PDIP); Obon Tobroni (F-Gerindra); Delmeria (F-Nasdem); Maman Imanul Haq dam Nurhuda (F-PKB); Surahman Hidayat dan Wisnu Wijaya Adi Putra (F-PKS).** tim redasi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembangunan Gedung Sekolah SMA Unggul Garuda Di Konawe Selatan Capai  87,58 Persen

    Pembangunan Gedung Sekolah SMA Unggul Garuda Di Konawe Selatan Capai  87,58 Persen

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    KONSEL,MSINEWS.COM-Pemerintah terus mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan hampir selesainya pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, yang dirancang sebagai sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, […]

  • Penguatan Kemenimipas  2027: Investasi Negara untuk Keadilan,Pelayanan Publik dan Kedaulatan

    Penguatan Kemenimipas  2027: Investasi Negara untuk Keadilan,Pelayanan Publik dan Kedaulatan

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS COM-Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penguatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Tahun Anggaran 2027 harus dipandang sebagai investasi strategis negara untuk memperkuat keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kedaulatan negara, memperkuat penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan […]

  • Dalam Semester Satu 2024, Polda Sumsel Selamatkan 2,2 Juta Jiwa dari Narkoba  

    Dalam Semester Satu 2024, Polda Sumsel Selamatkan 2,2 Juta Jiwa dari Narkoba  

    • calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatra Selatan merelease keberhasilan pengungkapan narkotika di jajarannya selama kurun waktu semester pertama 2024 (periode Januari Juli). Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo melalui Ditresnarkoba Kombes Dolifar Manurung kepada awak media, Senin, (05/08) menyatakan, jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya, maka pada 2024 terdapat kenaikan, […]

  • Program Tapera Jadi Solusi bagi Masyarakat untuk Miliki Rumah

    Program Tapera Jadi Solusi bagi Masyarakat untuk Miliki Rumah

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo menilai bahwa, aturan yang baru mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa dijadikan salah satu solusi untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menabung agar bisa memiliki rumah pertamanya. Hal tersebut menyikapi hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023, kesenjangan angka kebutuhan rumah […]

  • Aksi di DPR RI Masa Honorer Tuntut Revisi UU ASN No.5 Tahun 2014

    Aksi di DPR RI Masa Honorer Tuntut Revisi UU ASN No.5 Tahun 2014

    • calendar_month Senin, 7 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Rombogan dari tenaga honorer lintas profesi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta. Beberapa massa honorer dari diketahui Banten dan Jawa Tengah (Jateng) menuntut agar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) segera direvisi. “Kita rombongan lintas profesi. Mulai dari kesehatan, guru, tenaga administrasi, penyuluh, tenaga teknis semua kita berbaur menjadi satu […]

  • Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    Wacana Pemberhentian Wapres Gibran, Komisi III: Tidak Mudah Lakukan Impeachment

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah merespon wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Abdullah mengatakan, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI dapat dilakukan, jika Presiden melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, […]

expand_less