Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran Perlinsos 2024: Diketok DPR sebelum Pilpres dan Pemilu

Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran Perlinsos 2024: Diketok DPR sebelum Pilpres dan Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 telah disetujui oleh DPR sebelum pelaksanaan pilpres dan pemilu pada tahun sebelumnya.

Penjelasan ini dia sampaikan saat menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) lalu.

Namun, meskipun anggaran tersebut telah disetujui, belum banyak yang memahami secara jelas apa itu skema perlinsos.

Baca Juga : Banjir Lahar Dingin Marapi Menerjang, 256 Warga Terdampak

Perlinsos, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang APBN 2024 Nomor 19 tahun 2023, kata Wanita kelahiran Lampung itu adalah bagian dari Belanja Pemerintah Pusat.

“Semua bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Sabtu 6/4/2024.

Ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga : KPK Eksekusi 10 Terpidana Korupsi Tukin di Lapas Sukamiskin

Menurut penjelasan Sri Mulyani, anggaran APBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di masyarakat.

Besarannya mencapai Rp496,8 triliun, mencakup berbagai program seperti Bantuan Sosial (Kemensos), Program bantuan pendidikan (PIP, KIP), Jaminan Kesehatan (PBI JKN), subsidi pupuk, listrik, LPG, BBM, subsidi bunga KUR UMKM, dan program-program lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang patut ditekankan adalah bahwa anggaran perlinsos ini telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh DPR sebelum pelaksanaan pemilu dan pilpres, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik siapa pun.

Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang berlangsung.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir mengikuti pola yang sama, tidak ada perbedaan signifikan menjelang pemilu 2024. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengelola anggaran secara prudent demi menjaga keberlangsungan dan kredibilitas APBN.

Dalam situasi ekonomi yang terus berubah dan kompleks, APBN sebagai sumber anggaran perlinsos harus dijaga dengan hati-hati agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable.

Baca juga : Gunung Semeru Erupsi: Tinggi Abu Vulkanik 500 Meter di Atas Puncak

Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk perlindungan sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, pengungkapan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BGN Ungkap Dua Faktor Penyebab Dalam Program MBG

    BGN Ungkap Dua Faktor Penyebab Dalam Program MBG

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dua faktor utama dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, seperti kasus keracunan makanan hingga penyelewengan anggaran dana. Hal ini diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana saat konperensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Selasa 5 Agustus 2025 kemarin. “Ada dua risiko yang paling […]

  • Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

      Jakarta, Advokat LQ Indonesia Lawfirm (LQIL) mengajukan judicial review ke MK terkait permohonan uji materi Pasal 16 UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Banyaknya kasus Advokat jadi tersangka seperti Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak serta Advokat lainnya dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik serta dianggap menyebarkan berita bohong. Berkenaan hal […]

  • Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    Catatan Ada 10-15 Asuransi Umum Bermodal Tipis Bakal Nikah Paksa?

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat 10-15 asuransi umum masih memiliki ekuitas di bawah Rp150 miliar. Dengan kata lain, perusahaan tersebut berpotensi ditendang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika regulasi terbaru dijalankan. “Ada 10 atau 15. Jadi saya tidak bawa catatan,  lupa namanya,” ujar Ketua AAUI Budi Herawan ketika ditemui wartawan usai Konferensi Persnya di […]

  • Diduga Marak Terjadi Pungli Hingga Jual Beli Sabu di Rutan Salemba Jakarta

    Diduga Marak Terjadi Pungli Hingga Jual Beli Sabu di Rutan Salemba Jakarta

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rumah Tahanan (Rutan) Atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sejatinya menjadi tempat atau sarana untuk mendisiplinkan diri melalui kegiatan yang positif, baik pembinaan, Penjeraan, hingga proses hukum. Namun, Nampaknya justru Rutan maupun Lapas terkadang menjadi sarang penyimpangan baik oleh pelanggar hukum, maupun petugas itu sendiri. Pungutan Liar, peredaran Narkoba hingga Peran Oknum Petugas yang diduga menyimpang dalam […]

  • Terkait Dugaan Korupsi Kejati Sumsel Geledah Kantor Kelurahan Duku

    Terkait Dugaan Korupsi Kejati Sumsel Geledah Kantor Kelurahan Duku

    • calendar_month Rabu, 14 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Palembang, msinewscom –  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H dalam siaran pers menyatakan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kembali melakukan penggeledahan sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan, pada Rabu (14/08). “Berupa sebidang tanah di jalan Walikota […]

  • Pembangunan Berwawasan Sriwijaya 

    Pembangunan Berwawasan Sriwijaya 

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Oleh Syamsul Noor URAIAN dan ulasan dalam tulisan ini bercorak retrospektif (flashback; ke belakang) sekaligus introspektif (futuristik; ke depan). Tulisan ini bertolak dari fakta arkeologis dan fakta ekologis, yang dapat dibuktikan dengan artefaktual baik berupa prasasti maupun manuskrip kuno. Ada beberapa batu prasasti yang secara tekstual berhubungan dengan angle (sudut pandang dari tematik) tulisan ini. […]

expand_less