Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Hindari Praktik Nominee atau Pinjam Nama,Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Hindari Praktik Nominee atau Pinjam Nama,Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar,msinews.com-Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali dihimbau untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik nominee.

Untuk diketahui, praktik nominee merupakan perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah usaha. Praktik ini marak terjadi, khususnya di Provinsi Bali.

Karena itu,Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra secara tegas, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Saya mengajak masyarakat Bali khususnya berhentilah menjadi nominee. Jadilah tuan di rumah sendiri. Agar kedepannya tidak ada lagi pelanggaran hukum atas kepemilikan tanah, praktik nominee tidak boleh lagi dilakukan di tanah air ini,” papar Bagus Adhi dalam Kunjungan kerja dalam reses Komisi II DPR RI ke Kota Denpasar, Bali, Kamis pekan lalu.

Politisi Partai Golkar itu mendorong kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus dapat menyosialisasikan secara masif memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, terkait dampak pelanggaran hukum yang dapat ditimbulkan dalam praktik nominee khususnya di Bali.

Bagus menyebut, masih banyak upaya yang sah dan legitimate yang dapat ditempuh di dalam hal kepemilikan tanah.

“Sosialisasi dari BPN sudah dilaksanakan, sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan dan lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama dengan tujuan kita dalam upaya memberantas praktik nominee di tanah air. Karena praktik ini sudah puluhan tahun terjadi tentu ini perlu upaya dan kerja keras yang lebih besar oleh BPN untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya tidak ada pelanggaran hukum dalam hal kepemilikan tanah,” harap Bagus Adhi. ** tim/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Budi Arie Sebut TikTok Turunkan 10 Juta Konten Hoaks Terkait Pemilu 2024

    Budi Arie Sebut TikTok Turunkan 10 Juta Konten Hoaks Terkait Pemilu 2024

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa platform media sosial TikTok telah berkontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan konten hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Baca juga : Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi “Tiktok sendiri sudah melapor ke kami selama pemilu ini dia […]

  • Tito Karnavian Sebut Biaya Makan minum Lukas Enembe Rp. 1 Milyar Perhari

    Tito Karnavian Sebut Biaya Makan minum Lukas Enembe Rp. 1 Milyar Perhari

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta_Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara mengenai alokasi belanja makan dan minum Gubernur Nonaktif Papua, Lukas Enembe, yang mencapai Rp 400 miliar per tahun. Diketahui, ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan uang tersebut, dari total dana operasional Lukas Enembe senilai Rp 1 triliun per tahun. Menagapi hal tersebut mengatakan, pemerintah daerah (pemda) harus […]

  • Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

    Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Rosdiana Sijabat mendukung rencana calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya. Menurutnya untuk mencapai target tersebut tidak mudah melihat tantangan domestik maupun luar negeri yang secara geopolitik internasional masih […]

  • BNPB: Pemulihan Belum Tuntas, Empat Daerah di Aceh Masih Tanggap Darurat

    BNPB: Pemulihan Belum Tuntas, Empat Daerah di Aceh Masih Tanggap Darurat

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Msinews.com – Empat kabupaten di Provinsi Aceh masih memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Perpanjangan tersebut dilakukan karena proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut belum sepenuhnya rampung. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa dari total 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh. Masih ada empat daerah yang mempertahankan status tanggap […]

  • KWI Gelar Buka Puasa Bersama Hj Shinta Nuriyah dan Anak-Anak Yatim

    KWI Gelar Buka Puasa Bersama Hj Shinta Nuriyah dan Anak-Anak Yatim

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menggelar acara Buka Puasa Bersama dengan Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan anak-anak yatim, Selasa (25/3/2025). Shinta Nuriyah memberikan tausiah tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. “Kita tinggal di Indonesia, maka kita harus bertindak selayaknya satu bangsa,” kata Shinta. Sebagai sesama saudara, kata Shinta, sewajarnya seluruh warga tak memandang suku, agama […]

  • Sah, DPR Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Fraksi Pada Pimpinan AKD,Ada 13 Komisi

    Sah, DPR Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Fraksi Pada Pimpinan AKD,Ada 13 Komisi

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 menggelar Rapat Paripurna perdana yang resmi digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dimana salah satu agebnda  tersebut membahas penetapan jumlah dan komposisi Fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dilanjutkan dengan […]

expand_less