Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Apresiasi Kinerja Pembangunan, Kemendagri Beri Penghargaan Daerah Berprestasi Regional Papua

Apresiasi Kinerja Pembangunan, Kemendagri Beri Penghargaan Daerah Berprestasi Regional Papua

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 16 jam yang lalu
  • visibility 13
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAYAPURA,MSINEWS.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di Tanah Papua. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan dan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Papua merupakan regional terakhir yang diberikan penghargaan. Sebelumnya, Kemendagri memberikan penghargaan kepada lima regional lain, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, dan Sulawesi. Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

“Dulu kita memberikannya tingkat nasional. Ketika nasional yang bertanding yang menang tuh daerah-daerah yang kuat [kapasitas fiskalnya] … Oleh karena itulah kemudian kita membuat pertandingan ini menjadi enam region,” ujarnya pada acara Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

Selain itu, untuk menjaga keseimbangan kompetisi, Kemendagri juga melakukan penyesuaian khusus mengingat terbatasnya jumlah daerah berstatus kota di Tanah Papua. Kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan provinsi, yaitu Merauke, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, ditempatkan dalam kelompok yang sama dengan Kota Jayapura dan Kota Sorong sehingga memiliki peluang yang lebih setara dalam proses penilaian.

Adapun penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada empat kategori, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori penghargaan diberikan kepada tingkat provinsi, ibu kota provinsi, dan kabupaten.

Kemendagri juga menyiapkan bantuan pemerintah bagi daerah-daerah terbaik. Peringkat pertama menerima bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.

Sebagai informasi, pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika meraih Terbaik I, Kabupaten Jayapura Terbaik II, dan Kabupaten Biak Numfor Terbaik III. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kabupaten Merauke meraih Terbaik I dan Kota Jayapura Terbaik II. Sementara itu, pada tingkat provinsi, Provinsi Papua berhasil meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Barat Terbaik II.

Pada Kategori Creative Financing tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika kembali meraih Terbaik I, diikuti Kabupaten Jayapura sebagai Terbaik II dan Kabupaten Raja Ampat Terbaik III. Pada kategori ibu kota provinsi, Kota Jayapura meraih Terbaik I dan Kabupaten Manokwari Terbaik II. Sedangkan pada tingkat provinsi, Provinsi Papua berhasil meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Barat Daya Terbaik II.

Pada Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat provinsi, Provinsi Papua Tengah meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Pegunungan Terbaik II. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kabupaten Nabire meraih Terbaik I dan Kabupaten Jayawijaya Terbaik II. Adapun pada tingkat kabupaten, Kabupaten Tambrauw meraih Terbaik I, Kabupaten Sorong Terbaik II, dan Kabupaten Dogiyai Terbaik III.

Pada Kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi, Provinsi Papua Selatan berhasil meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Tengah Terbaik II. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kota Jayapura meraih Terbaik I dan Kabupaten Merauke Terbaik II. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Fakfak meraih Terbaik I, Kabupaten Biak Numfor Terbaik II, dan Kabupaten Manokwari Selatan Terbaik III.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, kepala daerah se-Tanah Papua, serta unsur Forkopimda dari sejumlah daerah. [Puspen Kemendagri]. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mensos Saifullah Yusuf Bahas Upaya Ciptakan Lansia Aktif Bersama Lantip Indonesia

    Mensos Saifullah Yusuf Bahas Upaya Ciptakan Lansia Aktif Bersama Lantip Indonesia

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta – Mensos Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul menerima perwakilan dari Lansia Aktip Peduli Indonesia (Lantip Indonesia) pada Jum’at (27/9/2024). Dalam pertemuan ini, Mensos dan Lantip Indonesia membahas upaya kerjasama yang bisa dijalin untuk menciptakan lanjut usia (lansia) yang sehat, mandiri dan berbagi. “Lansia itu harus sehat, pikiran maupun fisiknya juga. Selain itu, […]

  • Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

    Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan bahwa praktik judi online masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun perputaran dananya dilaporkan mengalami penurunan. Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di […]

  • DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri. Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]

  • Puan Maharani

    Puan Maharani Tegur Anggota DPR yang Bolos Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memberikan pernyataan bertanggung jawab terkait absensi ratusan anggota DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang III hari ini. Hanya 237 anggota dari total 575 yang hadir dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/1/2024). Puan mengakui bahwa absensi yang tinggi adalah […]

  • Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi X Minta Presiden Prabowo Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan

    Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi X Minta Presiden Prabowo Tak Pangkas Beasiswa Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani berkomitmen mengawal efisiensi anggaran pendidikan. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto tak memangkas anggaran beasiswa, sehingga tidak menganggu keberlangsungan pendidikan para mahasiswa. Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam […]

  • Freni Lutruntuhluy : Pemerintah Harus Beri Perlindungan Kesehatan Bagi Warga Asal Wetar Yang Dirawat Ke Timor Leste

    Freni Lutruntuhluy : Pemerintah Harus Beri Perlindungan Kesehatan Bagi Warga Asal Wetar Yang Dirawat Ke Timor Leste

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Wetar,msinews.com- Politisi Muda Maluku Barat Daya, Freni Lutruntuhluy, mendesak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia untuk segera tangani masalah Kesehatan yang dialami warga Wetar atas nama Nock Mabala yang sakit dan dibawah lari untuk pengobatan di Timor Leste pada rabu 3 April 2024. “Kita desak Presiden dan Menteri Kesehatan untuk segera melakukan […]

expand_less