Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kemenkeu Belak-belakan Cara RI Dapat Modal Bangun Insfratruktur

Kemenkeu Belak-belakan Cara RI Dapat Modal Bangun Insfratruktur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
  • visibility 130
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta InfomsiNews–Mengentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara agar pemerintah bisa mendapatkan modal untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, kesenjangan infrastruktur memang masih terjadi dan masalah utamanya adalah sumber pembiayaan.

Sri Mulyani mengatakan membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah menggunakan anggaran sendiri terlebih dahulu. Ia menyebut karena anggaran terbatas maka butuh bantuan swasta.

“Ketika pemerintah memiliki anggaran sendiri, kita mengalokasikannya untuk infrastruktur dalam hal pembelanjaan kita. Namun, kita perlu menarik lebih banyak modal,” ungkap Sri Mulyani dalam salah satu dialog tingkat tinggi di agenda pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Wanita asal Lampung menjelaskan untuk mendapatkan pembiayaan sangat bergantung pada seberapa menarik infrastrukturnya. Maka dari itu ketika mengajak swasta ikut bergabung, selera risikonya akan berbeda.

“Mereka senang untuk berpartisipasi, namun yang pasti mereka mengharapkan keuntungan, risiko adalah rintangan terbesar seperti yang juga dibicarakan oleh orang lain,” ujarnya

Lebih lanjut Sri mengukapkan bahwa Pemerintah akan melakukan intervensi bukan dalam hal belanja. Namun kata dia bagaimana cara agar bisa menyediakan dan membawa fasilitas pengembangan proyek kepada investor.

Salah satu skema yang diperkenalkan Sri Mulyani adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Swasta diajak untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur dan mendapatkan keuntungan.

Pihaknya menyiapkan program Fasilitas Pengembangan Proyek (Project Development Facility/PDF) di Indonesia kepada investor. Pemerintah juga dapat menjamin beberapa risiko sehingga proyek akan menarik bagi swasta.

“Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF,” ungkapanya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen pinjaman untuk mendapatkan dana segar sebagai modal pengembangan infrastruktur, misalnya, green bond ataupun suku.

“Mukin ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman jadi kita pinjam ke mereka, tapi kalau swasta mau seleranya lebih tinggi, mereka lakukan ekuitas,” pungkasnya (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Sebut Andhi Parmono Kerjasama Bisnis Keuntungan Fee

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) M Yusuf Barusman mengenai dugaan bisnis bersama dengan Andhi Pramono. Andhi yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ada dugaan kerjasama bisnis dan adanya keuntungan fee yang diterima tersangka […]

  • Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    Bobby Irawan, Diperiksa Kejati Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, MSInews.com – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Lampung, Bobby Irawan, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Senin, 5 Februari 2024. Bobby diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Lampung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung. Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramdhan, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Bobby […]

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

  • Komisi III DPR RI Kunker Ke Polda Lampung, Habib Aboe Bakar Soroti Dugaan Permainan Barbuk Narkoba

    Komisi III DPR RI Kunker Ke Polda Lampung, Habib Aboe Bakar Soroti Dugaan Permainan Barbuk Narkoba

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Lampung untuk meninjau berbagai hal terkait pelaksanaan reformasi kultur dan transformasi layanan publik di wilayah ini. Habib Aboe Bakar yang turut dalam rombongan tersebut mengapresiasi upaya Polres Lampung Selatan dalam membuat maklumat yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. […]

  • BGN Perkenalkan Lima Pejabat Eselon I Baru untuk Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Perkenalkan Lima Pejabat Eselon I Baru untuk Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenal kan lima pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) baru sebagai langkah memperkuat kelembagaan dan mempercepat transformasi organisasi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan struktur organisasi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, efektivitas birokrasi, serta sistem pengawasan di lingkungan BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan […]

  • Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sebanyak delapan Fraksi di DPR RI menyampaikan permohonan maaf dan sepakat lakukan evaluasi tunjangan perumahan. Hal tersebut menyusul gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI merebak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Adapun desakan tersebut kini mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi di DPR […]

expand_less