Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Moeldoko Soroti Sulitnya Pengendalian Pemasangan Spanduk Calon Presiden

Moeldoko Soroti Sulitnya Pengendalian Pemasangan Spanduk Calon Presiden

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 168
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan kesulitan dalam mengendalikan pemasangan spanduk pasangan calon presiden dan wakil presiden di lokasi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo.

Moeldoko menyoroti masalah ini terkait banyaknya poster atau spanduk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang muncul saat Presiden berkunjung ke Banten pada Senin (8/1).

Baca juga : Bantu Pemerintah, PWI Kini Punya Satgas Anti Hoax

Menurut Moeldoko, kendala utama terletak pada fakta bahwa pemasangan spanduk tersebut biasanya dilakukan oleh sukarelawan dan bukan oleh unsur negara. “Kalau itu yang melakukan bukan unsur negara, ya sulit. Kalau itu dilakukan oleh relawan, memang tidak bisa kontrol,” ujarnya di Jakarta, Selasa 9/1/2024.

Moeldoko menekankan perlunya memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan poster atau spanduk tersebut. Jika pemasangan tidak melibatkan aparat negara, maka sulit untuk mengendalikannya.

“Sepanjang itu tidak dilakukan aparat negara, nah itu sulit dikontrol. Akan tetapi, kalau aparat negara yang melakukan, itu perlu evaluasi,” tambahnya.

Pihak Moeldoko juga menyoroti adanya poster pasangan Prabowo-Gibran saat pembagian bantuan sosial oleh Presiden kepada masyarakat di Serang, Banten. Moeldoko mengindikasikan bahwa kemungkinan sukarelawan politik memanfaatkan momen atau situasi tertentu untuk memasang atribut kampanye.

“Bisa saja dalam setiap kesempatan partai politik sukarelawan itu memanfaatkan situasi, kadang-kadang malah memasangnya saat-saat terakhir. Jadi, ya memang itu kegiatan politik yang dijalankan oleh aktor di luar aktor negara, itu masalahnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. di nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PJ Gubernur Sumut Apresiasi Ajang Sumatera Utara Mencari Bakat 2024

    PJ Gubernur Sumut Apresiasi Ajang Sumatera Utara Mencari Bakat 2024

    • calendar_month Minggu, 28 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Medan,msinews.com-Pj Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi serta senantiasa mendukung seluruh kegiatan kebudayaan di Sumut,termasuk ajang “Sumatera Utara Mencari Bakat”. Hasanuddin yang juga mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayor Jenderal (Purn) menjelaskan, bahwa ajang pencarian bakat tersebut merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam menjaga, melestarikan dan sekaligus mewariskan budaya Sumut. Dilansir dari laman resmi […]

  • Chusnunia Minta Pemerintah Jamin UMKM Terdaftar Sub Pangkalan LPG

    Chusnunia Minta Pemerintah Jamin UMKM Terdaftar Sub Pangkalan LPG

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyoroti kebijakan pemerintah yang menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membuka akses bagi pemilik warung agar bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg. Meski kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan LPG bagi masyarakat, masih banyak pemilik warung yang kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama terkait penggunaan sistem online. Chusnunia […]

  • Respons Pidato Nota Keuangan, Habib Aboe Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ingatkan Potensi Inflasi

    Respons Pidato Nota Keuangan, Habib Aboe Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ingatkan Potensi Inflasi

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSIMEWS.COM– Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memberikan tanggapan terhadap Pidato Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026). Habib Aboe Bakar menyampaikan apresiasi atas torehan positif indikator makro ekonomi nasional, sekaligus memberikan catatan kritis […]

  • Gangguan GPS Pesawat, DPR Selidiki Ancaman di Sistem Navigasi Udara

    Gangguan GPS Pesawat, DPR Selidiki Ancaman di Sistem Navigasi Udara

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta-Gangguan sinyal GPS berulang ganggu penerbangan, DPR turun langsung periksa sistem navigasi udara nasional di Soekarno-Hatta. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandara Soekarno-Hatta guna meninjau kesiapan sistem navigasi udara nasional setelah munculnya gangguan sinyal GPS yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir. Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pengawasan […]

  • Tahapan Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan & Besaran Iuran,Kelas 3 Rp 35 ribu/bulan

    Tahapan Penghapusan Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan & Besaran Iuran,Kelas 3 Rp 35 ribu/bulan

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Juru Bicara Kemenkes RI, dr. Mohammad Syahril menyampaikan, Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu isinya yaitu penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pengganti kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan. Ia mengatakan, kebijakan […]

  • Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

    Meutya Hafid : Pemerintah Harus Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Tim-Teng

    • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketegangan Israel-Iran mengundang reaksi Pimpinan Komisi I Parlemen RI, Meutya Hafid. Ia meminta Pemerintah terlibat aktif diplomasi dalam melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah karena mengarah pada terjadinya Perang Dunia III. “Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan […]

expand_less