Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) telah mencapai Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024.
Dari angka tersebut, anggaran pemilu yang baru diselesaikan untuk pemilihan presiden hingga calon legislatif telah mencapai 43,2 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp38,3 triliun.
Baca juga : Hadi Tjahjanto Bertemu Mahfud Md untuk Bahas Masalah Tertunda, Apa Aja?
“Kita lihat sejak 2022 hingga 2024 total alokasi anggaran pemilu mencapai Rp71,3 triliun, tentu yang tahun 2024 ini baru Rp16,5 triliun yang terbelanjakan dari Rp38,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).
Wanita kelahiran Lampung itu merinci anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah dikeluarkan Rp16,2 triliun untuk berbagai kegiatan pemilu.
Kegiatan itu kata Sri Mulyani diantaranya pembentukan Badan Adhoc, penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan, pengawasan masa kampanye, pemutakhiran data, perencanaan program dan anggaran, serta penetapan pengawasan hasil pemilu.
Selain itu, terdapat 14 lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang membelanjakan Rp.300 miliar untuk keperluan seperti pengamanan oleh APH kepolisian, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, pembentukan pos pemilu, perumusan kebijakan, serta pengelolaan konten.
Baca juga : ICW Ungkap Caleg DPR Mantan Narapidana Korupsi, Berikut Namanya :
Penggunaan anggaran ini menjadi sorotan mengingat pentingnya kelancaran dan transparansi dalam pemilihan umum yang merupakan pilar demokrasi di Indonesia.
“Dengan realisasi anggaran yang telah mencapai lebih dari 40 persen, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
