Jakarta InfomsiNews–Mengentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara agar pemerintah bisa mendapatkan modal untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, kesenjangan infrastruktur memang masih terjadi dan masalah utamanya adalah sumber pembiayaan.
Sri Mulyani mengatakan membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah menggunakan anggaran sendiri terlebih dahulu. Ia menyebut karena anggaran terbatas maka butuh bantuan swasta.
“Ketika pemerintah memiliki anggaran sendiri, kita mengalokasikannya untuk infrastruktur dalam hal pembelanjaan kita. Namun, kita perlu menarik lebih banyak modal,” ungkap Sri Mulyani dalam salah satu dialog tingkat tinggi di agenda pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Wanita asal Lampung menjelaskan untuk mendapatkan pembiayaan sangat bergantung pada seberapa menarik infrastrukturnya. Maka dari itu ketika mengajak swasta ikut bergabung, selera risikonya akan berbeda.
“Mereka senang untuk berpartisipasi, namun yang pasti mereka mengharapkan keuntungan, risiko adalah rintangan terbesar seperti yang juga dibicarakan oleh orang lain,” ujarnya
Lebih lanjut Sri mengukapkan bahwa Pemerintah akan melakukan intervensi bukan dalam hal belanja. Namun kata dia bagaimana cara agar bisa menyediakan dan membawa fasilitas pengembangan proyek kepada investor.
Salah satu skema yang diperkenalkan Sri Mulyani adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Swasta diajak untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur dan mendapatkan keuntungan.
Pihaknya menyiapkan program Fasilitas Pengembangan Proyek (Project Development Facility/PDF) di Indonesia kepada investor. Pemerintah juga dapat menjamin beberapa risiko sehingga proyek akan menarik bagi swasta.
“Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF,” ungkapanya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen pinjaman untuk mendapatkan dana segar sebagai modal pengembangan infrastruktur, misalnya, green bond ataupun suku.
“Mukin ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman jadi kita pinjam ke mereka, tapi kalau swasta mau seleranya lebih tinggi, mereka lakukan ekuitas,” pungkasnya (ror)
