Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polkam Sebut Modifikasi Cuaca Hujan Buatan yang Dilakukan BNPB Paling Efektif

Polkam Sebut Modifikasi Cuaca Hujan Buatan yang Dilakukan BNPB Paling Efektif

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan Oerasi Modifikasi Cuaca hujan buatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menjadi salah satu langkah sangat efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago usai rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, BNPB, TNI, Polri dan BMKG di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026

Djamari mengatakan bahwa BNPB melakukan operasi udara hujan buatan sebagai bentuk upaya penanganan karhutla.

“Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat dilakukan adalah operasi udaranya sangat efektif menurunkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB itu yang paling efektif,”

Menurut Djamari, pelaksanaan modifikasi cuaca sangat bergantung pada keberadaan awan hujan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar operasi dapat menghasilkan hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan.

“Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita menemukan ada awan hujan, selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan,”

Karena itu, Djamari meminta seluruh pihak mewaspadai perubahan cuaca sekecil apa pun yang berpotensi memunculkan awan hujan. Pemantauan tersebut penting agar operasi modifikasi cuaca dapat segera dilakukan ketika kondisi atmosfer mendukung.

“Begitu, kita mewasdai perubahan cuaca sedikit apapun, yang kira-kira akan menunjukkan awan hujan, segera kita melakukan operasi untuk modifikasi cuaca, Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara,”

Djamari juga menyebut kondisi cuaca pada pekan berjalan hingga 17 Agustus berpotensi memberikan peluang turunnya hujan selama beberapa hari. Ia berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pengendalian karhutla.

“Tetapi, keadaan yang sekarang kita tidak hanya menumpas udara, menumpas hujan, kekuatan Walaupun, berdasarkan yang sekarang ini, pada minggu ini sampai tanggal dengan 17 Agustus, itu ada 3-4 hari kemungkinan hujan, Kalau itu ada, itu memang mungkina nugerah yang diberikan kepada kita, semoga itu akan keluar awan hujan”. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    Komisi XII DPR : Raja Ampat Bukan Milik Investor, Ini Milik Bangsa !

    • calendar_month Sabtu, 7 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi XII DPR RI melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. “Yang […]

  • Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

    Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau kepada pemerintah provinsi (pemprov) berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Demikian juga pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) juga harus menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 paling lambat 25 November 2026. “Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari […]

  • AHP Sebut, Penyaluran PIP di Flores, Alor dan Lembata Tepat Sasaran

    AHP Sebut, Penyaluran PIP di Flores, Alor dan Lembata Tepat Sasaran

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Lembata,msinews.com-Pendistribusian dan Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Flores, Lembata dan Alor,NTT sudah mencapai 95 persen tepat sasaran. Hal itu disampaikan oleh  Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira. Anggota Komisi X DPR RI dari Partain PDI Perjuangan itu menyebut, ukuran tepat sasaran itu dapat dilihat dari tidak adanya pengembalian anggaran ke kas negara sebab timnya […]

  • Nikita Willy dan Indra Priawan Jadi Sorotan, Flexing Mewah di Tengah Kasus Blue Bird

    Nikita Willy dan Indra Priawan Jadi Sorotan, Flexing Mewah di Tengah Kasus Blue Bird

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Msinews.com – Heboh pasangan artis Nikita Willy dan suaminya, Indra Priawan, kembali menjadi pusat perhatian publik. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, pasangan ini kerap menampilkan gaya hidup hedon atau glamor di media sosial. Sorotan warganet di media sosial tak berhenti soal kemewahan, Indra masih terkait dalam kasus hukum dugaan pencurian saham Blue Bird Taxi […]

  • Tanggap Darurat, Kemensos Suplai Kebutuhan Korban Banjir Bandang Nagekeo

    Tanggap Darurat, Kemensos Suplai Kebutuhan Korban Banjir Bandang Nagekeo

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    msinews.com – Banjir bandang menerjang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (8/9/2025). Bencana yang dipicu hujan besar dan meluapnya Sungai Lewoledeho ini berdampak besar bagi masyarakat sehingga ditetapkan status tanggap darurat. Berdasarkan data sementara, enam orang meninggal dunia, tiga orang masih dalam pencarian, serta sejumlah korban luka masih dalam perawatan. Menteri Sosial RI, […]

  • PPATK: Bansos Disalahgunakan Penerima Terlibat Judi Online, Korupsi dan Terorisme

    PPATK: Bansos Disalahgunakan Penerima Terlibat Judi Online, Korupsi dan Terorisme

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mengejutkan, lebih dari 100 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial atau bansos teridentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Selain itu, sejumlah NIK bansos juga ditemukan terkait dengan tindak pidana korupsi dan narkotika. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kamis 10 Juli 2025, Sebagaimana dikutip dari Antara, […]

expand_less