Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 251
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan kemajuan signifikan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang sebelumnya gagal disalurkan.

Dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkendala masalah rekening, 580.798 KPM kini telah berhasil menerima Bantuan Sosial (Bansos).

Angka ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran, meskipun masih ada 768.381 KPM yang datanya dalam proses perbaikan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa penanganan Bansos gagal salur ini merupakan prioritas.

“Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur, hingga hari ini 580 ribu lebih sudah berhasil cair,” tegas Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Kamis (19/6/2025).

Ia merinci bahwa dari sisa KPM yang belum cair, 751.067 KPM melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan 17.314 KPM melalui PT Pos, masih dalam tahap perbaikan data.

Progres Penyaluran Bansos Reguler:

Adapun, secara keseluruhan, penyaluran bansos juga menunjukkan angka yang positif, yakni 8.028.881 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) atau 80,3% telah tersalurkan, dan 14.810.907 KPM Sembako atau 81% telah tersalurkan.

Kendati demikian, Kemensos masih menghadapi tantangan dalam proses pembukaan rekening bagi 1.945.399 KPM PKH (19,4%) dan 2.723.515 KPM Sembako (14,9%). Selain itu, terdapat 25.720 KPM PKH (0,3%) dan 742.661 KPM Sembako (4,1%) yang datanya masih memerlukan perbaikan.

Penyebab Kegagalan Salur dan Solusi

Mensos menyampaikan bahwa, beberapa penyebab utama kegagalan salur, antara lain: Rekening pasif atau tidak ditemukan.
Nama rekening tidak sesuai, Kartu belum terbit atau tidak aktif, dan Nomor kartu salah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemensos terus berkoordinasi intensif dengan Himbara. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan beberapa langkah strategis, termasuk konfirmasi nomor kartu yang aktif oleh bank, penjelasan alasan rekening tidak ditemukan, penyesuaian nama sesuai petunjuk teknis, hingga pemrosesan rekening baru dan pelengkapan data alamat KPM oleh Kemensos.

Meski begitu, Gus Ipul mengakui bahwa pencetakan kartu memerlukan waktu yang cukup lama. Peran Serta Masyarakat Melalui Fitur “Usul dan Sanggah”: Kemensos juga aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data melalui fitur “Usul dan Sanggah” di aplikasi Cek Bansos. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan akurasi data.

Sejak Mei hingga saat ini, tercatat adanya partisipasi aktif dari publik: 363.472 pengajuan usulan KPM baru. 2.829 sanggahan dari masyarakat yang menilai ada KPM yang tidak layak menerima bansos.

Gus Ipul sangat mengapresiasi partisipasi ini. “Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakin akurat dan adil,” ujarnya.

Usulan dan sanggahan dari masyarakat akan diverifikasi di lapangan oleh operator SIKS-NG Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan untuk menentukan kelayakan penerima.

Langkah-langkah Kemensos ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran bansos, sekaligus membuka keran partisipasi publik demi terwujudnya data penerima yang lebih tepat dan transparan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko Polkam Dorong Penguatan Deteksi Dini dan Integrasi Data

    Menko Polkam Dorong Penguatan Deteksi Dini dan Integrasi Data

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dilakukan secara terintegrasi dan menghasilkan langkah yang terukur. Ditegaskan bahwa, Penguatan deteksi dini, koordinasi antarkementerian/ lembaga, serta integrasi data menjadi kunci untuk mencegah perekrutan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap korban TPPO. […]

  • Penjelasan Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Ketua TKN Prabowo

    Penjelasan Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Ketua TKN Prabowo

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon tentang pertemuannya dengan Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari silaturahmi di bulan Ramadhan 2024. “Ini kan bulan Ramadhan, bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi dalam rangka bulan Ramadhan bersilaturahmi,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024). Baca […]

  • Golkar Apresiasi Prabowo Anugerahi Presiden Soeharto Gelar Pahlawan Nasional

    Golkar Apresiasi Prabowo Anugerahi Presiden Soeharto Gelar Pahlawan Nasional

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang akan menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Firman menyebut, keputusan tersebut bukan hanya kabar menggembirakan bagi keluarga besar Partai Golkar, tetapi juga menjadi momentum penting […]

  • Elektabilitas Ganjar vs Prabowo

    Elektabilitas Ganjar VS Pranowo, Terpaut 11% dari Ketum Grindra

    • calendar_month Rabu, 15 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengungkapkan, elektabilitas Ganjar Pranowo terpaut 11 persen. Hal tersebut di bawah capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto, menurut survei Indikator. Elektabilitas Ganjar, Andika menyatakan keingintahuan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. “Anda memang terlalu jauh itu di mana sih […]

  • MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

    MenPANRB ; Pengembangan Kompetensi ASN Berdampak pada Pembangunan SDM Indonesia

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya akan berdampak bagi ASN itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) diarahkan untuk memperkuat kinerja birokrasi agar ASN dapat lebih adaptif, melayani, dan berdaya saing tinggi. “Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi […]

  • Soal Revisi UU Sisdiknas Harus Satukan Sistem Pendidikan Nasional, Ini Kata Prof. Atip Latipulhayat

    Soal Revisi UU Sisdiknas Harus Satukan Sistem Pendidikan Nasional, Ini Kata Prof. Atip Latipulhayat

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan langkah strategis untuk menyatukan seluruh elemen pendidikan nasional ke dalam satu sistem yang utuh. Revisi ini, kata Atip, bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya mengembalikan marwah sistem pendidikan nasional sesuai amanat konstitusi. “Revisi ini bukan hanya karena […]

expand_less