Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kepala IKN Mengundurkan Diri, DPR Bakal Tanyakan Pada Pemerintah

Kepala IKN Mengundurkan Diri, DPR Bakal Tanyakan Pada Pemerintah

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
  • visibility 149
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Komisi II DPR RI  mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono. Karenanya, dalam waktu pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.

“Saya belum tahu persis ya, Kepala Otorita IKN mengundurkan diri. Namun, nanti di Jakarta akan diadakan agenda pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama otoritas IKN dan mungkin juga Menteri Sekretaris Negara. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi,” kata Ketua Komisi II DPR RI,Ahmad Doli Kurnia.

“… nanti di Jakarta akan diadakan agenda pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama otoritas IKN dan mungkin juga Menteri Sekretaris Negara. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang sebenarnya terjadi,” kata Doli. 

Lanjutnya, bahwa yang paling  mengetahui alasan pengunduran diri tersebut adalah Kepala Otorita IKN sendiri. Meskipun demikian, ia menilai bahwa selama ini kinerja otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah.

“Sebenarnya, yang paling tahu soal mundur atau tidak mundurnya, serta alasan di balik itu, adalah Kepala Otorita IKN itu sendiri. Tapi saya melihat, terlepas dari apa alasan mundurnya, selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia

Dikatakan, bahwa tim di dalam Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia menyebutkan bahwa perkembangan IKN akan terus dipantau, terutama dalam kaitannya dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan upacara bendera pertama kali di IKN pada 17 Agustus mendatang.

“Kita sudah memiliki tim yang cukup kuat di dalam otoritas itu. Sampai sekarang, semua sudah berjalan sesuai rencana. Kami nanti juga akan melihat perkembangan lebih lanjut pada tanggal 17 Agustus, jika pemerintah benar-benar melaksanakan upacara bendera pertama kali di IKN. Ini akan menjadi langkah maju untuk memastikan bahwa pusat pemerintahan ibu kota bisa segera berjalan dan pemindahannya terlaksana,”tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli juga menegaskan bahwa agenda tersebut akan menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan Ibu Kota Negara dan keberlanjutan proyek IKN.

“Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan Ibu Kota Negara. Ini adalah langkah penting untuk masa depan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Jadi, dengan adanya agenda pertemuan tersebut, diharapkan informasi yang lebih jelas dan langkah-langkah konkret terkait pengunduran diri Kepala Otorita IKN dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. ** Dom.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamendagri Ribka Pastikan Enam Provinsi di Papua Alokasikan Dana untuk Tangani Kasus Malaria

    Wamendagri Ribka Pastikan Enam Provinsi di Papua Alokasikan Dana untuk Tangani Kasus Malaria

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Badung,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pihaknya terus memastikan enam provinsi di wilayah Papua mengalokasikan anggaran untuk program eliminasi malaria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini ditegaskan Ribka dalam acara Opening 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination. Kegiatan ini berlangsung di Graha Paruman 1+2+3 Hilton Bali […]

  • Anggaran Jasa EO Disorot, Kepala BGN Pastikan Demi Profesionalitas dan Efisiensi

    Anggaran Jasa EO Disorot, Kepala BGN Pastikan Demi Profesionalitas dan Efisiensi

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan Event Organizer (EO) merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik. “Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk […]

  • Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Ini Namanya:

    Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim MK, Ini Namanya:

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi III DPR RI dua hari lagi dijadwalkan akan mengelar acara uji kelayakan atau fit and proper test calon Hakim Konstitusi Minggu-minggu ini. Ada beberapa deretan nama yang akan diuji anggota komisi III DPR RI termasuk rekan satu kelas yakni Asrul Sani Praksi PPP. Baca Juga : Tol .. DPR Sahkan RUU APBN […]

  • Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, […]

  • Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    INFOMSI.org – Menengok Nusantara, Sudah Ada Apa di IKN?.

  • Komisi VI Minta Pembaruan Data Penerima Pupuk Subsidi

    Komisi VI Minta Pembaruan Data Penerima Pupuk Subsidi

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Pertanian (Kementan) segera menerapkan tata kelola pupuk bersubsidi baru untuk memangkas birokrasi dan memperpendek rantai distribusi. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan menilai pemerintah perlu membereskan persoalan fundamental terkait data sebelum penerapan tata kelola pupuk subsidi baru. “Kami menyambut baik tata kelola pupuk bersubsidi yang terbaru. […]

expand_less