Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Apa itu Hak Angket DPR RI? Ini Hal Penting Wajib Diketahui!

Apa itu Hak Angket DPR RI? Ini Hal Penting Wajib Diketahui!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Hak Angket merupakan salah satu dari tiga hak istimewa yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Tidak seperti hak interpelasi atau hak menyatakan pendapat, Hak Angket memiliki fungsi khusus dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aturan tentang Hak Anget DPR RI tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 73, yang berbunyi:

“Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.”

Baca juga: Guspardi : Dugaan Kecurangan Pilpres Ditangani Bawaslu Gakkumdu, Bukan DPR

Syarat Hak Angket DPR RI

Untuk mengusulkan Hak Angket, minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi harus setuju. Usulan ini harus disertai dokumen yang menjelaskan materi kebijakan yang diselidiki dan alasan penyelidikan.

Persetujuan diperoleh dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Proses Pengusulan Hak Angket

1. Pengusulan disampaikan kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna.

2. Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket.

3. Pengusul berhak mengubah atau menarik usulan secara tertulis sebelum disetujui.

4. Jika jumlah pengusul tidak mencukupi, harus ada penambahan atau rapat ditunda.

5. Jika dalam dua kali persidangan jumlah pengusul tidak mencukupi, usulan gugur.

Fungsi Hak Angket DPR RI

1. Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Memanggil pejabat yang tidak memenuhi panggilan DPR.

3. Memantau pelaksanaan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara.

4. Memantau kewajiban pejabat negara terhadap keputusan atau kesimpulan rapat DPR.

Baca juga : Sri Mulyani Kucurkan Rp.16 T untuk Pemilu “Realisasi 43,2%

Contoh Kasus Penggunaan Hak Angket

Kasus Bank Century: DPR menggulirkan Hak Angket terkait pencairan dana bantuan untuk Bank Century. Hasil penyelidikan mengindikasikan kesalahan dalam penanganan krisis Bank Century.

Kasus KPK: DPR pernah menggunakan Hak Angket terhadap KPK untuk meminta pembukaan rekaman pemeriksaan. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan DPR atas lembaga negara.

Meskipun Hak Angket merupakan hak lembaga perwakilan yang diakui konstitusi, pelaksanaannya harus mematuhi aturan dan mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya. (Red)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Urgensi Ketahanan Energi Sejajar dengan Ketahanan Nasional

    Urgensi Ketahanan Energi Sejajar dengan Ketahanan Nasional

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 196
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta]-Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menggelar dialog dengan para Guru Besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) . Diskusi ini membahas tentang masalah penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan proses dekarbonisasi sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Ia mengatakan bahwa, penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan proses dekarbonisasi sebagai […]

  • Pimpinan MPR Terima Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Libya,Ini Harapannya

    Pimpinan MPR Terima Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Libya,Ini Harapannya

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Khalil AbuBakr Issa mengunjungi Kantor MPRI RI di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024). Kunjungan ini untuk membuka kembali program Beasiswa dan Peningaktan Perdagangan antara RI-Libya. Dalam kesempatan itu Mohamed Khalil AbuBakr Issa mengatrakan, MPR bagi pemerintah Libya merupakan lembaga negara yang penting. Khalil AbuBakr, di terima oleh Wakil Ketua MPR […]

  • Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    Pemda Diharap Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menegaskan, Pemda dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan tersebut. Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang […]

  • Hatinya Bersama Penduduk Gaza, Paus Leo Serukan 3 Hal Penting

    Hatinya Bersama Penduduk Gaza, Paus Leo Serukan 3 Hal Penting

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    VATIKAN,MSINEWS.COM-Paus Leo XIV sekali lagi menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap situasi di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera di wilayah tersebut. Dalam audiensi umum pada hari Rabu, 17 September 2025, Paus juga menegaskan kembali seruannya untuk pembebasan para sandera dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional. Demikian dilaporkan oleh Pater Markus Solo Kewuta SVD, dari […]

  • Menhub Dukung DP World

    Menhub Dukung DP World, Mau Bangun Petikemas Dimana?

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menhub (Menteri Perhubungan) Budi Karya Sumadi mendukung kerjasama perusahaan swasta global DP World Dubai dengan perusahaan swasta nasional Maspion Group. Dukungan untuk memulai pembangunan Terminal Peti Kemas berkapasitas 3 Juta TEUs di Jawa Timur. Menhub Dukung DP World Dubai dan berencana mau bangun petikemas setelah kerjasama ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian konsesi […]

  • Groundbreaking SPPG Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Gizi Masyarakat

    Groundbreaking SPPG Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Gizi Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Bogor,msinews.com– Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemenko Polkam di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. “Fasilitas ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” jelas Wamenko Polkam, Letjen […]

expand_less