Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Lahan Bandara Atung Bungsu Pagar Alam Terancam Diambil Alih Warga

Lahan Bandara Atung Bungsu Pagar Alam Terancam Diambil Alih Warga

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 23 Jun 2024
  • visibility 171
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pagar Alam, msinew.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam Provinsi Sumsel disinyalir belum mempunyai itikat baik menyelesaian masalah ganti rugi lahan peruntukan bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam.

Warga menduga kuat lahan bersertifikat milik warga dirampas oleh Pemkot Pagar Alam untuk dijadikan bandara Atung Bungsu.

Pemilik lahan di kantor Kuasa Hukum Usman Fitriansyah, SH dan Haedar SH menyatakan, lahan milik dia telah dirampas Pemkot Pagar Alam. Lahan itu berlokasi tepat di areal pintu gerbang bandara Atung Bungsu Pagar Alam.

Dalam Siaran Pers Usman Fitriansyah mendesak Pemkot Pagar Alam segera mengganti rugi lahan wara seluas 19.858 m2, yang kini telah dijadikan bandara Atung Bungsu.

Melalui Siaran Pers, Kuasa Hukum Usman Fitriansyah, SH berkantor di Jalan Sungai Rotan Lorong Kemuning Kelurahan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Jum’at (21/06) menyatakan, pihaknya telah dua kali melayangkan somasi kepada Pemkot Pagar Alam.

Sejauh ini, lanjut Usman Fitriansyah, Pemkot Pagar Alam tidak ada itikad baik penyelesaiannya. “Kami bersama masyarakat Suka Cinta Pagar Alam Dempo Selatan dan pemilik lahan segera mengambil alih dalam waktu dekat serta akan berkonsultasi dengan Ombudsman Sumsel meminta dukungan penyelesaian lahan klien kami.”

Usman Fitriansyah mengingatkan, “Jelas -jelas klien kami memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 35 dengan lokasi lahan di Desa Suka Cinta, Dempo, Pagar Alam. klien kami dirugikan atas tindakan semena -mena perampasan lahan yang kita nilai melanggar Hak Azasi Manusia (HAM),”

Usman menjelaskan, terungkap saat itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pagar Alam mengakui, bahwa memang lahan tersebut belum dilakukan pembayaran ganti rugi, yang dituangkan dalam surat Dishub Pagar Alam. Namun seiring berjalan waktu, justru Pemkot Pagar Alam ingkar janji dan tidak bertanggung jawab.

“Kami punya hak dan segera akan ambil alih Bandara Atung Bungsu secepatnya, sebelum ada itikat baik dari Pemkot Pagar Alam tersebut, kita juga melayangkan surat ke Komnas HAM, dan Mabes Polri dan juga Presiden,” tegas Usman Fitriansyah, SH.

Sementara diberitakan sebelumnya oleh beberapa awak media siber, pada 1 Mei 2024 lalu diketahui atas kerugian lahan tanah milik warga tersebut, terungkap kerugian atas materil yang dialami pemilik lahan: (1) Tanah seluas 2 hektar digusur tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk usaha membangun sebuah bangunan dan bercocok tanam; (2) Terdapat kerugian 7000 batang pohon kopi telah berusia 8 Tahun; (3) Terdapat kerugian 50 batang pohon Nangka; (4) Terdapat kerugian 1000 pohon batang pembayang berupa pohon petai.

Berikut ini rincian kerugian material yang dialami warga pemilik lahan: (1) 19.858 m2 x Rp 300.000-/m2 (harga pasaran tanah) = Rp .5.957 .400,000; (2) 7000 pohon kopi x Rp 90.559 (Pergub No.40 tahun 2017) = 633.913 ,000. (3) 2 (dua) hektar tanah menghasilkan 3 ton kopi /Musim dengan harga kopi Rp.35.000-40,000 /Kg, Jadi dari Tahun 2005 sampai Tahun 2024 jumlah kerugian adalah : 3000 Kg x Rp 40.000, x 20 Tahun = Rp.2.400.000.000,.(4). 50 (Pohon Nangka), x Rp.334.573,(Pergub.40/2017)= Rp.16.728.650,.(5). 1000 (Pohon Pembayang) x Rp. 334.573 (Pergub.40/2017) = Rp. 334 573,000. Jadi terdapat jumlah total kerugian yang dialami kami, adalah sebesar: Rp (sembilan miliar tiga ratus pmpat puluh dua juta enam ratus empat nelas ribu rupiah).

Usman menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor :19 Tahun 2021 “Mewajibkan Instansi untuk melakukan ganti rugi atas tanah, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai kepada pihak terkait dalam hal ini klien kami.”

”Sudah somasi ke-2 diberikan kepada Pemkot Pagar Alam, karena tidak ada itikat baik, maka tidak salah bagi warga pemilik lahan dengan dibantu masyarakat memaksa ambil alih Bandara Atung Bungsu tersebut,” tutupnya. (SN).**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebanyak 25 Pengacara dari FP NTT Dampingi Tiga Terduga Penculikan Kepala Cabang BRI

    Sebanyak 25 Pengacara dari FP NTT Dampingi Tiga Terduga Penculikan Kepala Cabang BRI

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Sebanyak 25 Orang Pengacara dari Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) mendampingi tiga orang terduga kasus penculikan Kepala Cabang BRI, yakni EWB, AT, dan JRS. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pembina DPP FP NTT, Petrus Bala Pattyona, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Senin 25 Agustus 2025. “Ketiga terduga telah […]

  • PT. HM Sampoerna Raih Omzet SRC Rp 236 Trilun di 2023

    PT. HM Sampoerna Raih Omzet SRC Rp 236 Trilun di 2023

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ivan Cahyadi, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk  mengatakan, perusahaannya telah membina sekitar 250 ribu toko kelontong dalam Sampoerna Retail Community (SRC) adalah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana berdasarkan riset, total omzet SRC selama setahun menembus Rp 236 triliun. “Berdasarkan riset, total omzet SRC sekitar Rp 236 triliun per tahun. Ini setara dengan 11,4% […]

  • Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak

    Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

      Msinews.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meresmikan 200 unit hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (5/2/2026). Huntara ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Danantara. Selain di Simarpinggan, Tito juga meresmikan secara virtual 50 unit […]

  • Polres Metro Jakpus

    Polres Metro Jakpus Tangkap Delapan Tahanan Kabur dalam Tiga Hari Pencarian

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) telah berhasil menangkap delapan dari 16 tahanan yang melarikan diri dari Polsek Tanah Abang, Jakpus pada Senin (19/2). Kapolres Metro Jakpus, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyatakan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Kamis bahwa tim gabungan telah berhasil melakukan penangkapan tersebut dalam waktu tiga hari […]

  • Helat ISF 2025, Indonesia Bidik Posisi Hub Regional Investasi Berkelanjutan 10-11 Oktober

    Helat ISF 2025, Indonesia Bidik Posisi Hub Regional Investasi Berkelanjutan 10-11 Oktober

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-EVENT Indonesia International Sustainability Forum (ISF 2025), bakal kembali digelar. ISF 2025 akan dihelat pada 10 – 11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kemayoran Jakarta Pusat. Event ini kembali meneguhkan komitmen dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kolaborasi global dan mempercepat langkah transisi menuju ekonomi hijau, inklusif dan berkelanjutan. Tahun ini, ISF […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

expand_less